Gejolak Awal Tahun: Alih Kelola Impor Pakan Ternak Picu Kelangkaan dan Lonjakan Harga

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Tahun 2026 baru berjalan dua pekan, namun industri perunggasan nasional sudah dihantam badai besar. Keputusan pemerintah mengalihkan kewenangan impor Soybean Meal (SBM) atau bungkil kedelai dari sektor swasta kepada BUMN, PT Berdikari (Persero), per 1 Januari lalu, terbukti memicu guncangan hebat di rantai pasok pakan ternak. Alih-alih menciptakan kedaulatan pangan, kebijakan yang dieksekusi tanpa masa transisi yang memadai ini justru melahirkan kelangkaan pasokan dan lonjakan harga yang mencekik peternak rakyat.

Data di lapangan menunjukkan realitas yang meresahkan. Di sentra peternakan seperti Kendal dan Blitar, harga SBM yang menjadi sumber protein utama pakan ayam melonjak tajam dalam hitungan hari. Dari kisaran normal Rp6.800 per kilogram pada akhir Desember 2025, harga meroket menyentuh level Rp8.000 per kilogram pada minggu pertama Januari. Kenaikan sebesar Rp1.200 per kilogram ini bukan sekadar angka statistik, melainkan lonceng kematian bagi margin keuntungan peternak mandiri yang sudah sangat tipis.

Suwardi, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Jawa Tengah, mengungkapkan kepanikan anggotanya. “Ayam tidak bisa diminta puasa menunggu regulasi siap. Ketika swasta berhenti menyuplai karena izinnya dicabut, dan BUMN belum siap barangnya, kami yang terjepit. Stok di gudang menipis, harga digoreng spekulan,” ujarnya dengan nada getir.

Akar permasalahan ini terletak pada kesenjangan antara ambisi regulasi dan kesiapan infrastruktur. Kementerian Pertanian berargumen bahwa sentralisasi impor ke BUMN adalah amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk menjaga stabilitas harga. Namun, para pengamat industri menilai langkah ini mengabaikan kompleksitas logistik. Mengelola impor 5,5 juta ton SBM per tahun dengan valuasi lebih dari Rp35 triliun membutuhkan modal kerja raksasa dan fasilitas pelabuhan curah yang canggih—kapasitas yang selama ini dimiliki swasta, namun belum sepenuhnya dikuasai oleh PT Berdikari.

Presiden Forum Peternak Layer Nasional (FPLN), Musbar Mehdi, memperingatkan potensi terciptanya “ekonomi biaya tinggi”. Jika BUMN harus menyewa gudang swasta atau gagal melakukan efisiensi bongkar muat di pelabuhan, biaya tambahan (overhead cost) tersebut pasti akan dibebankan ke harga jual pakan. “Rantai pasok yang bertambah panjang dengan masuknya perantara baru justru berisiko membebani peternak dan pada akhirnya konsumen,” tegasnya.

Merespons jeritan peternak, pemerintah akhirnya melunak. Pada 9 Januari 2026, Kementerian Pertanian memutuskan memberikan masa transisi selama tiga bulan hingga 31 Maret 2026, mengizinkan swasta kembali membantu pasokan sementara waktu. Langkah darurat ini berhasil meredam kepanikan sesaat, namun ketidakpastian jangka panjang masih membayangi.

Taruhannya kini sangat tinggi. Jika tata kelola impor ini tidak segera dibereskan sebelum masa transisi berakhir, inflasi harga telur dan daging ayam tidak akan terelakkan. Hal ini menjadi ironi besar, mengingat pemerintahan baru justru sedang gencar mempersiapkan program “Makan Bergizi Gratis” yang membutuhkan pasokan protein murah dan stabil. Gejolak awal tahun ini menjadi peringatan keras: kebijakan pangan tanpa kalkulasi logistik yang matang hanya akan menjadi bumerang bagi rakyat kecil. By Mukroni