Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11%, Moody’s Justru Ubah Prospek Jadi Negatif

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Perekonomian Indonesia pada awal Februari 2026 menyajikan sebuah anomali yang mencolok antara data makroekonomi domestik yang positif dengan penilaian risiko dari lembaga internasional. Pada tanggal 5 Februari 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa ekonomi nasional sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen secara tahunan (y-on-y). Angka ini menunjukkan percepatan dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,03 persen. PDB per kapita Indonesia pun meningkat mencapai Rp83,7 juta atau setara dengan USD 5.083,4.

Penguatan ekonomi ini terutama didorong oleh performa luar biasa pada triwulan IV-2025 yang tumbuh sebesar 5,39 persen, capaian tertinggi untuk periode akhir tahun sejak pandemi COVID-19. Dari sisi produksi, sektor Jasa Lainnya menjadi motor penggerak utama dengan ekspansi sebesar 9,93 persen, sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan solid sebesar 7,03 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyatakan optimismenya bahwa arah ekonomi sudah membalik dan menargetkan pertumbuhan mendekati 6 persen pada tahun 2026.

Namun, kegembiraan atas angka pertumbuhan tersebut dibayangi oleh rilis mengejutkan dari Moody’s Ratings pada hari yang sama. Lembaga pemeringkat kredit internasional tersebut secara resmi menurunkan proyeksi (outlook) peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia pada level Baa2—satu tingkat di atas investment grade—perubahan prospek ini merupakan sinyal bahaya adanya potensi penurunan peringkat di masa depan.

Moody’s menjelaskan bahwa penurunan prospek tersebut didorong oleh berkurangnya prediktabilitas dalam pengambilan kebijakan pemerintah yang berisiko mengganggu efektivitas dan melemahkan tata kelola negara. Lembaga ini menyoroti adanya risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama dibangun, yang jika terus berlanjut, dapat merusak stabilitas fiskal dan keuangan. Penilaian Moody’s ini muncul hanya beberapa hari setelah indeks MSCI memberikan peringatan keras mengenai masalah transparansi kepemilikan dan perdagangan saham yang sempat memicu kepanikan pasar hingga menghapus nilai pasar lebih dari USD 80 miliar.

Salah satu faktor spesifik yang menjadi sorotan adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebagai super holding yang memegang kendali atas aset BUMN senilai lebih dari USD 900 miliar atau setara 60 persen dari PDB nominal 2025, Danantara dinilai meningkatkan ketidakpastian terkait prioritas investasi dan tata kelola keuangan negara. Kebijakan seperti “Patriot Bond” yang menawarkan bunga hanya 2 persen—jauh di bawah bunga pasar sebesar 6 persen—dianggap oleh para analis lebih sebagai instrumen politik atau “uji loyalitas” bagi elit bisnis ketimbang langkah komersial yang independen.

Paradoks Ekonomi Jakarta 2026: Di Balik Deflasi Januari, Beban Listrik dan Energi Justru Melonjak 9,71 Persen

Selain tata kelola, beban fiskal akibat perluasan program sosial yang masif turut memicu kekhawatiran. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya melonjak menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026 dianggap memberikan tekanan berat pada basis pendapatan negara yang masih sempit. HSBC Global Investment Research mencatat bahwa kombinasi belanja tinggi untuk program kesejahteraan dan pendapatan pajak yang belum optimal telah menyebabkan defisit APBN 2025 melebar hingga 2,92 persen terhadap PDB, melewati target awal pemerintah sebesar 2,78 persen.

Menanggapi penilaian Moody’s, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat bahwa lembaga pemeringkat dan pasar global kemungkinan belum sepenuhnya memahami esensi dari reformasi yang sedang dilakukan Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai peran Danantara serta alokasi belanja prioritas untuk memastikan bahwa risiko fiskal tetap terkendali melalui langkah-langkah debottlenecking hambatan usaha. Meski data pertumbuhan 5,11 persen memberikan modal kepercayaan diri, tantangan sesungguhnya bagi Indonesia di tahun 2026 adalah membuktikan bahwa akselerasi ekonomi ini didukung oleh institusi yang transparan dan kebijakan yang dapat diprediksi oleh investor internasional. By Mukroni