Koperasi Merah Putih: Ambisi Populisme atau Resep Bencana Finansial?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari agenda kedaulatan pangan Presiden Prabowo Subianto, dengan alokasi Rp83 triliun dari APBN 2026 untuk mendanai 80.000 koperasi melalui bank-bank Himbara. Namun, proyeksi kebutuhan dana sebesar Rp250 triliun mengungkap defisit Rp167 triliun, memicu kekhawatiran tentang keberlanjutan program ini. Apakah ini langkah visioner untuk memperkuat ekonomi rakyat, atau justru bom waktu finansial yang mengancam stabilitas keuangan Indonesia?

Program ini bertujuan mempersingkat rantai pasok pertanian, menstabilkan harga pangan, dan memberdayakan UMKM melalui koperasi. Setiap koperasi dapat mengakses pinjaman hingga Rp3 miliar, didukung bank-bank Himbara seperti BRI, Mandiri, dan BNI. Namun, kekurangan dana yang signifikan menimbulkan pertanyaan: bagaimana defisit ini akan ditutup? Jika bank Himbara dipaksa menggunakan dana sendiri, likuiditas mereka terancam, terutama di tengah penurunan profitabilitas sektor perbankan.

Analis memperingatkan risiko sistemik, dengan potensi kenaikan kredit bermasalah (NPL) yang dapat mengguncang stabilitas keuangan nasional. Data OJK menunjukkan NPL sektor UMKM naik ke 4,49% pada Mei 2025 (dari 4,27% pada 2024) dan kredit perumahan ke 3,07% (dari 2,4%), mencerminkan kerentanan kredit yang sudah ada.

Kritik lain tertuju pada pendekatan top-down program ini. Kurangnya kejelasan model bisnis koperasi meningkatkan risiko gagal bayar, terutama jika koperasi tidak memiliki kapasitas pengelolaan yang memadai. Ketergantungan pada jaminan fiskal, seperti dana desa yang menanggung hingga 30% gagal bayar, menciptakan moral hazard. Koperasi mungkin meminjam berlebihan, menganggap pemerintah akan menyelamatkan mereka, sementara bank bisa melonggarkan standar kredit karena merasa terlindungi. Namun, penggunaan dana desa sebagai jaring pengaman berisiko mengalihkan anggaran dari prioritas pembangunan desa, seperti infrastruktur lokal atau pendidikan. Riwayat korupsi dana desa, yang meningkat sembilan kali lipat dari 2015 hingga 2021, memperburuk kekhawatiran akan penyalahgunaan dana.

Tantangan tata kelola juga menjadi sorotan. Kepala desa ditugaskan mengawasi persetujuan pinjaman dan pembayaran koperasi, tetapi kapasitas mereka dalam memastikan tata kelola yang baik masih diragukan. Tekanan politik untuk mencapai target 80.000 koperasi pada 2026 berpotensi mengorbankan due diligence, meningkatkan risiko korupsi dan mismanagement. OJK menegaskan pentingnya penilaian risiko, namun target politik yang ambisius dapat melemahkan pengawasan.

Secara politik, program ini dikaitkan dengan agenda kedaulatan pangan, tetapi kritikus menjulukinya “Serakahnomics”—kebijakan yang mengutamakan keuntungan politik ketimbang kesejahteraan publik. Alokasi Rp83 triliun dari penerimaan pajak memicu perdebatan tentang prioritas fiskal, terutama dibandingkan sektor krusial seperti kesehatan atau infrastruktur. Anomali harga beras dan minyak goreng baru-baru ini menambah skeptisisme terhadap efektivitas program ini dalam menstabilkan harga pangan.

Hilirisasi Kelapa Nusantara: Upaya, Rekomendasi, dan Langkah Strategis untuk Penggerak Ekonomi Baru

Keberhasilan Koperasi Merah Putih bergantung pada keseimbangan antara ambisi skalabilitas dan kehati-hatian finansial. Mitigasi seperti pengawasan ketat, pelatihan pengelolaan koperasi, dan transparansi anggaran diperlukan untuk mencegah bencana finansial. Tanpa langkah konkret, program ini berisiko menjadi monumen populisme yang mahal, meninggalkan beban berat bagi ekonomi Indonesia. By Mukroni

Koperasi Merah Putih: Ambisi Populisme atau Resep Bencana Finansial?

ByAdmin

By Admin

Related Post

Gula Petani Tersandera: Krisis 2025 Akibat Impor Liar dan Kebijakan Amburadul ?

Krisis Pangan Menggila: Beras Melambung, Minyakita Langka, Gula Petani Terpuruk ?

Hilirisasi Kelapa Nusantara: Upaya, Rekomendasi, dan Langkah Strategis untuk Penggerak Ekonomi Baru

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Gula Petani Tersandera: Krisis 2025 Akibat Impor Liar dan Kebijakan Amburadul ?

Gempa M4,9 Guncang Bekasi, Getaran Terasa Hingga Jakarta dan Sekitarnya

Krisis Pangan Menggila: Beras Melambung, Minyakita Langka, Gula Petani Terpuruk ?

Koperasi Merah Putih: Ambisi Populisme atau Resep Bencana Finansial?