Jakarta, Kowantaranews.com -Pemerintah tengah menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan harga minyak goreng rakyat menjelang bulan suci Ramadan 2026. Meskipun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 telah mewajibkan produsen untuk menyalurkan minimal 35 persen Domestic Market Obligation (DMO) melalui BUMN pangan, realisasinya di lapangan masih tergolong seret.
Berdasarkan data per Januari 2026, volume distribusi Minyakita kepada BUMN pangan, seperti Perum Bulog dan ID Food, baru mencapai kisaran 14,72 persen hingga 15,31 persen. Dari total produksi nasional sebesar 180.544 ton, hanya sekitar 26.568 ton yang berhasil disalurkan melalui kanal pemerintah. Rendahnya serapan ini berdampak pada harga di pasar tradisional yang masih bertahan di rata-rata Rp16.800 per liter, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.
Beberapa kendala operasional menjadi penyebab utama keterlambatan ini, mulai dari proses transisi kerja sama bisnis antara produsen swasta dengan BUMN hingga masalah administratif di tingkat pedagang. Salah satu hambatan signifikan adalah banyaknya pengecer di pasar rakyat yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mereka tidak dapat menerima pasokan langsung dari Bulog. Selain itu, terdapat kekhawatiran dari sisi pedagang terkait implikasi pajak yang menyertai distribusi resmi.
Bank Jakarta Syariah Targetkan KUR Rp300 Miliar, STIAMI Siapkan Beasiswa bagi Anggota KOWANTARA
Menyikapi kondisi ini, Kementerian Perdagangan memberikan peringatan keras bagi produsen yang melanggar mandat distribusi tersebut. Sanksi administratif berupa pembekuan Persetujuan Ekspor (PE) dan pembekuan akun SIMIRAH akan diterapkan bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota 35 persen penyaluran lewat BUMN. Langkah tegas ini diambil untuk memutus rantai distribusi yang panjang dan memastikan masyarakat mendapatkan Minyakita sesuai harga acuan pemerintah. By Mukroni
- Berita Terkait :
Bank Jakarta Syariah Targetkan KUR Rp300 Miliar, STIAMI Siapkan Beasiswa bagi Anggota KOWANTARA
Wujudkan Asta Cita, Bank Jakarta Syariah dan STIAMI Gandeng KOWANTARA Transformasi Ekosistem Warteg
Sinergi Bank Jakarta Syariah, STIAMI, dan KOWANTARA Perkuat Fondasi UMKM Lewat KUR dan Pendidikan
Kowantara Desak Pemerintah Mitigasi “Fatalitas” Lonjakan Harga Pangan Jelang Ramadan 2026
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11%, Moody’s Justru Ubah Prospek Jadi Negatif
Pemerintah Gelontorkan Stimulus Rp 12,83 Triliun untuk Jaga Daya Beli Jelang Lebaran 2026
OJK Siapkan 8 Rencana Aksi Reformasi Pasar Modal, Batas Free Float Resmi Naik Jadi 15 Persen
Benturan Oligarki vs Standar Global: Di Balik Mundurnya Petinggi OJK dan BEI
“Negara Leviathan Kembali: Saat Kritik Pangan Dibalas Gugatan Rp 200 Miliar dan Ancaman Pidana”
Impor Macet dan Stok Pemerintah Tipis, Bapanas dan Kemendag Didesak Ambil Langkah ‘Extraordinary’
