Pemerintah Tambah Dana Transfer Daerah Rp43 Triliun di RAPBN 2026, Defisit Melebar ke 2,68% PDB

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati kenaikan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp43 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Keputusan ini diambil setelah protes keras dari pemerintah daerah dan kritikan berbagai kalangan terkait rencana awal pemotongan TKD yang signifikan. Alokasi TKD kini ditetapkan sebesar Rp692,99 triliun, naik dari usulan awal Rp649,99 triliun, meskipun masih di bawah alokasi APBN 2025 sebesar Rp919,87 triliun. Kenaikan ini mencerminkan respons pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap tekanan politik dan kebutuhan fiskal daerah, sambil menjaga keseimbangan dengan prioritas nasional.

Rencana awal untuk memangkas TKD hingga Rp270 triliun menuai kecaman karena dinilai mengancam kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar, seperti gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan bahwa 98% kabupaten di Indonesia bergantung pada TKD, dengan 50-60% anggaran daerah dialokasikan untuk belanja pegawai. Direktur Eksekutif Apkasi, Sarman Simanjorang, menyebut revisi ini sebagai “kabar baik” bagi daerah, meskipun alokasi masih di bawah level 2016 jika disesuaikan dengan inflasi.

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), yang krusial untuk proyek infrastruktur, sempat terancam turun drastis dari Rp36,95 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp5 triliun dalam usulan awal, sebelum akhirnya direvisi.
Kenaikan TKD ini berdampak pada pelebaran defisit anggaran dari Rp638,8 triliun (2,48% PDB) menjadi Rp689,1 triliun (2,68% PDB), naik Rp50,3 triliun. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa defisit tetap berada dalam batas aman 3% PDB sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Kami akan mengelola anggaran secara hati-hati untuk menjaga kepercayaan pasar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada 18 September 2025.

Peningkatan belanja negara sebesar Rp56,2 triliun, menjadi Rp3.842,7 triliun, didukung oleh kenaikan pendapatan negara sebesar Rp5,9 triliun, terutama dari penerimaan bukan pajak (PNBP) dan bea cukai.
Keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara program prioritas nasional pemerintahan Prabowo, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk 20 juta penerima dan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih, dengan kebutuhan daerah dalam sistem desentralisasi. Namun, kekhawatiran tentang tata kelola daerah tetap menjadi sorotan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung kasus penyalahgunaan dana di Kabupaten Kolaka Timur sebagai alasan pemerintah pusat mempertimbangkan sentralisasi beberapa program untuk efisiensi dan pengurangan risiko korupsi. Sementara itu, pengajar Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyarankan insentif fiskal berbasis kinerja untuk mendorong pengelolaan anggaran daerah yang lebih baik, ketimbang pemotongan anggaran.

Dari sisi ekonomi, pelebaran defisit dianggap mendukung target pertumbuhan 5,4% pada 2026. Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut belanja RAPBN 2026 tetap pro-pertumbuhan, dengan fokus pada ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan. “Jika eksekusi program tepat sasaran, efek pengganda pada konsumsi dan investasi dapat menutupi sebagian pelebaran defisit,” katanya. Pasar keuangan domestik diperkirakan mampu menyerap tambahan utang Rp50 triliun, didukung cadangan devisa yang kuat dan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia.

Injeksi Likuiditas Rp 200 Triliun: Peluang dan Tantangan UMKM Mengakses Pembiayaan

Kenaikan TKD ini juga menyoroti tantangan desentralisasi fiskal di Indonesia. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 39% provinsi dan 98% kabupaten memiliki kapasitas fiskal lemah, membuat mereka rentan terhadap pengurangan transfer. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian telah merancang skema distribusi TKD yang mempertimbangkan variasi kapasitas fiskal, memberikan dukungan lebih besar kepada daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Namun, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa daerah, seperti di Pati, Jawa Tengah, menimbulkan ketidakpuasan publik, mendorong Kementerian untuk mengeluarkan pedoman sosialisasi dan pertimbangan kondisi sosial ekonomi sebelum menaikkan pajak.

Secara keseluruhan, revisi RAPBN 2026 menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan prioritas nasional dengan kebutuhan daerah, sambil menjaga disiplin fiskal. Keberhasilan kebijakan ini akan bergantung pada implementasi yang efektif, peningkatan kapasitas daerah, dan pengawasan ketat terhadap tata kelola anggaran. By Mukroni

Pemerintah Tambah Dana Transfer Daerah Rp43 Triliun di RAPBN 2026, Defisit Melebar ke 2,68% PDB

ByAdmin

By Admin

Related Post

Zohran Mamdani Bekukan Sewa 1 Juta Unit & Taklukkan Dinasti Cuomo: Kota New York Direbut Kembali dari Pasar

Ekonomi RI Tumbuh 5,04%, Tapi Rumah Tangga Masih Tertatih: Daya Beli Lemah & PHK Mengintai

Presiden Prabowo Komitmen Turunkan Ketimpangan: Gini Target 0,35 dan GK Naik Tiap Tahun

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Messi Cetak Sejarah di Afrika: Argentina Bekuk Angola 2-0 di Perayaan 50 Tahun Kemerdekaan

MK Larang Polisi Aktif Jabat Sipil: Puluhan Perwira Tinggi Terancam Mundur atau Pensiun

Ketimpangan Wilayah: Bom Waktu Struktural yang Terabaikan di Balik Kemegahan Jabodetabek

KPK Bongkar Dugaan Korupsi Lahan Whoosh: Tanah Negara Dijual Kembali ke Negara dengan Harga Digelembungkan 10 Kali Lipat