Gaji DPR Ratusan Juta, Rakyat Memulung: Kesenjangan Ekonomi yang Menyengat di Indonesia

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi paradoks pembangunan yang kian mencolok. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi stabil dan pembangunan infrastruktur masif terus berjalan. Namun, di sisi lain, kesenjangan sosial-ekonomi antara elite politik dan rakyat biasa semakin lebar, menciptakan ketidakadilan yang menyengat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menyebutkan 23,85 juta orang (8,47% populasi) hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Namun, menggunakan standar Bank Dunia (US$8,3 PPP/hari atau Rp49.244), angka kemiskinan melonjak menjadi 194,4 juta orang (68,2% populasi). Ironisnya, di tengah kondisi ini, anggota DPR menikmati pendapatan bulanan melebihi Rp100 juta, didorong oleh tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan.

Realitas pahit rakyat biasa tercermin dari kisah Yudi, petugas taman di Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah 19 tahun bekerja, gaji pokoknya hanya Rp1,05 juta, ditambah lembur menjadi Rp1,3 juta per bulan. Bersama istrinya, Harsinah, yang berjualan ikan dengan penghasilan Rp50.000 per hari, Yudi berjuang menafkahi empat anak. Biaya pendidikan menjadi beban berat, memaksa keluarga membuat pilihan sulit, termasuk menghentikan pendidikan anak ke jenjang sarjana. Kisah serupa dialami Sunarti, seorang pemulung berusia 72 tahun. Setiap hari, ia mengumpulkan 2 kg botol plastik seharga Rp12.500 per kg, menghasilkan Rp800.000–Rp1 juta per bulan. Dengan pengeluaran harian Rp50.000 dan sewa rumah Rp150.000, Sunarti, yang memiliki 18 cucu, hidup dalam ketidakpastian ekonomi tanpa jaminan sosial memadai.

Sebaliknya, anggota DPR menikmati kompensasi fantastis. Meski gaji pokok hanya Rp4,2 juta, berbagai tunjangan—termasuk tunjangan perumahan Rp50 juta—membuat pendapatan mereka melampaui Rp100 juta per bulan, atau Rp3 juta per hari. Anggaran tunjangan perumahan ini mencapai Rp1,74 triliun untuk 580 anggota DPR selama lima tahun, setara dengan gaji 36.000 guru atau 174.000 tukang sapu per tahun. Kebijakan ini menuai kritik tajam, terutama dari Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menilainya tidak tepat di tengah pemangkasan anggaran kesehatan dan pendidikan.

Gula Petani Tersandera: Krisis 2025 Akibat Impor Liar dan Kebijakan Amburadul ?

Reaksi publik semakin memanas. Wakil Ketua DPR Adies Kadir berupaya meredakan kontroversi dengan mengklarifikasi bahwa tunjangan beras hanya Rp200.000, bukan Rp10–12 juta seperti kabar sebelumnya. Namun, klarifikasi ini tak cukup meredam kemarahan masyarakat. Komentar Yudi, “Mereka joget dapat ratusan juta, kami pontang-panting,” dan Sunarti, “Kelewatan pimpinan-pimpinan itu,” mencerminkan kekecewaan mendalam. Media sosial dipenuhi kritik, seperti, “Kerjanya duduk, rapat tidur, main game, tapi gaji dari uang rakyat.”

Kesenjangan ini bukan sekadar perbedaan pendapatan, tetapi masalah struktural yang mengancam stabilitas sosial. Dampaknya meliputi peningkatan kriminalitas, melemahnya kohesi sosial, dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Untuk mengatasinya, transparansi remunerasi pejabat, sistem gaji berbasis kinerja, dan pengalihan anggaran ke pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial bagi kelompok rentan seperti Yudi dan Sunarti menjadi urgensi. Tanpa reformasi, ketimpangan ini berisiko memicu krisis sosial yang lebih dalam, merusak fondasi keadilan ekonomi di Indonesia. By Mukroni

Gaji DPR Ratusan Juta, Rakyat Memulung: Kesenjangan Ekonomi yang Menyengat di Indonesia

ByAdmin

By Admin

Related Post

Gula Petani Tersandera: Krisis 2025 Akibat Impor Liar dan Kebijakan Amburadul ?

Krisis Pangan Menggila: Beras Melambung, Minyakita Langka, Gula Petani Terpuruk ?

Koperasi Merah Putih: Ambisi Populisme atau Resep Bencana Finansial?

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Gaji DPR Ratusan Juta, Rakyat Memulung: Kesenjangan Ekonomi yang Menyengat di Indonesia

Skandal Wakil Menteri: Ebenezer, dari Aktivis Anti-Korupsi ke Jaringan Pemerasan K3?

Gula Petani Tersandera: Krisis 2025 Akibat Impor Liar dan Kebijakan Amburadul ?

Gempa M4,9 Guncang Bekasi, Getaran Terasa Hingga Jakarta dan Sekitarnya