Harga Gabah dan Beras Dibatasi: Solusi Stabilitas Pangan atau Beban Baru bagi Petani dan Konsumen?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Pemerintah Indonesia, bersama pelaku usaha penggilingan padi dan beras, telah menyepakati kebijakan harga batas atas dan bawah untuk gabah dan beras. Kebijakan ini, yang digagas untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mencegah persaingan usaha tidak sehat, memicu diskusi hangat di kalangan petani, pedagang, dan konsumen. Namun, apakah langkah ini benar-benar solusi untuk stabilitas pangan, atau justru menambah beban baru bagi petani dan konsumen?

Detail Kebijakan dan Tujuannya
Kebijakan ini menetapkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dengan batas bawah Rp 6.500 per kg dan batas atas Rp 7.000 per kg. Sementara itu, harga eceran tertinggi (HET) beras medium di zona 1 ditetapkan Rp 12.500 per kg, dengan usulan penyesuaian menjadi Rp 13.500 per kg, dan beras premium Rp 14.900 per kg. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan melindungi petani dari anjloknya harga gabah, menjaga harga beras tetap terjangkau bagi konsumen, dan mencegah persaingan tidak sehat di kalangan pengusaha penggilingan padi. Dengan harga gabah di atas Rp 7.000 per kg dianggap tidak wajar, kebijakan ini berupaya menekan dominasi perusahaan besar yang dapat memicu ketidakseimbangan pasar.

Implementasi dan Pengawasan
Untuk memastikan kepatuhan, Bapanas akan menerbitkan surat edaran kepada pengusaha penggilingan padi dan beras, sementara Satgas Pangan Polri ditugaskan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah juga berencana menyesuaikan HET beras medium karena harga saat ini dianggap tidak lagi sesuai dengan biaya produksi dan distribusi. Usulan HET baru adalah Rp 13.500 per kg untuk zona 1, Rp 14.000 per kg untuk zona 2, dan Rp 15.000 per kg untuk zona 3. Langkah ini diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan petani, pedagang, dan konsumen.

Tantangan di Lapangan
Meski ambisius, kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Realisasi distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Juli-Agustus 2025 baru mencapai 70.519 ton, atau hanya 5,35% dari target 1,3 juta ton untuk periode Juli-Desember 2025. Distribusi yang lamban ini menunjukkan adanya kendala logistik dan koordinasi. Selain itu, banyak pedagang kecil, terutama di daerah terpencil, kesulitan mengakses aplikasi Klik SPHP karena masalah sinyal, keterbatasan perangkat, atau ketidakpahaman teknologi. Ketersediaan beras premium di ritel modern juga masih terbatas, memperumit akses konsumen.

Upaya Perbaikan dan Realitas Pasar
Untuk mengatasi tantangan ini, Bulog didorong untuk mempercepat distribusi beras SPHP hingga ke tingkat desa, bukan hanya berhenti di kecamatan. Pemerintah juga mengusulkan opsi manual bagi pedagang yang kesulitan menggunakan aplikasi, seperti melalui surat pernyataan. Bulog ditargetkan meningkatkan distribusi harian menjadi 7.000-10.000 ton untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga beras medium dan premium pada pekan ketiga Agustus 2025 masing-masing mencapai Rp 14.005 dan Rp 15.437 per kg di zona 1, jauh di atas HET. Ini menandakan tekanan inflasi pangan atau distribusi yang belum optimal.

Proyeksi ke Depan
Menteri Pertanian menargetkan produksi beras nasional mencapai 10.000 ton per hari, dengan cadangan beras pemerintah diperkirakan aman di kisaran 2,5-2,7 juta ton hingga akhir tahun. Meski demikian, efektivitas kebijakan ini bergantung pada pengawasan ketat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Tanpa distribusi yang merata dan penegakan aturan yang konsisten, kebijakan ini berisiko hanya menjadi wacana tanpa dampak nyata.

Ubi dan Pisang di NTT Meroket: Kemarau Panjang Bikin Kantong Jebol!

Dilema Petani dan Konsumen
Bagi petani, batas bawah Rp 6.500 per kg menawarkan jaring pengaman, tetapi batas atas Rp 7.000 per kg dapat membatasi potensi keuntungan di saat harga pasar tinggi. Bagi konsumen, HET yang lebih tinggi berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga, terutama di tengah kenaikan harga pangan. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini mampu menciptakan keseimbangan yang dijanjikan, atau justru memicu ketegangan baru di antara petani, pedagang, dan konsumen?

Kebijakan harga batas atas-bawah gabah dan beras adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Namun, tantangan distribusi, akses teknologi, dan pengawasan pasar menjadi ujian nyata. Dengan pengawasan ketat oleh Satgas Pangan dan penyesuaian HET yang realistis, kebijakan ini berpotensi berhasil. Namun, tanpa perbaikan cepat di lapangan, cita-cita stabilitas harga pangan bisa terhambat, meninggalkan petani dan konsumen dalam ketidakpastian. By Mukroni