Jakarta, Kowantaranews.com – Perekonomian domestik pada pekan ketiga Februari 2026 dihentak oleh lonjakan harga komoditas hortikultura yang sangat ekstrem. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat fenomena “pedasnya” harga cabai rawit merah yang mencapai rekor tertinggi di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, dengan menyentuh angka Rp 200.000 per kilogram. Angka ini sangat kontras dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah dalam kisaran Rp 40.000 hingga Rp 57.000 per kilogram.
Kenaikan harga ini bukan sekadar fluktuasi musiman biasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa harga rata-rata nasional cabai rawit kini telah menembus Rp 68.928 per kilogram, atau melonjak sekitar 19,89 persen dibandingkan rata-rata Januari 2026 yang masih berada di level Rp 57.492. Lonjakan ini terjadi secara masif di 214 kabupaten/kota atau mencakup 59,44 persen dari total wilayah di Indonesia.
Krisis Logistik dan Disparitas Harga di Timur Indonesia Kondisi di wilayah Papua mencerminkan tantangan logistik yang masih sangat berat. Selain Nduga yang memegang rekor tertinggi, wilayah tetangga seperti Kabupaten Mappi mencatat harga Rp 190.000 per kilogram, Kabupaten Paniai Rp 176.000 per kilogram, dan Kabupaten Intan Jaya Rp 170.000 per kilogram. Disparitas yang mencapai hampir tiga kali lipat dari harga rata-rata nasional ini disebabkan oleh ketergantungan absolut pada moda transportasi udara.
Untuk menjangkau wilayah pegunungan yang sulit, biaya carter helikopter atau pesawat kecil dapat membengkak hingga Rp 40 juta sampai Rp 80 juta per jam terbang . Meskipun program “Tol Udara” telah berjalan dengan tarif kargo subsidi seperti rute Timika-Wamena di kisaran Rp 4.800 per kilogram, kendala cuaca dan keterbatasan armada sering kali menghambat aliran pasokan, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga di tingkat pedagang eceran .
Anomali di Daerah Sentra Produksi Menariknya, lonjakan harga juga menghantam daerah-daerah yang merupakan sentra produksi utama di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat. BPS mencatat adanya anomali di mana harga tetap naik drastis meski sedang masa panen. Di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indeks Perkembangan Harga (IPH) melonjak 121,23 persen, disusul Pasuruan sebesar 114,03 persen dan Nganjuk 100,81 persen.
Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengidentifikasi bahwa curah hujan tinggi menjadi penyebab utama petani menunda pemetikan. Pemetikan saat hujan berisiko tinggi karena cabai akan cepat membusuk selama distribusi, sehingga volume yang masuk ke pasar induk menurun drastis. Di sisi lain, peningkatan permintaan masyarakat menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah semakin menekan stok yang tersedia di pasar.
Dampak pada Usaha Mikro dan Intervensi Pemerintah Kenaikan harga yang luar biasa ini mulai memukul sektor usaha mikro, terutama pengusaha warung makan (warteg). Di Jakarta, pemilik warteg melaporkan penurunan omzet hingga 50 persen, dari rata-rata Rp 4 juta menjadi Rp 2 juta per hari. Untuk menyiasati biaya, pedagang terpaksa mengurangi porsi sambal atau mencampurnya dengan lebih banyak tomat agar tetap bisa melayani pelanggan tanpa menaikkan harga menu secara ekstrem.
Bukan Sekadar Menu Berbuka, Pasar Takjil Indonesia Jadi Katalis Sirkulasi Kapital Musiman
Guna meredam situasi ini, Kementan meluncurkan “Aksi Guyur Cabai” dengan mengerahkan jaringan Petani Champion dari 16 kabupaten/kota. Hingga kini, sebanyak 4,38 ton cabai rawit merah telah digelontorkan ke Pasar Induk Kramat Jati sebagai barometer harga nasional . Pemerintah menetapkan skema harga khusus, yakni Rp 50.000 di tingkat petani, Rp 55.000 di pasar induk, dan menargetkan harga konsumen berada di kisaran Rp 60.000 – Rp 65.000 per kilogram .
