Konsumsi Domestik, Relokasi Warga, dan Green Infrastructure: Analisis Kebijakan Pemprov DKI Jakarta 2025

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan pembangunan tata kota berkelanjutan melalui serangkaian kebijakan strategis pada tahun 2025. Tiga pilar utama kebijakan ini—konsumsi domestik, relokasi warga terdampak proyek infrastruktur, dan pengembangan green infrastructure melalui proyek Taman Bendera Pusaka—menjadi cerminan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Analisis berikut mengevaluasi keberhasilan, tantangan, dan rekomendasi untuk kebijakan-kebijakan ini.

Pilar Ekonomi: Konsumsi Domestik sebagai Penggerak Pertumbuhan

Konsumsi domestik tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Di DKI Jakarta, program seperti Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran telah terbukti efektif dalam menggerakkan roda ekonomi. Program-program ini menghasilkan transaksi sebesar Rp100 triliun, yang tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga memberikan dorongan signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberhasilan ini didukung oleh stimulus fiskal seperti bantuan sosial (bansos) dan subsidi upah, yang memperkuat kapasitas konsumsi rumah tangga. Pada April 2025, DKI Jakarta mencatatkan surplus fiskal regional sebesar Rp494,29 triliun, didorong oleh aktivitas ekonomi selama periode hari raya dan pengendalian inflasi yang stabil pada 3,69% (year-on-year). Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2025 yang mencapai 5,12% juga menunjukkan dampak positif dari kebijakan ini. Namun, ketergantungan yang tinggi pada konsumsi domestik menimbulkan risiko jangka panjang. Untuk memastikan keberlanjutan, pemerintah perlu mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, seperti melalui investasi di sektor teknologi, industri hijau, atau pariwisata berkelanjutan. Selain itu, penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi dan akses ke pasar global dapat memperluas dampak ekonomi program-program ini.

Inklusi Sosial: Relokasi Warga Eks Kampung Bayam

Pada 7 Agustus 2025, Pemprov DKI Jakarta berhasil merelokasi 30 keluarga eks Kampung Bayam ke Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS), mengakhiri polemik yang berlangsung selama enam tahun pasca-penggusuran untuk pembangunan JIS. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemerataan kesejahteraan, sebagaimana ditegaskan oleh Gubernur Pramono. Bantuan berupa sembako, kursi roda, layanan kependudukan, pembebasan biaya sewa selama enam bulan, dan akses pelatihan kerja diberikan untuk mendukung adaptasi warga. Namun, dari 126 keluarga yang terdampak, baru 67 keluarga yang menyetujui relokasi, menandakan adanya resistensi atau ketidakpuasan dari sebagian warga. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih inklusif, seperti forum dialog terbuka atau mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran warga yang belum setuju. Keberhasilan relokasi tidak hanya diukur dari penyediaan hunian, tetapi juga dari kemampuan warga untuk beradaptasi dan meningkatkan kualitas hidup mereka di lokasi baru. Oleh karena itu, program pelatihan kerja dan pendampingan jangka panjang harus diperkuat untuk memastikan warga dapat mandiri secara ekonomi.

Rebut Kedaulatan Pangan: Bangkitkan Pangan Nusantara, Hentikan Impor!

Tata Kota: Green Infrastructure melalui Taman Bendera Pusaka

Proyek Taman Bendera Pusaka, yang groundbreaking-nya dilakukan secara tertutup pada 8 Agustus 2025, mencerminkan visi Pemprov DKI untuk mengintegrasikan pembangunan tata kota dengan solusi lingkungan. Proyek ini menggabungkan Taman Langsat, Leuser, dan Ayodhya menjadi ruang multifungsi yang berfungsi sebagai area hijau, fasilitas olahraga, dan pengendali banjir melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sediment trap. Kehadiran Megawati Soekarnoputri dalam acara groundbreaking menambah bobot simbolis proyek ini, yang ditargetkan selesai pada Desember 2025. Namun, proyek ini menghadapi tantangan berupa penolakan dari pedagang Pasar Hewan Barito, yang menentang relokasi ke Lenteng Agung. Meskipun Pemprov telah menyiapkan fasilitas pasar tematik dan pembebasan biaya sewa sementara untuk 137 pedagang, 50 pedagang masih bertahan dan menggelar protes, menuntut perlindungan hak berdagang mereka. Groundbreaking yang dilakukan secara tertutup juga menunjukkan kurangnya transparansi, yang dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat. Untuk mengatasi konflik ini, pendekatan dialogis melalui konsultasi publik atau mediasi dengan pihak ketiga independen perlu diterapkan. Selain itu, melibatkan pedagang dalam proses perencanaan (co-design) dapat menciptakan rasa kepemilikan dan mengurangi resistensi.

Rekomendasi untuk Kebijakan yang Lebih Efektif

Untuk memperkuat dampak kebijakan ini, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, dalam aspek ekonomi, pemerintah perlu mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan melalui investasi di sektor-sektor inovatif seperti teknologi hijau dan ekonomi digital. Kedua, dalam inklusi sosial, transparansi dan partisipasi warga harus ditingkatkan melalui forum dialog reguler untuk memastikan kebutuhan semua pihak terakomodasi. Ketiga, dalam tata kota, pendekatan green infrastructure seperti Taman Bendera Pusaka perlu didukung dengan komunikasi publik yang lebih terbuka dan inklusif untuk meminimalkan konflik dengan komunitas terdampak, seperti pedagang Pasar Hewan Barito. Dengan mengintegrasikan dialog publik, mediasi, dan co-design, Pemprov DKI dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan proyek.
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta pada 2025 menunjukkan upaya yang seimbang antara mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi domestik, memastikan inklusi sosial melalui relokasi warga, dan membangun tata kota berkelanjutan melalui green infrastructure. Meski telah mencatatkan hasil positif, seperti surplus fiskal dan penyelesaian polemik relokasi, tantangan seperti resistensi pedagang dan ketergantungan pada konsumsi domestik perlu diatasi. Dengan pendekatan yang lebih dialogis, transparan, dan inklusif, Jakarta dapat menjadi model kota yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan secara harmonis.