Jakarta, Kowantaranews.com -Pemerintah berencana menghapus klasifikasi mutu beras medium dan premium, menggantinya dengan kategori tunggal “beras reguler” sambil mempertahankan beras khusus seperti organik, merah, dan ketan. Kebijakan ini memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk pakar pertanian dan pelaku industri, karena berpotensi merugikan petani, membebani konsumen, dan memicu praktik curang seperti beras oplosan.
Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, menegaskan bahwa penghapusan kelas mutu beras dapat mematikan inovasi di sektor perberasan. Insentif untuk memproduksi beras berkualitas tinggi, seperti beras premium dengan kadar pecah hanya 5%, akan hilang. Padahal, Indonesia masih tertinggal dari Thailand dan Vietnam dalam produksi beras premium yang kompetitif di pasar global. Presiden Prabowo Subianto pernah menargetkan Indonesia menjadi pengekspor beras, namun tanpa dorongan untuk menghasilkan beras berkualitas, mimpi ini sulit terwujud. Hilangnya standar mutu berisiko membuat ekspor beras Indonesia semakin tertinggal, merusak daya saing nasional.
Dampak kebijakan ini juga mengancam konsumen dan produsen. Jika Harga Eceran Tertinggi (HET) beras reguler ditetapkan di kisaran Rp12.500–Rp14.900/kg, masyarakat berpenghasilan rendah akan kesulitan mengakses beras terjangkau yang sebelumnya berada di kategori medium (Rp12.500/kg). Di sisi lain, produsen beras premium terpaksa menurunkan kualitas produk mereka karena harga dipatok sama dengan beras biasa. Akibatnya, kualitas beras nasional berpotensi merosot. Petani dan penggilingan padi yang fokus pada beras medium mungkin diuntungkan sementara, tetapi petani beras premium akan menderita kerugian signifikan. Ketimpangan ini dapat melemahkan semangat petani untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas.
Lebih mengkhawatirkan, kebijakan ini berpotensi memicu maraknya beras oplosan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pembelian gabah tanpa standar mutu telah mendorong praktik pencampuran beras kualitas rendah dan tinggi. Tanpa klasifikasi mutu yang jelas, pengawasan kualitas akan semakin sulit, membuka celah bagi praktik curang yang merugikan konsumen dan petani jujur. Hal ini tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk beras lokal, tetapi juga dapat memperburuk citra industri perberasan Indonesia.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, membela kebijakan ini sebagai upaya menyederhanakan pasar dan mencegah manipulasi harga. Beras khusus, seperti beras organik atau varietas lokal, dikecualikan dari HET, tetapi wajib bersertifikasi. Namun, persyaratan sertifikasi ini dikhawatirkan memberatkan produsen kecil. Bapanas mengklaim masih membuka ruang untuk masukan dari pemangku kepentingan, menandakan kebijakan ini belum final. Meski begitu, banyak pihak mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali dampak jangka panjangnya.
Hapus Kelas Mutu Beras: Petani Dirugikan, Konsumen Terbebani, Oplosan Mengintai!
Kebijakan ini berisiko mengurangi inovasi, membebani masyarakat berpenghasilan rendah, menurunkan kualitas beras nasional, dan memperparah praktik beras oplosan. Pemerintah perlu mengevaluasi ulang dengan melibatkan petani, akademisi, dan pelaku industri. Alternatif seperti mempertahankan klasifikasi mutu, memperketat pengawasan, dan memberikan insentif bagi petani beras premium dapat menjadi solusi untuk menjaga kesejahteraan petani, melindungi konsumen, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Tanpa langkah hati-hati, kebijakan ini bisa menjadi bumerang bagi sektor pertanian nasional. By Mukroni
Hapus Kelas Mutu Beras: Petani Dirugikan, Konsumen Terbebani, Oplosan Mengintai!
Krisis Lapangan Kerja Indonesia: PHK Merajalela, Produktivitas Terpuruk, Solusi di Ujung Tanduk!
Beras Rp1,2 Juta per Karung: Warga Mahakam Ulu Menjerit di Tengah Krisis Kemarau
Data Pribadi Warga Indonesia: Apa Benar Dijual ke AS, Dilindungi atau Dikhianati?
Beras Melambung Lampaui HET: Apa Benar Petani Sejahtera, Rakyat Merana?
Tarif 19% ke AS: Kemenangan Diplomasi atau Jebakan Ekonomi bagi Indonesia?
Pelaku Beras Oplosan Subversi Ekonomi: Pengkhianatan Mutu yang Guncang Ketahanan Pangan!
Tarif Trump 32%: Indonesia di Ujung Tanduk atau Peluang Emas?
8,7 Juta Pekerja Masih Menanti BSU: Verifikasi Molor, Janji Pemerintah Terhambat!
Warteg Online: Nasi Orek Tempe UMKM vs. Menu Impor Shopee, Lazada, dan TikTok Shop
Rupiah Goyang, Defisit Melebar: APBN 2025 Tetap Santai kayak di Warteg!
IHSG Ngebut ke 7.300: Cuan di Pasar, Makan di Warteg Tetap Enak!
Gas 3 Kg Satu Harga: Warteg Tetap Ngegas, Harga Tabung Nggak Bikin Mewek!
Impor Longgar, Waralaba Ngacir: Ekonomi RI Siap Gebrak dari Warteg!
Gig Economy: Bekerja Bebas, Tapi Jangan Sampai ‘Bebas’ dari Perlindungan Seperti Warteg Tanpa Lauk!
Rupiah Goyang, Minyak Melayang: Warteg Tetap Jualan, Tapi Porsi Menciut!
Gula Manis di 2025: Warteg Senyum, Harga Tetap, Tapi Gula Ilegal Bikin Was-was!
TikTok Beli Tokopedia: KPPU Kasih PR Biar Gak Jadi ‘Raja Monopoli’ di Warteg Digital!
Dari Karyawan Kena PHK ke Ojol TikTok: Ngegas di Jalan, Ngevlog di Layar, Makan di Warteg!
Sawit Dunia Lagi Susah, Warteg Tetap Jualan Tempe dengan Percaya Diri!
Sawit Dijegal, Kedelai Meroket: Warteg Cuma Bisa Jual Telur Ceplok?
Sawit Susah Masuk Eropa, Warteg Tetap Jual Gorengan Tempe!
Warteg vs Nimbus: Orek Tempe Tetap Juara, Masker Jadi Pelengkap!
Beras Naik, Dompet Menjerit: Tarif AS, Krisis Jepang, dan Warteg Nusantara Ketar-Ketir!
Ekonomi RI 2025: Ngegas 5,2%, Rem Kepencet Jadi 4,7%, Warteg Tetap Jadi Penolong Daya Beli!
Data Pribadi Warga Indonesia: Apa Benar Dijual ke AS, Dilindungi atau Dikhianati?