Gejolak Awal Tahun: Alih Kelola Impor Pakan Ternak Picu Kelangkaan dan Lonjakan Harga
Target Operasional 2026 Terancam: Koperasi Merah Putih Terganjal Masalah Lahan dan Pembiayaan
Di Balik Surplus 2025: Krisis Iklim dan Bencana Mengintai Lumbung Pangan RI
Bencana di Lumbung Pangan: Inflasi Desember Melonjak Akibat Gagal Panen di Aceh dan Sumut
Resolusi 2026: Dominasi Ekonomi dan Kecemasan Kelas Menengah yang Kian Terhimpit
Geliat Ekonomi di Wilayah Ekstrem: Sukses Hortikultura NTT dan Adaptasi Wisata Merapi
Tinjauan Akhir Tahun 2025: Antara Kilau Komoditas, Belanja Cerdas AI, dan Tekanan Daya Beli
Perbankan Pastikan Ketersediaan Uang Tunai dan Layanan Digital Selama Nataru 2025
Alarm Ekonomi: Rupiah Tembus Rp 16.700, Sinyal Bahaya Berlanjut hingga 2026
Butuh Setahun untuk Pulihkan Mata Pencarian Petani Padi di Sumatra
Ironi Negeri Kelapa: Ekspor Melambung 143%, Rakyat Tercekik Kenaikan Harga dan Kelangkaan Pasokan
Pemerintah dan Swasta Bersinergi, Targetkan 1,1 Juta UMKM Naik Kelas Pasca-Kunjungan UNSGSA
Mulai Hari Ini! Kereta Petani & Pedagang Rp3.000 Bisa Bawa 2 Koli Sayur-Buah
UMKM Masih Sulit Masuk Stasiun & Bandara, Sewa Mahal Jadi Biang Kerok
Resmi: Bentuk Koperasi Merah Putih Jadi Syarat Wajib Cairkan Dana Desa Tahap II
“Malu Makan Tempe Impor!” Titiek Soeharto Sentil Ketergantungan 90% Kedelai dari AS
Indonesia Terancam Impor 2,9 Juta Ton Kedelai di 2026 gara-gara Makan Bergizi Gratis
Libur Natal & Tahun Baru Makin Hemat: Tiket Pesawat, Kereta, Kapal & Penyeberangan Didiskon Besar
UMKM Dapat Kepastian Pajak 0,5% Selamanya, Tapi Usaha Besar Tak Bisa Lagi “Ngumpet”
Warteg Online: Nasi Orek Tempe UMKM vs. Menu Impor Shopee, Lazada, dan TikTok Shop
Rupiah Goyang, Defisit Melebar: APBN 2025 Tetap Santai kayak di Warteg!
IHSG Ngebut ke 7.300: Cuan di Pasar, Makan di Warteg Tetap Enak!
Gas 3 Kg Satu Harga: Warteg Tetap Ngegas, Harga Tabung Nggak Bikin Mewek!
Impor Longgar, Waralaba Ngacir: Ekonomi RI Siap Gebrak dari Warteg!
Gig Economy: Bekerja Bebas, Tapi Jangan Sampai ‘Bebas’ dari Perlindungan Seperti Warteg Tanpa Lauk!
Rupiah Goyang, Minyak Melayang: Warteg Tetap Jualan, Tapi Porsi Menciut!
Gula Manis di 2025: Warteg Senyum, Harga Tetap, Tapi Gula Ilegal Bikin Was-was!
TikTok Beli Tokopedia: KPPU Kasih PR Biar Gak Jadi ‘Raja Monopoli’ di Warteg Digital!
Dari Karyawan Kena PHK ke Ojol TikTok: Ngegas di Jalan, Ngevlog di Layar, Makan di Warteg!
Sawit Dunia Lagi Susah, Warteg Tetap Jualan Tempe dengan Percaya Diri!
Sawit Dijegal, Kedelai Meroket: Warteg Cuma Bisa Jual Telur Ceplok?
Sawit Susah Masuk Eropa, Warteg Tetap Jual Gorengan Tempe!
Warteg vs Nimbus: Orek Tempe Tetap Juara, Masker Jadi Pelengkap!
Beras Naik, Dompet Menjerit: Tarif AS, Krisis Jepang, dan Warteg Nusantara Ketar-Ketir!
Ekonomi RI 2025: Ngegas 5,2%, Rem Kepencet Jadi 4,7%, Warteg Tetap Jadi Penolong Daya Beli!