HET Beras Bikin Penggilingan Kolaps: Penimbunan atau Salah Kebijakan?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Industri beras Indonesia sedang berada di ujung tanduk. Kebijakan pengawasan ketat oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Surat Telegram No. ST/1850/VIII/OTL.1.1.1/2025 telah memperluas pengawasan dari kasus beras oplosan ke dugaan penimbunan. Pelaku usaha kini diwajibkan mendistribusikan stok beras dalam waktu dua hari, atau menghadapi ancaman sanksi berat berdasarkan UU Perdagangan No. 7/2014: penjara hingga lima tahun atau denda Rp50 miliar. Namun, kebijakan ini justru memicu kekacauan di kalangan penggilingan padi kecil dan menengah, terutama di sentra beras seperti Cirebon (Jawa Barat) dan Demak (Jawa Tengah), yang kini terpaksa menghentikan operasional mereka.

Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan Rp12.500 per kilogram menjadi biang keladi utama. Sementara harga gabah melonjak ke kisaran Rp6.800–Rp8.200 per kilogram, biaya produksi beras medium mencapai Rp15.600–Rp16.400 per kilogram. Dengan HET yang jauh di bawah biaya produksi, penggilingan kecil-menengah terjebak dalam kerugian yang tak terelakkan. “Kami tidak mungkin menjual di bawah biaya produksi. Ini bukan bisnis, ini bunuh diri,” keluh seorang pengusaha penggilingan padi di Cirebon. Kebijakan Bulog yang membeli gabah “any quality” seharga Rp6.500 per kilogram tanpa menyesuaikan HET beras semakin memperparah situasi, membuat pelaku usaha merugi di setiap kilogram beras yang dihasilkan.

Ketakutan akan tuduhan penimbunan memperburuk keadaan. Banyak penggilingan menghentikan produksi karena stok gabah untuk operasional—atau yang disebut “stok berjalan”—dikhawatirkan disalahartikan sebagai penimbunan oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, sekitar 40% penggilingan padi di Jawa Barat dan Jawa Tengah terhenti, memicu risiko kelangkaan beras di pasar. Petani pun terdampak, terpaksa menjual gabah lebih awal dengan kualitas rendah demi menghindari risiko penurunan harga, yang pada akhirnya menurunkan mutu beras di pasaran.

Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) mendesak pemerintah untuk segera bertindak. Mereka menuntut revisi HET beras medium dan premium agar sesuai dengan biaya produksi aktual, percepatan distribusi stok beras oleh Bulog untuk menstabilkan pasar, serta kejelasan definisi “penimbunan” agar stok operasional tidak disalahartikan. “Kami bukan penimbun, kami hanya menyimpan gabah untuk menjaga produksi tetap berjalan,” ujar seorang anggota Perpadi.

Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pengawasan hanya menargetkan pelaku nakal, bukan pebisnis yang patuh. Satgas Pangan Polri juga mengklaim stok beras nasional aman. Namun, keluhan dari pelaku usaha mengindikasikan distribusi beras tersendat, memperumit situasi di lapangan. Ketidaksinkronan antara kebijakan harga dan realitas produksi menciptakan pro dan kontra. Di satu sisi, pengawasan ketat berhasil mencegah spekulasi dan penimbunan. Di sisi lain, HET yang tidak realistis dan definisi penimbunan yang ambigu justru mengganggu rantai pasok beras nasional.

Krisis Beras Mengguncang Indonesia: Harga Melonjak, Penggilingan Kolaps, dan Kebijakan Baru Terhambat!

Untuk mengatasi krisis ini, sejumlah solusi diusulkan. Pertama, pemerintah perlu menyesuaikan HET dengan biaya produksi aktual untuk menjaga keberlanjutan usaha penggilingan. Kedua, insentif bagi penggilingan kecil-menengah, seperti subsidi biaya produksi atau akses modal murah, dapat mencegah kolaps operasional. Ketiga, koordinasi yang lebih erat antara Polri, Kementerian Pertanian, dan pelaku usaha diperlukan untuk memastikan kebijakan tidak salah sasaran.
Jika tidak segera diatasi, krisis ini berpotensi memicu kelangkaan beras dan lonjakan harga yang akan membebani masyarakat. Pemerintah harus bertindak cepat dan tepat untuk menyelamatkan industri beras dari ancaman kolaps, sekaligus memastikan stabilitas pangan nasional. Kebijakan yang seimbang antara pengawasan dan dukungan kepada pelaku usaha menjadi kunci menyelesaikan dilema ini. By Mukroni