Aliansi Ekonom Indonesia Serukan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Dalam sebuah pernyataan bersama yang mengguncang dunia ekonomi nasional, sebanyak 384 ekonom dan pemerhati ekonomi yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia hari ini meluncurkan “Tujuh Desakan Darurat Ekonomi”. Pernyataan ini bukan sekadar kritik, melainkan seruan mendesak bagi pemerintah untuk segera melakukan reformasi kebijakan menyeluruh. Menurut para ekonom, arah pembangunan nasional telah menyimpang jauh dari visi keadilan sosial yang menjadi fondasi bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Krisis ekonomi saat ini, katanya, bukan semata-mata akibat guncangan global seperti pandemi atau gejolak geopolitik, melainkan akumulasi dari proses bernegara yang kurang amanah, di mana tata kelola yang buruk telah merusak fondasi perekonomian rakyat.

Situasi ekonomi Indonesia pasca-pandemi tampaknya menjanjikan di permukaan, dengan pertumbuhan GDP yang mencapai 5% per tahun. Namun, di balik angka itu, para ekonom mengungkapkan realitas yang jauh lebih kelam. Penurunan kualitas hidup terjadi secara masif dan sistemik di berbagai lapisan masyarakat. Upah riil pekerja hanya naik tipis 1,2% selama periode yang sama, sementara biaya hidup terus melonjak akibat inflasi pangan dan energi. Ketimpangan sosial-ekonomi mencapai level yang mengkhawatirkan, tidak hanya antar kelompok bawah, menengah, dan atas, tetapi juga antar wilayah. Indonesia Barat, dengan pusat ekonomi seperti Jawa, terus mendominasi, sementara wilayah timur seperti Maluku dan Papua terpuruk dalam kemiskinan struktural. Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan, masih berada di angka 0,38, menunjukkan disparitas yang belum teratasi meskipun berbagai program redistribusi.

Salah satu sorotan utama adalah kualitas lapangan kerja yang buruk. Dari 14 juta lapangan kerja baru yang tercipta antara 2018 hingga 2024, 80% berasal dari sektor informal berbasis rumah tangga. Pekerja di sektor ini menerima upah rendah, tanpa jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan, dan rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Para ekonom menyoroti bahwa kebijakan pemerintah cenderung minim bukti dan teknokrasi, menyebabkan misalokasi sumber daya yang masif. Sebagai contoh, anggaran untuk Polri dan TNI melonjak enam kali lipat dari 2009 hingga 2026, sementara alokasi untuk perlindungan sosial hanya bertambah dua kali lipat. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah prioritas negara lebih condong pada keamanan aparatur daripada kesejahteraan rakyat?Program-program populis juga menjadi sasaran kritik tajam.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dialokasikan anggaran mencapai Rp 335 triliun, dinilai berpotensi membebani APBN secara berlebihan. Meskipun niatnya baik untuk mengatasi stunting dan gizi buruk, para ekonom khawatir program ini akan menghabiskan ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk reformasi sektor pendidikan dan kesehatan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, ketidakhadiran negara dalam melindungi masyarakat semakin memperburuk situasi. Menurut laporan PPATK, 15-35% usaha kecil terdampak pungutan liar atau retribusi tidak resmi, sementara judi online diproyeksikan mencapai nilai transaksi Rp 1.200 triliun pada akhir 2025. Fenomena ini tidak hanya menggerus kemampuan ekonomi masyarakat, tapi juga merusak moral dan etika berusaha.

Menanggapi krisis ini, Aliansi Ekonom Indonesia merumuskan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi sebagai roadmap koreksi fundamental. Pertama, perbaikan alokasi anggaran dengan mengurangi belanja program populis secara signifikan dan menempatkan dana secara wajar serta proporsional. Kedua, mengembalikan independensi dan transparansi lembaga kunci seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari intervensi pihak-pihak tertentu. Ketiga, menghentikan dominasi negara dalam ekonomi, termasuk pelibatan BPIP, BUMN, TNI, dan Polri yang justru melemahkan ekonomi lokal dan menciptakan pasar yang tidak kompetitif.

Keempat, deregulasi dan penyederhanaan birokrasi untuk menghilangkan hambatan usaha, sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi UMKM dan startup. Kelima, kebijakan yang fokus pada ketimpangan, dengan mereformasi program bantuan sosial dan memastikan akses kelompok rentan terhadap jaminan sosial universal. Keenam, kembali ke kebijakan berbasis bukti melalui penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA), uji coba program, dan evaluasi rutin oleh lembaga independen. Ketujuh, peningkatan kualitas institusi dengan membangun kepercayaan publik, menyehatkan tata kelola, serta memberantas konflik kepentingan dan perburuan rente yang merajalela.

RUU Komoditas Strategis: Solusi Jitu atau Sekadar Janji untuk Petani?

Para ekonom menekankan bahwa implementasi tujuh desakan ini bukanlah opsi, melainkan keharusan untuk mencegah kolaps ekonomi yang lebih dalam. “Kita tidak boleh lagi menoleransi pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir elite,” ujar salah seorang koordinator aliansi dalam konferensi pers virtual hari ini. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk parlemen dan media, untuk mendukung seruan ini. Hingga kini, pemerintah belum memberikan respons resmi, meskipun Menteri Keuangan menyatakan akan mengevaluasi masukan dari kalangan akademisi.

Seruan ini datang di tengah ketidakpastian global, di mana suku bunga The Fed masih tinggi dan harga komoditas fluktuatif. Bagi Indonesia, yang bergantung pada ekspor nikel dan sawit, momentum reformasi harus dimanfaatkan sekarang. Jika diabaikan, para ekonom memperingatkan, Indonesia berisiko terjebak dalam jebakan pendapatan menengah selamanya, dengan jutaan rakyat yang tertinggal. Aliansi berharap Tujuh Desakan ini menjadi katalisator perubahan, membawa bangsa kembali ke jalur keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bukan lagi angka abstrak, tapi kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. By Mukroni

Aliansi Ekonom Indonesia Serukan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

ByAdmin

By Admin

Related Post

RUU Komoditas Strategis: Solusi Jitu atau Sekadar Janji untuk Petani?

Swasembada Beras 2025: Kemenangan di Gudang, Penderitaan di Meja Makan?

Beras Melambung, Ekonomi Merosot: Mengungkap Paradoks Inflasi di Tengah Deflasi Nasional

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Aliansi Ekonom Indonesia Serukan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi

Greta Thunberg Tantang Blokade Israel: Armada Bantuan Gaza Tiba di Tunisia di Tengah Ultimatum Trump dan Pembantaian Jurnalis

RUU Komoditas Strategis: Solusi Jitu atau Sekadar Janji untuk Petani?

AS vs PBB: Larangan Visa Palestina Picu Pemindahan Sidang ke Jenewa