Jakarta, Kowantaranews.com – Di tengah hamparan sawah Desa Kertamurti yang menguning, Presiden Prabowo Subianto hari ini secara resmi mendeklarasikan bahwa Indonesia telah kembali meraih status swasembada beras. Pengumuman ini didasarkan pada penutupan buku tahun anggaran 2025, di mana pemerintah memastikan tidak ada sebutir pun beras impor yang masuk untuk kebutuhan konsumsi masyarakat (beras medium) sepanjang tahun lalu.
Dalam pidatonya di hadapan ribuan petani dan penyuluh pertanian, Presiden menyebut capaian ini sebagai “kemenangan strategis” di tahun pertama pemerintahannya. “Ini adalah bukti bahwa bangsa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Target yang semula kita perkirakan butuh empat tahun, berkat kerja keras petani dan intervensi teknologi, bisa kita wujudkan dalam satu tahun,” tegas Prabowo yang disambut riuh tepuk tangan.
Data Hard Fact: Surplus dan Rekor Cadangan
Klaim pemerintah ini didukung oleh data statistik yang solid. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total produksi beras nasional sepanjang 2025 menembus angka 34,71 juta ton, sebuah lonjakan signifikan sebesar 13,36% dibandingkan tahun 2024 yang sempat terpuruk akibat El Nino.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dalam keterangan terpisah, merinci bahwa angka konsumsi nasional—termasuk kebutuhan awal untuk program Makan Bergizi Gratis—berada di angka 31,19 juta ton. Dengan demikian, neraca beras nasional tahun 2025 mengalami surplus sebesar 3,52 juta ton.
Implikasi dari surplus ini terlihat nyata di gudang-gudang Perum Bulog. Per 31 Desember 2025, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat mencapai 3,25 juta ton, angka tertinggi dalam sejarah logistik pangan Indonesia modern. Jika digabungkan dengan stok di penggilingan, pedagang, dan rumah tangga, total stok beras nasional pada awal 2026 mencapai 12,53 juta ton, cukup untuk mengamankan kebutuhan hingga lima bulan ke depan tanpa impor.
Faktor Kunci: “Bonus” Iklim dan Pompanisasi
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari strategi pompanisasi masif yang dilakukan di lahan-lahan tadah hujan pulau Jawa, serta pembukaan lahan rawa di luar Jawa. Namun, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, memberikan catatan kritis. Menurutnya, lonjakan produksi 2025 juga sangat dibantu oleh faktor alam, yakni fenomena La Niña lemah yang membawa curah hujan di atas normal sepanjang musim kemarau, memungkinkan petani menanam hingga tiga kali setahun.
Khudori mengingatkan bahwa kenaikan produksi 2025 lebih didorong oleh ekstensifikasi (penambahan luas panen sebesar 1,29 juta hektare) ketimbang kenaikan produktivitas tanaman yang hanya tumbuh tipis 0,45%. “Ini adalah lampu kuning. Kita tidak bisa selamanya mengandalkan perluasan lahan atau cuaca baik,” ujarnya.
Peta Jalan 2026: Ujian Makan Bergizi Gratis dan Normalisasi Iklim
Euforia swasembada 2025 kini berhadapan dengan tantangan nyata di 2026. Pemerintah telah menetapkan Peta Jalan Ketahanan Pangan 2026 dengan fokus ganda: mempertahankan swasembada beras-jagung dan memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan beroperasi penuh.
Tantangan pertama adalah iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fase La Niña akan berakhir pada kuartal pertama 2026, berganti menjadi kondisi netral. Artinya, “bonus air” yang dinikmati petani pada 2025 akan hilang, dan pola tanam harus kembali menyesuaikan dengan musim kering yang normal.
Tantangan kedua adalah guncangan permintaan (demand shock) dari program MBG. Program ini diperkirakan membutuhkan tambahan beras 1,9 juta ton dan lonjakan kebutuhan daging ayam serta telur. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah menargetkan produksi jagung pakan ternak tetap surplus. Sebagai catatan, pada 2025 Indonesia juga mencapai swasembada jagung dengan produksi 16,11 juta ton dan menyetop impor jagung pakan. Ketersediaan jagung ini krusial untuk menjaga harga pakan ternak agar pasokan ayam dan telur bagi 82,9 juta penerima manfaat MBG tetap terjangkau.
Taruhan Besar di Merauke
Sebagai langkah pamungkas dalam peta jalan 2026, pemerintah mempercepat pengembangan Food Estate di Merauke, Papua Selatan, yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Dengan alokasi anggaran cetak sawah mencapai Rp 10 triliun, pemerintah menargetkan pembukaan 150.000 hingga 400.000 hektare sawah baru di lahan rawa. Langkah ini diambil untuk menutup defisit konversi lahan di Jawa dan mempersiapkan lumbung pangan jangka panjang, meskipun menghadapi tantangan agronomis tanah rawa dan isu sosial setempat.
