Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% di 2026: Ekonomi Kerakyatan Jadi Motor Utama

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Pemerintah Indonesia menetapkan target optimis untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2026 pada kisaran 5,4 persen hingga 5,6 persen. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang banyak bertumpu pada sektor konsumsi perkotaan dan investasi besar, mesin pertumbuhan kali ini akan digerakkan langsung dari akar rumput melalui penguatan ekonomi kerakyatan. Tiga pilar utama yang menjadi penggeraknya adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan percepatan Swasembada Pangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional saat ini sangat solid untuk mengejar target tersebut. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 yang tumbuh signifikan sebesar 30,8 persen secara tahunan, memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah untuk menjalankan program-program prioritas. Fokus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 sendiri diarahkan pada kedaulatan pangan, energi, dan transformasi ekonomi yang inklusif.

Koperasi Desa sebagai Penyerap Tenaga Kerja Masif

Salah satu instrumen strategis yang paling disorot adalah pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah menargetkan sebanyak 30.008 unit koperasi sudah selesai dibangun dan beroperasi penuh pada tahun 2026 dari total target 80.000 unit hingga tahun 2029. Langkah ini diproyeksikan mampu menciptakan lapangan kerja bagi sedikitnya 1,6 juta orang, dengan asumsi setiap unit koperasi menyerap sekitar 20 tenaga kerja langsung dari masyarakat setempat.

Model keberhasilan koperasi ini telah terlihat di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, di mana implementasi KDKMP dilaporkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa hingga 11-12 persen. Koperasi di sana tidak hanya berperan sebagai pengumpul hasil tani, tetapi juga memangkas rantai pasok yang selama ini terlalu panjang, sehingga petani mendapatkan harga jual yang lebih adil dan konsumen memperoleh harga yang lebih terjangkau.

Makan Bergizi Gratis: Mesin Penggerak Konsumsi Domestik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026 diposisikan sebagai “game changer” ekonomi nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat telah mencairkan dana sebesar Rp32,1 triliun hanya dalam 1,5 bulan pertama di tahun 2026 untuk menggerakkan program ini. Sekitar 93 persen dari total anggaran dialirkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat provinsi hingga pelosok desa.

Setiap unit SPPG mendapatkan dana operasional rata-rata Rp1 miliar per bulan, di mana 70 persennya digunakan untuk membeli bahan baku dari petani dan peternak lokal. Dampak penggandanya sangat luar biasa; setiap Rp1 yang dikeluarkan pemerintah untuk MBG diperkirakan mampu menumbuhkan ekonomi hingga tujuh kali lipat di daerah tersebut. Selain meningkatkan kualitas nutrisi, program ini memicu permintaan masif terhadap komoditas lokal seperti susu, telur, dan daging ayam.

Swasembada Pangan dan Transformasi Modern

Pilar ketiga, Swasembada Pangan, diperkuat melalui deregulasi besar-besaran dan modernisasi pertanian. Kementerian Pertanian telah mencabut sekitar 500 regulasi yang dianggap menghambat dan menerbitkan 13 Peraturan Presiden untuk mempercepat distribusi sarana produksi, termasuk reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang kini langsung tersalurkan ke petani. Kebijakan ini berhasil menurunkan biaya produksi petani hingga 50 persen dan meningkatkan indeks pertanaman menjadi tiga kali tanam per tahun.

Warteg Naik Kelas: Kolaborasi Tripartit Hadirkan Akses Pembiayaan Syariah dan Program “Kampus Rakyat”

Di sektor protein, pemerintah melalui Danantara dan PT Berdikari (Persero) telah memulai proyek hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp20 triliun yang tersebar di enam lokasi awal, termasuk Malang, Bone, dan Gorontalo Utara. Proyek ini bertujuan menjamin stabilitas harga dan pasokan daging serta telur ayam secara nasional untuk mendukung kebutuhan program MBG.

Dengan sinergi antara penguatan kelembagaan desa, jaminan pasar melalui program nutrisi, serta modernisasi sektor pangan, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan 5,4 persen di tahun 2026 akan menjadi pondasi kuat menuju Indonesia Maju yang lebih merata dan berdaulat.By Mukroni