Sebenarnya tidak ada ambang batas pasti untuk menentukan kapan suatu angka Gini ratio dianggap “berbahaya.” Namun, secara umum, semakin tinggi angka Gini ratio, semakin besar tingkat ketidaksetaraan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Tingkat ketidaksetaraan yang tinggi dapat memiliki dampak negatif pada stabilitas sosial, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Beberapa ahli ekonomi dan peneliti menganggap bahwa ketidaksetaraan yang signifikan, yang tercermin dalam angka Gini ratio yang jauh dari 0 (distribusi sempurna merata) dan mendekati 1 (distribusi sangat tidak merata), dapat memiliki konsekuensi negatif seperti:
1. Ketidakstabilan Sosial: Tingkat ketidaksetaraan yang tinggi dapat menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan risiko konflik, karena kelompok yang merasa dianaktirikan atau tertinggal cenderung merasa tidak puas dan merasa tidak adil dalam pembagian sumber daya.
2. Kesehatan Masyarakat: Ketidaksetaraan ekonomi dapat berdampak pada akses terhadap layanan kesehatan berkualitas. Kelompok yang lebih miskin mungkin memiliki akses terbatas terhadap perawatan medis, pendidikan kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang memadai.
3. Pendidikan: Tingkat ketidaksetaraan yang tinggi dapat menghambat akses pendidikan yang merata. Keluarga dengan pendapatan rendah mungkin kesulitan membiayai pendidikan berkualitas, yang dapat berdampak pada mobilitas sosial dan peluang ekonomi di masa depan.
4. Kemiskinan Berlanjut: Ketidaksetaraan yang tinggi dapat memperpanjang lingkaran kemiskinan, karena individu yang berada di lapisan bawah distribusi pendapatan atau kekayaan mungkin kesulitan untuk mengakses peluang ekonomi dan sosial yang lebih baik.
5. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Berkelanjutan: Ketidaksetaraan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena mengurangi daya beli masyarakat dan membatasi potensi konsumen dan investasi.
Di era pemerintahan Jokowi Pada Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,384. Angka ini meningkat 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,381, namun tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yaitu sebesar 0,384. (BPS 2023)
Sedangkan Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,403; naik dibanding Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,398 dan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,401. (BPS 2023)
Demikian juga di kelompok menengah ke kaya dan juga dari kaya ke super kaya. Ini juga diperkuat oleh data dari Oxfam (2022) yang melaporkan dari 100 juta rakyat Indoneesia dari yang termiskin, kekayaanya sama dengan kekayaan 4 anggota keluarga super kaya di Indonesia.
Adanya laporan “Kekayaan 4 orang kaya sama dengan 100 juta orang miskin” menggambarkan fenomena ekonomi yang ekstrem dan mencolok terkait dengan ketidaksetaraan distribusi kekayaan di dalam suatu populasi atau negara. Dalam konteks ini, kekayaan yang dipegang oleh empat individu kaya memiliki nilai yang setara dengan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh 100 juta orang yang tergolong dalam kelompok miskin. Fenomena semacam ini mengilustrasikan bagaimana distribusi kekayaan bisa sangat tidak merata dan memiliki dampak sosial serta ekonomi yang signifikan.
Distribusi kekayaan yang begitu tidak merata bisa mengakibatkan sejumlah masalah dan konsekuensi:
1. Ketidaksetaraan Ekonomi: Pemusatan kekayaan dalam jumlah yang sangat sedikit orang sementara sejumlah besar populasi hidup dalam kemiskinan menciptakan jurang ekonomi yang signifikan antara berbagai kelompok masyarakat.
2. Tantangan Akses dan Peluang: Orang-orang yang terjebak dalam kemiskinan mungkin kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
3. Ketidakstabilan Sosial: Kesenjangan kekayaan yang besar dapat memunculkan ketegangan sosial, ketidakpuasan, dan bahkan konflik dalam masyarakat.
4. Perputaran Ekonomi yang Rendah: Jika sebagian besar populasi hidup dalam kemiskinan, daya beli masyarakat menjadi terbatas, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
5. Ketergantungan Pada Beberapa Individu: Pergantungan ekonomi yang berlebihan pada beberapa individu kaya dapat mengakibatkan kerentanan ekonomi jika kekayaan mereka mengalami fluktuasi atau perubahan tiba-tiba.
6. Tidakstabilan Politik: Ketidaksetaraan ekstrem dapat mempengaruhi stabilitas politik karena kesenjangan yang besar dalam distribusi kekayaan dapat memicu ketidakpuasan dan protes sosial.
Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi ketidaksetaraan ekstrem dalam distribusi kekayaan melibatkan perubahan kebijakan ekonomi dan sosial yang berfokus pada inklusivitas dan keadilan. Beberapa tindakan yang dapat dipertimbangkan termasuk:
1. Reformasi Pajak: Mengimplementasikan sistem perpajakan yang adil dan progresif dapat membantu mengurangi kesenjangan dengan membebankan lebih berat pada individu dengan pendapatan yang lebih tinggi.
2. Peningkatan Akses ke Pendidikan: Investasi dalam pendidikan yang merata dapat membantu mengatasi siklus kemiskinan dan memberikan akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi.
3. Pemberdayaan Ekonomi: Mendorong kewirausahaan, pelatihan keterampilan, dan akses ke modal dapat membantu orang miskin meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan mobilitas ekonomi.
4. Perlindungan Sosial: Membangun sistem perlindungan sosial yang kuat seperti program bantuan sosial, asuransi kesehatan, dan jaminan pensiun dapat membantu mengurangi risiko kemiskinan yang disebabkan oleh peristiwa tak terduga.
5. Pengawasan Regulasi Keuangan: Memastikan regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap sektor keuangan dan pasar modal dapat mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit individu.
6.Pemberdayaan Perempuan: Memberikan akses yang lebih baik kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan gender dan mendukung pemberantasan kemiskinan.
7. Pengembangan Infrastruktur: Membangun infrastruktur dasar di daerah yang tertinggal dapat membuka akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut.
8. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan mengawasi praktik korupsi dapat mengurangi pemusatan kekayaan di tangan sedikit orang.
9. Pola Konsumsi Berkelanjutan: Mendorong pola konsumsi yang berkelanjutan dan mengurangi pemborosan dapat membantu membagi sumber daya dengan lebih adil.
10. Kebijakan Pemasyarakatan: Mengadopsi kebijakan yang mempromosikan kerja sama antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil untuk mengatasi ketidaksetaraan dapat menciptakan dampak positif jangka panjang.
Dengan mengambil langkah-langkah seperti ini, masyarakat dapat bergerak menuju keadaan di mana distribusi kekayaan lebih merata, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat.
Jakarta, 17 Agustus 2023
Mukroni
Ketua Kowantara