Paradoks SPHP: Beras Berlimpah, Harga Melambung, Distribusi Ambruk ?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digagas pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG bertujuan menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras. Namun, ironisnya, meskipun cadangan beras nasional tercatat cukup, harga beras di pasar tetap melambung tinggi, dan distribusi program ini tersendat di banyak wilayah. Situasi ini menciptakan paradoks: produksi beras melimpah, tetapi konsumen, terutama rumah tangga berpendapatan rendah, terbebani harga tinggi dan kelangkaan pasokan di pasar tradisional.

Data resmi menunjukkan produksi beras Indonesia mencukupi, dengan Jawa Timur sebagai lumbung beras nasional menyumbang 17% dari total produksi. Namun, realitas di lapangan jauh dari ideal. Per Agustus 2025, distribusi beras SPHP di Jawa Timur hanya mencapai 4,5% dari target 173.000 ton, atau sekitar 7.785 ton. Kegagalan ini menyoroti kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bahkan secara terbuka meminta pemerintah pusat untuk mengintensifkan distribusi beras SPHP demi mengatasi kelangkaan di pasar.

Hambatan distribusi ini berakar pada masalah struktural. Pedagang pasar tradisional mengeluhkan birokrasi yang berbelit, seperti keharusan menjual beras dalam kemasan 5kg dan melaporkan transaksi melalui aplikasi Klik SPHP. Persyaratan ini terasa memberatkan, terutama bagi pedagang kecil yang tidak terbiasa dengan teknologi. Selain itu, infrastruktur logistik yang lemah menghambat pasokan ke daerah terpencil dan pasar tradisional.

Sementara ritel modern seperti supermarket mendapatkan pasokan lebih baik, pasar tradisional—tempat belanja utama masyarakat berpendapatan rendah—justru kekurangan stok. Secara nasional, dari target distribusi 1,5 juta ton beras SPHP, hanya 230.945 ton (15,4%) yang tersalurkan hingga Agustus 2025, menunjukkan skala masalah yang meluas.

Harga beras juga menjadi sorotan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, beras premium dijual Rp 16.000 per kg, sedangkan beras medium mencapai Rp 14.000 per kg, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) SPHP sebesar Rp 12.500 per kg. Di Lampung, harga beras premium naik 1,94% menjadi Rp 15.450 per kg dalam sebulan. Kenaikan ini membebani konsumen, terutama keluarga miskin yang menghabiskan porsi besar pendapatan untuk kebutuhan pokok.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyebut kenaikan biaya produksi—seperti pupuk, bibit, sewa lahan, dan upah tenaga kerja—sebagai pemicu utama. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mencatat bahwa harga gabah yang tinggi di tingkat petani turut mendorong kenaikan harga beras.

Harga Gabah dan Beras Dibatasi: Solusi Stabilitas Pangan atau Beban Baru bagi Petani dan Konsumen?

Untuk mengatasi krisis ini, intervensi jangka pendek diperlukan. Pemerintah harus menyederhanakan protokol distribusi, seperti mengurangi persyaratan administratif bagi pedagang tradisional, dan memperkuat koordinasi logistik antara BULOG, pemerintah daerah, dan distributor swasta. Dalam jangka menengah hingga panjang, optimalisasi rantai pasok melalui koperasi petani dan unit penggilingan padi terpadu dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Investasi pada irigasi dan teknologi pertanian juga krusial untuk meningkatkan produktivitas dan mengantisipasi musim paceklik yang diprediksi terjadi antara Oktober 2025 dan Maret 2026.

Menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu bergerak cepat. Pengadaan beras domestik selama musim panen harus dipercepat untuk membangun cadangan yang memadai. Selain itu, pengembangan varietas padi tahan iklim dan kemitraan dengan sektor swasta dapat memperkuat ketahanan pangan. Tanpa langkah konkret, paradoks SPHP akan terus membebani masyarakat, melemahkan kepercayaan terhadap kebijakan pangan, dan mengancam ketahanan pangan nasional. Koordinasi yang kuat dan reformasi struktural adalah kunci menuju ekosistem beras yang lebih resilien dan terjangkau bagi semua. By Mukroni