Menteri Pertanian memproyeksikan bahwa harga akan berangsur stabil seiring masuknya panen raya pada Maret 2026. Data neraca pangan menunjukkan potensi surplus nasional sebesar 55.018 ton pada bulan depan, yang diharapkan dapat mengakhiri tren kenaikan harga yang saat ini sangat memberatkan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil seperti Papua . By Mukroni
- Berita Terkait :
Bukan Sekadar Menu Berbuka, Pasar Takjil Indonesia Jadi Katalis Sirkulasi Kapital Musiman
Bank Jakarta Syariah Targetkan KUR Rp300 Miliar, STIAMI Siapkan Beasiswa bagi Anggota KOWANTARA
Wujudkan Asta Cita, Bank Jakarta Syariah dan STIAMI Gandeng KOWANTARA Transformasi Ekosistem Warteg
Sinergi Bank Jakarta Syariah, STIAMI, dan KOWANTARA Perkuat Fondasi UMKM Lewat KUR dan Pendidikan
Kowantara Desak Pemerintah Mitigasi “Fatalitas” Lonjakan Harga Pangan Jelang Ramadan 2026
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11%, Moody’s Justru Ubah Prospek Jadi Negatif
Pemerintah Gelontorkan Stimulus Rp 12,83 Triliun untuk Jaga Daya Beli Jelang Lebaran 2026
OJK Siapkan 8 Rencana Aksi Reformasi Pasar Modal, Batas Free Float Resmi Naik Jadi 15 Persen
Benturan Oligarki vs Standar Global: Di Balik Mundurnya Petinggi OJK dan BEI
“Negara Leviathan Kembali: Saat Kritik Pangan Dibalas Gugatan Rp 200 Miliar dan Ancaman Pidana”
Impor Macet dan Stok Pemerintah Tipis, Bapanas dan Kemendag Didesak Ambil Langkah ‘Extraordinary’
Gejolak Awal Tahun: Alih Kelola Impor Pakan Ternak Picu Kelangkaan dan Lonjakan Harga
Target Operasional 2026 Terancam: Koperasi Merah Putih Terganjal Masalah Lahan dan Pembiayaan
Di Balik Surplus 2025: Krisis Iklim dan Bencana Mengintai Lumbung Pangan RI
Bencana di Lumbung Pangan: Inflasi Desember Melonjak Akibat Gagal Panen di Aceh dan Sumut
Resolusi 2026: Dominasi Ekonomi dan Kecemasan Kelas Menengah yang Kian Terhimpit
Geliat Ekonomi di Wilayah Ekstrem: Sukses Hortikultura NTT dan Adaptasi Wisata Merapi
Tinjauan Akhir Tahun 2025: Antara Kilau Komoditas, Belanja Cerdas AI, dan Tekanan Daya Beli
Perbankan Pastikan Ketersediaan Uang Tunai dan Layanan Digital Selama Nataru 2025
Alarm Ekonomi: Rupiah Tembus Rp 16.700, Sinyal Bahaya Berlanjut hingga 2026
Butuh Setahun untuk Pulihkan Mata Pencarian Petani Padi di Sumatra
Ironi Negeri Kelapa: Ekspor Melambung 143%, Rakyat Tercekik Kenaikan Harga dan Kelangkaan Pasokan
Pemerintah dan Swasta Bersinergi, Targetkan 1,1 Juta UMKM Naik Kelas Pasca-Kunjungan UNSGSA
Mulai Hari Ini! Kereta Petani & Pedagang Rp3.000 Bisa Bawa 2 Koli Sayur-Buah
UMKM Masih Sulit Masuk Stasiun & Bandara, Sewa Mahal Jadi Biang Kerok
Resmi: Bentuk Koperasi Merah Putih Jadi Syarat Wajib Cairkan Dana Desa Tahap II
“Malu Makan Tempe Impor!” Titiek Soeharto Sentil Ketergantungan 90% Kedelai dari AS
Indonesia Terancam Impor 2,9 Juta Ton Kedelai di 2026 gara-gara Makan Bergizi Gratis
Libur Natal & Tahun Baru Makin Hemat: Tiket Pesawat, Kereta, Kapal & Penyeberangan Didiskon Besar
UMKM Dapat Kepastian Pajak 0,5% Selamanya, Tapi Usaha Besar Tak Bisa Lagi “Ngumpet”
Warteg Online: Nasi Orek Tempe UMKM vs. Menu Impor Shopee, Lazada, dan TikTok Shop
Rupiah Goyang, Defisit Melebar: APBN 2025 Tetap Santai kayak di Warteg!
IHSG Ngebut ke 7.300: Cuan di Pasar, Makan di Warteg Tetap Enak!
Gas 3 Kg Satu Harga: Warteg Tetap Ngegas, Harga Tabung Nggak Bikin Mewek!
Impor Longgar, Waralaba Ngacir: Ekonomi RI Siap Gebrak dari Warteg!
Gig Economy: Bekerja Bebas, Tapi Jangan Sampai ‘Bebas’ dari Perlindungan Seperti Warteg Tanpa Lauk!
Rupiah Goyang, Minyak Melayang: Warteg Tetap Jualan, Tapi Porsi Menciut!
Gula Manis di 2025: Warteg Senyum, Harga Tetap, Tapi Gula Ilegal Bikin Was-was!
TikTok Beli Tokopedia: KPPU Kasih PR Biar Gak Jadi ‘Raja Monopoli’ di Warteg Digital!
Dari Karyawan Kena PHK ke Ojol TikTok: Ngegas di Jalan, Ngevlog di Layar, Makan di Warteg!
Sawit Dunia Lagi Susah, Warteg Tetap Jualan Tempe dengan Percaya Diri!
Sawit Dijegal, Kedelai Meroket: Warteg Cuma Bisa Jual Telur Ceplok?
Sawit Susah Masuk Eropa, Warteg Tetap Jual Gorengan Tempe!
Warteg vs Nimbus: Orek Tempe Tetap Juara, Masker Jadi Pelengkap!
Beras Naik, Dompet Menjerit: Tarif AS, Krisis Jepang, dan Warteg Nusantara Ketar-Ketir!
Ekonomi RI 2025: Ngegas 5,2%, Rem Kepencet Jadi 4,7%, Warteg Tetap Jadi Penolong Daya Beli!