Fenomena Kredit Nganggur Rp 2.506 Triliun: Sinyal Kuat Lesunya Permintaan Dunia Usaha

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Industri perbankan Indonesia tengah menghadapi tantangan intermediasi yang cukup kontradiktif pada awal tahun 2026. Di satu sisi, likuiditas tersedia sangat melimpah, namun di sisi lain, minat dunia usaha untuk menyerap dana tersebut justru menunjukkan kelesuan yang mendalam. Fenomena ini tecermin dari melonjaknya angka fasilitas pinjaman yang belum digunakan oleh nasabah atau undisbursed loan yang kini menembus angka Rp 2.506,47 triliun per Januari 2026.

Data terbaru dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa jumlah kredit menganggur tersebut setara dengan 22,65% dari total plafon kredit yang disediakan oleh perbankan nasional. Angka ini mencatatkan kenaikan signifikan dibandingkan posisi Desember 2025 yang berada di level Rp 2.439,2 triliun. Kondisi ini menjadi sinyal peringatan bahwa kucuran likuiditas dari otoritas moneter belum mampu menggerakkan roda ekspansi di sektor riil secara maksimal.

Paradoks Likuiditas: Penawaran Kuat, Permintaan Lemah

Penyebab utama dari menumpuknya kredit nganggur ini bukan berasal dari ketidakmampuan bank dalam menyediakan dana. Sebaliknya, sisi penawaran (supply) perbankan berada dalam kondisi yang sangat kokoh. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) perbankan mencapai 27,54% pada Januari 2026, jauh di atas ambang batas regulasi. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh subur sebesar 13,48% secara tahunan (yoy).

Masalah fundamental justru terletak pada sisi permintaan (demand). Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi, menjelaskan bahwa kenaikan undisbursed loan mencerminkan sikap “wait and see” yang meluas di kalangan pelaku usaha dan rumah tangga. Dunia usaha cenderung menahan diri untuk melakukan ekspansi kapasitas meskipun mereka telah mengantongi persetujuan kredit dari bank.

Rendahnya kepercayaan diri ini terlihat dari penurunan drastis pada permintaan kredit baru. Survei Bank Indonesia mencatat permintaan kredit baru di segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) anjlok dari 78,4% menjadi hanya 58,8%. Kondisi yang lebih parah terjadi pada segmen kredit konsumsi, di mana minat pengajuan kredit baru merosot tajam dari 62,9% menjadi 13,4%.

Sektor Padat Karya Terjepit Daya Beli

Struktur kredit perbankan Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada tiga sektor utama penyumbang PDB yang bersifat padat karya, yakni manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Ketiga sektor ini memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap fluktuasi daya beli masyarakat. Ketika konsumsi domestik melambat, para pelaku usaha di sektor-sektor ini akan langsung menghentikan rencana penarikan pinjaman mereka guna menghindari penumpukan beban bunga di tengah omzet yang tidak pasti.

Selain faktor daya beli, kebijakan eksternal seperti pengetatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) turut memberikan tekanan pada likuiditas korporasi. Kewajiban penahanan 50% DHE selama satu tahun memaksa banyak eksportir besar mencari pembiayaan tambahan hanya untuk menutupi kebutuhan operasional harian, bukan untuk ekspansi produktif. Hal ini menciptakan struktur biaya baru bagi perusahaan yang pada akhirnya semakin menurunkan minat untuk mengambil utang jangka panjang.

Tantangan Transmisi dan Efisiensi

Hambatan lain yang membuat kredit sulit tumbuh adalah lambatnya transmisi penurunan suku bunga acuan ke suku bunga kredit. Walaupun BI telah memangkas suku bunga sebesar 125 basis poin sepanjang tahun 2025, rata-rata suku bunga kredit hanya turun sekitar 40 basis poin menjadi 8,80% pada Januari 2026.

Tingginya margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM) perbankan yang berada di kisaran 4,57% juga mendapat sorotan tajam. Suku bunga pinjaman yang dianggap masih mahal bagi pelaku usaha menjadi salah satu alasan mengapa fasilitas kredit yang sudah tersedia lebih banyak didiamkan saja. Kondisi risiko kredit (NPL) yang masih tinggi di segmen UMKM, yakni sebesar 4,33% per Desember 2025, juga membuat bank cenderung berhati-hati dan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan baru.

Upaya Memecah Kebuntuan

Untuk mengatasi kelesuan ini, pemerintah merencanakan stimulus melalui percepatan belanja negara yang ditargetkan mencapai Rp 809 triliun pada kuartal pertama tahun 2026. Langkah ini diharapkan dapat menyuntikkan daya beli ke masyarakat sehingga permintaan terhadap produk industri meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong pengusaha untuk mulai menarik kredit mereka.

Realisasi DMO Minyakita Lewat BUMN Masih Seret, Target 35 Persen Belum Tercapai

Bank Indonesia juga tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% pada Februari 2026 guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sambil terus memberikan insentif likuiditas bagi bank yang menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas. Namun, para ahli mengingatkan bahwa kucuran likuiditas tambahan tidak akan efektif jika tidak disertai dengan perbaikan fundamental pada keyakinan pelaku usaha dan kepastian iklim investasi di lapangan. Tanpa penguatan permintaan, tumpukan Rp 2.506 triliun kredit nganggur tersebut hanya akan menjadi angka mati dalam laporan keuangan perbankan. By Mukroni