Tahun 2026 akan menjadi ujian pembuktian: apakah swasembada 2025 adalah fondasi kokoh menuju kedaulatan pangan, atau sekadar anomali statistik yang dibantu oleh cuaca? Yang pasti, standar baru telah ditetapkan, dan rakyat menanti keberlanjutannya. By Mukroni
- Berita Terkait :
Bencana di Lumbung Pangan: Inflasi Desember Melonjak Akibat Gagal Panen di Aceh dan Sumut
Resolusi 2026: Dominasi Ekonomi dan Kecemasan Kelas Menengah yang Kian Terhimpit
Geliat Ekonomi di Wilayah Ekstrem: Sukses Hortikultura NTT dan Adaptasi Wisata Merapi
Tinjauan Akhir Tahun 2025: Antara Kilau Komoditas, Belanja Cerdas AI, dan Tekanan Daya Beli
Perbankan Pastikan Ketersediaan Uang Tunai dan Layanan Digital Selama Nataru 2025
Alarm Ekonomi: Rupiah Tembus Rp 16.700, Sinyal Bahaya Berlanjut hingga 2026
Butuh Setahun untuk Pulihkan Mata Pencarian Petani Padi di Sumatra
Ironi Negeri Kelapa: Ekspor Melambung 143%, Rakyat Tercekik Kenaikan Harga dan Kelangkaan Pasokan
Pemerintah dan Swasta Bersinergi, Targetkan 1,1 Juta UMKM Naik Kelas Pasca-Kunjungan UNSGSA
Mulai Hari Ini! Kereta Petani & Pedagang Rp3.000 Bisa Bawa 2 Koli Sayur-Buah
UMKM Masih Sulit Masuk Stasiun & Bandara, Sewa Mahal Jadi Biang Kerok
Resmi: Bentuk Koperasi Merah Putih Jadi Syarat Wajib Cairkan Dana Desa Tahap II
“Malu Makan Tempe Impor!” Titiek Soeharto Sentil Ketergantungan 90% Kedelai dari AS
Indonesia Terancam Impor 2,9 Juta Ton Kedelai di 2026 gara-gara Makan Bergizi Gratis
Libur Natal & Tahun Baru Makin Hemat: Tiket Pesawat, Kereta, Kapal & Penyeberangan Didiskon Besar
UMKM Dapat Kepastian Pajak 0,5% Selamanya, Tapi Usaha Besar Tak Bisa Lagi “Ngumpet”
Warteg Online: Nasi Orek Tempe UMKM vs. Menu Impor Shopee, Lazada, dan TikTok Shop
Rupiah Goyang, Defisit Melebar: APBN 2025 Tetap Santai kayak di Warteg!
IHSG Ngebut ke 7.300: Cuan di Pasar, Makan di Warteg Tetap Enak!
Gas 3 Kg Satu Harga: Warteg Tetap Ngegas, Harga Tabung Nggak Bikin Mewek!
Impor Longgar, Waralaba Ngacir: Ekonomi RI Siap Gebrak dari Warteg!
Gig Economy: Bekerja Bebas, Tapi Jangan Sampai ‘Bebas’ dari Perlindungan Seperti Warteg Tanpa Lauk!
Rupiah Goyang, Minyak Melayang: Warteg Tetap Jualan, Tapi Porsi Menciut!
Gula Manis di 2025: Warteg Senyum, Harga Tetap, Tapi Gula Ilegal Bikin Was-was!
TikTok Beli Tokopedia: KPPU Kasih PR Biar Gak Jadi ‘Raja Monopoli’ di Warteg Digital!
Dari Karyawan Kena PHK ke Ojol TikTok: Ngegas di Jalan, Ngevlog di Layar, Makan di Warteg!
Sawit Dunia Lagi Susah, Warteg Tetap Jualan Tempe dengan Percaya Diri!
Sawit Dijegal, Kedelai Meroket: Warteg Cuma Bisa Jual Telur Ceplok?
Sawit Susah Masuk Eropa, Warteg Tetap Jual Gorengan Tempe!
Warteg vs Nimbus: Orek Tempe Tetap Juara, Masker Jadi Pelengkap!
Beras Naik, Dompet Menjerit: Tarif AS, Krisis Jepang, dan Warteg Nusantara Ketar-Ketir!
Ekonomi RI 2025: Ngegas 5,2%, Rem Kepencet Jadi 4,7%, Warteg Tetap Jadi Penolong Daya Beli!