Pesan Egaliter Busana Hitam dan Salam Tiga Jari Aksi Mahasiswa di Bundaran HI
Jakarta, Kowantaranews.com — Pemandangan berbeda mewarnai kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Di tengah kepungan barikade kawat berduri dan penjagaan ribuan aparat gabungan, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tumpah ruah menggelar aksi unjuk rasa di jantung ibu kota. Namun, tidak terlihat kibaran jaket almamater beraneka warna yang lazim menjadi penanda identitas almamater kampus dalam aksi-aksi demonstrasi sebelumnya. Sebaliknya, massa aksi serempak membalut diri dengan busana serba hitam sembari mengacungkan salam tiga jari ke udara.
Keputusan untuk menanggalkan jaket almamater kampus bukan sekadar pilihan teknis ataupun penyamaran taktis semata. Dalam pandangan elemen mahasiswa yang terhimpun dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar), busana hitam menyiratkan pesan egalitarianisme yang kuat. Identitas sektoral dan sekat eksklusivitas kelembagaan antarkampus—baik warna kuning Universitas Indonesia, biru Universitas Diponegoro, maupun almamater perguruan tinggi lainnya—sengaja dilebur menjadi satu kesatuan visual yang solid. Mahasiswa memilih memosisikan diri setara dengan rakyat jelata, petani, buruh, dan masyarakat sipil terdampak kebijakan. Di sisi lain, warna hitam menjadi representasi simbolis atas rasa duka yang mendalam terhadap kemunduran demokrasi, pelemahan penegakan hukum, serta krisis keadilan ekologis yang dirasakan kian membebani kehidupan publik.
Gerakan ini secara sadar dibangun dengan pola desentralistik tanpa penokohan tunggal. Mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan tersebut tidak dirancang untuk mengorbitkan tokoh tertentu atau memusatkan perhatian pada figur pimpinan mahasiswa. Setiap peserta aksi memiliki kedudukan dan beban tanggung jawab yang sama dalam menyuarakan keresahan masyarakat. Konsolidasi lintas universitas yang melibatkan BEM UI, KM ITB, SEMA UGM, Aliansi BEM Se-Unpad, BEM Undip, BEM KM Unnes, hingga BEM Unair ini membuktikan bahwa keresahan terhadap jalannya pemerintahan telah melampaui sekat-sekat geografis dan ego almamater masing-masing.
Selain hamparan pakaian hitam, gestur salam tiga jari (three-finger salute) yang diacungkan para demonstran menjadi artikulasi perlawanan kultural yang menyita perhatian publik luas. Simbol yang diadopsi dari ikon perlawanan global terhadap ketidakadilan dan represi kekuasaan tersebut menjadi bahasa tubuh bersama. Melalui tiga jari yang terangkat tegak, mahasiswa menegaskan penolakan terhadap tirani kekuasaan, menuntut penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta menyerukan pengembalian kedaulatan seutuhnya ke tangan rakyat. Gestur ini sekaligus menjadi medium pengikat emosional antarpeserta aksi saat menghadapi blokade ketat aparat kepolisian di sepanjang koridor Sudirman hingga Thamrin.
Pesan simbolik tersebut bergerak beriringan dengan manuver lapangan yang terukur. Menyadari bahwa aparat keamanan memperkirakan massa akan bergerak melalui rute konvensional di Jalan Jenderal Sudirman, mahasiswa menerapkan taktik pengecoh yang diilhami strategi Kuda Troya. Rombongan pengumpan yang menggunakan sejumlah bus diberangkatkan lebih awal menuju kawasan Plaza UOB untuk memusatkan perhatian barikade aparat di koridor selatan. Ketika konsentrasi aparat terikat di titik tersebut, mahasiswa membuka celah masuk dari arah Sarinah dan Menteng dengan memanfaatkan ratusan armada angkutan kota (angkot), sementara gelombang massa lainnya menyusup secara senyap menggunakan moda raya terpadu (MRT) Jakarta langsung menuju jantung Bundaran HI. Meskipun kepolisian kemudian bergerak cepat mempertebal penjagaan hingga membatasi pergerakan sebagian rombongan, penetrasi tersebut membuktikan keuletan mahasiswa dalam menembus ruang-ruang yang semula dipagari ketat.
Di bawah panji gerakan bertajuk #IndonesiaSadar, massa membacakan lima tuntutan pokok yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan tersebut meliputi desakan penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penindakan tegas terhadap korporasi yang bertanggung jawab; pemanfaatan APBN yang murni berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan menghentikan pemborosan proyek populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP); penurunan biaya pendidikan tinggi serta perluasan layanan dasar publik; penghentian penyalahgunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan (autocratic legalism) dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); hingga jaminan kebebasan sipil, peradilan bagi pelanggar HAM, serta penghentian militerisasi di ranah publik. Seluruh desakan itu dirangkum dalam ultimatum tegas: “Tepati atau Pergi!”.
Menanggapi dinamika unjuk rasa tersebut, mantan aktivis 1998 sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memandang cara yang ditempuh mahasiswa sebagai wujud perlawanan nirkekerasan yang brilian, matang, dan elegan yang patut dicatat dalam lembaran sejarah pergerakan demokrasi. Dari pihak pemerintah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi tersebut sebagai bagian integral dalam merawat kehidupan demokrasi. Syahganda menegaskan bahwa isu-isu yang diangkat para mahasiswa—mulai dari lingkungan, pendidikan, hingga reformasi hukum—menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki kualitas kebijakan publik ke depan.
Aksi di sekeliling kolam Patung Selamat Datang itu pada akhirnya memperlihatkan pergeseran paradigma gerakan mahasiswa kontemporer. Lewat balutan busana hitam yang menolak hierarki kampus serta gestur salam tiga jari yang sarat perlawanan moral, mahasiswa menunjukkan bahwa demonstrasi bukan sekadar panggung riuh tahunan, melainkan ikhtiar terorganisasi untuk mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa mandat kepemimpinan senantiasa berakar pada kedaulatan rakyat. By Mukroni
