IKN: Kota Impian Jokowi Jadi Kota Hantu Prabowo?

Sharing is caring

Nusantara, ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan dan keberlanjutan, kini berada di ujung tanduk. Proyek ambisius senilai Rp 466 triliun yang menjadi kebanggaan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menghadapi tantangan berat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dari visi kota pintar yang hijau, Nusantara kini terancam menjadi “kota hantu” akibat pemangkasan anggaran, skandal korupsi, dan ketidakpastian politik yang mencoreng impian besar tersebut.

Revolusi UMKM Kuliner: Rahasia Menang di Pasar Sengit!

Di era Jokowi, IKN digarap dengan penuh semangat. Anggaran 2024 sebesar Rp 89 triliun mengalir deras untuk membangun Istana Presiden, gedung kementerian, dan infrastruktur dasar seperti jalan tol Balikpapan-IKN serta bandara Nusantara. Jokowi bahkan berencana pindah ke IKN pada 2024, menandakan urgensi proyek ini sebagai warisannya. Namun, transisi kepemimpinan ke Prabowo membawa perubahan drastis. Pada 2025, anggaran IKN dipangkas tajam menjadi Rp 13,8 triliun, jauh di bawah kebutuhan untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua (2025–2029). Menteri PUPR Dody Hanggodo dengan nada sinis menyebut anggaran ini “hanya cukup untuk makan siang menteri,” mencerminkan krisis pendanaan yang kini melanda proyek tersebut. Fokus Prabowo beralih ke program prioritasnya, seperti makan siang gratis untuk anak sekolah dan pengembangan koperasi, meninggalkan IKN dalam ketidakpastian.

Pembangunan yang terhenti membuat IKN tampak seperti kota mati. Istana Presiden yang sudah 80–90% selesai kini berdiri di tengah infrastruktur yang belum memadai, seperti air bersih dan listrik yang masih jauh dari siap. Jalan tol dan bandara Nusantara tertunda akibat cuaca dan kendala teknis, sementara biaya perawatan struktur yang sudah dibangun membengkak. Pengunduran diri Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya pada 2024 semakin memperburuk persepsi publik, menandakan ketidakstabilan manajemen proyek ini.

Selain masalah pendanaan, IKN juga didera isu keuangan dan etika. Jokowi awalnya menjanjikan hanya 19% dana proyek berasal dari APBN, dengan sisanya dari investasi swasta. Namun, kenyataannya, porsi APBN melonjak hingga 53,3%, mencapai Rp 48,8 triliun untuk tahap kedua, mengorbankan anggaran pemulihan pasca-pandemi seperti kesehatan dan bantuan sosial. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti 24 proyek IKN senilai Rp 8,57 triliun yang berpotensi fraud, terutama pada pembangunan jalan tol. Tujuh dari sepuluh kontraktor utama, termasuk BUMN seperti PT Waskita Karya, memiliki rekam jejak korupsi. Skandal pertambangan batubara ilegal di kawasan IKN, yang merugikan negara Rp 5,7 triliun, turut mencoreng proyek ini, memperlihatkan lemahnya pengawasan.

Krisis ini diperparah oleh minimnya minat investor asing. Meski ada 369 surat minat, sebagian besar dari Singapura, tidak ada kesepakatan besar yang terwujud. Kasus pemerasan oleh eks-Ketua KPK Firli Bahuri pada 2023 semakin menurunkan kepercayaan investor, yang khawatir akan risiko korupsi. Di sisi lain, dampak lingkungan dan sosial juga menjadi sorotan. Deforestasi hutan Kalimantan mengancam biodiversitas, sementara warga lokal mengeluh akibat penggusuran. Di platform X, opini publik terbelah: sebagian menyebut IKN sebagai “proyek sia-sia,” sementara yang lain, seperti akun @BANGSAygSUJUD, memuji tambahan anggaran Rp 8,1 triliun dari Prabowo sebagai tanda komitmen.

Nasib IKN kini bergantung pada kemampuan pemerintah mengatasi tantangan ini. Usulan moratorium dari Partai NasDem pada 2025 mencerminkan keraguan akan kelanjutan proyek. Tanpa solusi konkret untuk pendanaan, korupsi, dan dampak sosial-lingkungan, impian Jokowi membangun ibu kota baru berisiko menjadi beban berat bagi Prabowo, menjadikan Nusantara lebih sebagai monumen kegagalan ketimbang simbol kemajuan. By Mukroni