Pasokan Gas PGN Anjlok, Industri Keramik Nasional Masuk Fase Darurat (SOS)

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Krisis energi kembali menghantam sektor manufaktur Indonesia secara masif. Industri keramik nasional kini secara resmi berada dalam fase darurat atau Save Our Souls (SOS) menyusul anjloknya pasokan gas secara drastis dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Situasi ini tidak hanya menghentikan laju produksi mesin pabrik, tetapi juga memicu ancaman nyata gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang membayangi puluhan ribu buruh.

Akar dari krisis ini adalah merosotnya penyaluran molekul gas bumi murah yang diatur pemerintah dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, mengungkapkan bahwa realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) yang diterima pabrikan sepanjang Januari hingga Mei 2026 hanya mencapai 47,5 persen dari kebutuhan operasional yang telah disepakati. Lebih memprihatinkan lagi, informasi terbaru dari manajemen PGN mengindikasikan bahwa realisasi AGIT pada bulan Juni 2026 berpotensi terus terperosok hingga di bawah level 30 persen.

Untuk menambal defisit pasokan tersebut agar dapur produksi tetap menyala, pabrik-pabrik terpaksa menggunakan energi substitusi berupa regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG) yang dibeli dengan harga pasar komersial. Harga gas LNG pengganti ini sangat tinggi, menyentuh rentang USD 20,5 hingga USD 23 per Million British Thermal Unit (MMBTU). Akibatnya, secara akumulatif industri keramik kini harus menanggung biaya gas rata-rata (blended price) di kisaran USD 15 hingga USD 16 per MMBTU. Angka ini melonjak tajam hingga lebih dari dua kali lipat dibandingkan tarif insentif HGBT yang seharusnya dinikmati industri padat karya, yakni sebesar USD 7 per MMBTU.

Edy Suyanto menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi masalah strategi bertahan hidup (survival mode), melainkan sudah masuk ke fase SOS yang mematikan keberlangsungan usaha. Gas bumi merupakan urat nadi dan komponen energi primer yang tidak dapat disubstitusi untuk proses pembakaran (kiln) dalam industri keramik. Kenaikan biaya energi yang ekstrem ini membuat daya saing produk domestik hancur lebur, membuka peluang bagi serbuan produk keramik impor murah dari negara lain untuk mendominasi pasar nasional.

Dampak dari fase darurat kelangkaan gas ini langsung menghantam sektor ketenagakerjaan secara brutal. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, melaporkan bahwa setidaknya 55.000 buruh pabrik keramik—khususnya yang berada di sentra kawasan industri wilayah Bekasi, Jawa Barat—terancam di-PHK dalam kurun waktu kurang dari dua pekan. Bencana deindustrialisasi ini sudah terbukti memakan korban nyata di lapangan. Pabrik pelopor keramik berskala besar, yakni Granito, dilaporkan telah menghentikan operasionalnya secara penuh akibat tidak lagi mampu menanggung beban harga gas industri yang membengkak. Jika tidak segera ada langkah intervensi dari pemerintah, dua raksasa manufaktur lainnya, yaitu Milan Keramik dan Mulia Keramik, dipastikan akan masuk daftar antrean untuk menutup pabriknya.

Stimulus Rp 26,34 Triliun Digelontorkan, Ekonom Menilai Belum Sentuh Akar Masalah Pelemahan Daya Beli

Penderitaan kelangkaan energi ini ternyata tidak eksklusif dialami oleh produsen ubin keramik. Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan, dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia (APGI), Henry Sutanto, turut membunyikan alarm bahaya yang sama untuk sektornya. Di wilayah Jawa Timur, alokasi gas sempat dihentikan total pada hari-hari tertentu di awal tahun, dan sisa kuota hariannya ditekan hingga batas 46 persen. Pemotongan mendadak ini merusak infrastruktur tungku peleburan (furnace) kaca yang secara teknis membutuhkan suplai gas stabil 24 jam nonstop tanpa jeda. Pihak PGN berdalih bahwa penyusutan pasokan ini adalah imbas dari penurunan kapasitas produksi secara alamiah (natural decline) dari sumur migas hulu utama seperti Blok Corridor, serta adanya aktivitas pemeliharaan (maintenance) pada fasilitas pemasok.

Gentingnya ancaman PHK massal memicu reaksi spontan dari tingkat legislatif dan eksekutif. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, melakukan langkah pintas dengan menelepon Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, di sela-sela forum serikat pekerja untuk mendesak penyelesaian mitigasi krisis energi tersebut. Di jajaran kementerian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan gas secara nasional aman meski ada penyesuaian harga global, sementara Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut perlunya evaluasi menyeluruh untuk memastikan apakah lonjakan harga tersebut menimpa pengguna yang hakikatnya berada di luar kuota skema HGBT.

Pada akhirnya, di tengah pusaran krisis ini, para pelaku industri hanya menuntut satu komitmen mendasar dari pemerintah: kepastian operasional. FIPGB dan Asaki mendesak pemangku kebijakan agar menginstruksikan PGN memenuhi kewajiban penyaluran pasokan gas bumi minimal di level 80 persen dari volume HGBT yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM. Tanpa pemenuhan level playing field yang setara, fondasi industri manufaktur Indonesia akan terus rapuh, menciptakan kiamat ketenagakerjaan, dan memicu deindustrialisasi dini yang merugikan perekonomian bangsa secara keseluruhan. By Mukroni