Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo, Listyo Sigit dan Tiga Jenderal Resmi Jadi Tersangka Jakarta, Kowantaranews.com — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi menetapkan mantan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi kepolisian lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal (illegal wiretapping), penerobosan akses..
Category Archives: HUKUM
Singapura Gandeng Otoritas Moneter dan Penegak Hukum Buru Korporasi Terkait Karhutla SINGAPURA — Pemerintah Singapura melancarkan strategi penegakan terpadu untuk meminta pertanggungjawaban korporasi yang diduga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) penyebab kabut asap lintas batas. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan jalur hukum ekstrateritorial konvensional, melainkan menyatukan instrumen hukum pidana, pengetatan likuiditas perbankan oleh..
Perkuat Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kecil, Kowantara Resmi Bentuk Lembaga Bantuan Hukum Komunitas Warteg Nusantara secara resmi mengumumkan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai sayap organisasi yang berfokus memberikan pendampingan dan advokasi legal bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya para pemilik dan pengelola warung makan tradisional. Inisiatif ini diambil sebagai respons atas maraknya..
LBH Kowantara Minta Kejelasan Sertifikat Apartemen Menara Cawang, Pengembang Akui Belum Masuk Tahap AJB Jakarta, Kowantaranews.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kowantara secara resmi melayangkan somasi dan permintaan klarifikasi kepada pengembang Apartemen Menara Cawang serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN). Langkah hukum tersebut ditempuh guna meminta kepastian status dokumen kepemilikan Sertifikat Hak..
Jakarta, Kowantaranews.com — Penegakan hukum di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagung) memasuki babak penting setelah rentetan peristiwa besar terjadi secara beriringan pada Jumat (24/7/2026). Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, resmi ditahan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian..
Jakarta, Kowantaranews.com — Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia secara resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025–2026. Tidak hanya Dadan, dua mantan pimpinan teras BGN lainnya, yakni mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya (atau..
Jakarta, Kowantaranews.com – Hari Kamis, 19 Februari 2026, yang seharusnya menjadi peringatan ulang tahun ke-66 bagi Andrew Mountbatten-Windsor, justru berubah menjadi titik nadir dalam sejarah modern monarki Britania Raya. Mantan pangeran tersebut ditangkap oleh kepolisian di kediaman sementaranya, Wood Farm, yang terletak di dalam area perkebunan Sandringham milik Raja di Norfolk. Penangkapan ini dilakukan atas..
Jakarta, Kowantaranews.com — Konstitusionalitas salah satu program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini tengah dipertaruhkan di meja hijau Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga Februari 2026, MK resmi memproses tiga permohonan uji materiil yang dilayangkan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari yayasan pendidikan, dosen, hingga guru honorer. Inti dari gugatan tersebut adalah desakan publik agar pembiayaan..
Jakarta, Kowantaranews.com -Angka 1.200 bukanlah sekadar statistik. Itu adalah jumlah nyawa yang melayang akibat bencana hidrometeorologi yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025. Di balik angka mengerikan yang dirilis BNPB tersebut, terdapat 143 orang yang masih dinyatakan hilang dan ribuan keluarga yang kehilangan tempat berteduh akibat banjir bandang dan tanah..
Jakarta, Kowantaranews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mencatatkan sejarah baru dalam tata kelola kepolisian Indonesia. Dalam putusan bernomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Kamis (13/11) kemarin, MK secara tegas melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian. Putusan ini menguatkan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian..








