Petani Jawa Barat Gembira Harga Gabah Tinggi, Penggilingan Padi Terjepit Margin Tipis

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Di wilayah Jawa Barat, khususnya di daerah sentra padi seperti Karawang, Subang, dan Indramayu, para petani sedang menikmati masa panen yang membawa angin segar. Harga Gabah Kering Panen (GKP) kini mencapai Rp 7.300 hingga Rp 7.600 per kilogram, jauh melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kg. Kenaikan harga ini menjadi kabar gembira bagi petani, yang selama ini sering menghadapi ketidakpastian harga di pasar. Kebijakan pembelian gabah “any quality” oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) turut memperkuat posisi petani. Dengan kebijakan ini, Bulog menjamin pembelian gabah tanpa standar mutu ketat, memastikan pasar yang stabil bahkan untuk gabah berkualitas rendah, dengan harga minimal sesuai HPP. Langkah ini memberikan jaring pengaman bagi petani, terutama di tengah fluktuasi pasar.

Namun, di balik kegembiraan petani, penggilingan padi di Jawa Barat menghadapi tantangan berat. Harga gabah yang tinggi memaksa penggilingan membeli bahan baku dengan biaya besar, sementara harga jual beras di pasar tetap rendah akibat persaingan ketat dan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET). Akibatnya, margin keuntungan penggilingan sangat tipis, hanya berkisar antara Rp 100 hingga Rp 300 per kg. Situasi ini diperparah oleh risiko kerugian jika kualitas gabah yang dibeli ternyata buruk, yang dapat menurunkan hasil gilingan. Selain itu, rantai pasok yang panjang, melibatkan perantara seperti calo dan pengepul, semakin mempersulit penggilingan untuk mendapatkan gabah langsung dari petani dengan harga kompetitif. Hal ini mendorong kenaikan harga gabah di tingkat penggilingan, tetapi tidak diimbangi dengan fleksibilitas harga jual beras di pasar.

Secara nasional, masalah ini tidak berdiri sendiri. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyoroti kelebihan kapasitas penggilingan padi di Indonesia sebagai salah satu akar masalah. Kapasitas giling penggilingan kecil saja jauh melebihi produksi gabah nasional, menciptakan persaingan ketat, terutama di masa paceklik ketika pasokan gabah terbatas. Di sisi lain, tantangan distribusi ke daerah terpencil seperti Mahakam Ulu di Kalimantan Timur menyebabkan harga beras melambung jauh di atas HET, memperlihatkan kelemahan dalam logistik rantai pasok. Ketidakpastian kebijakan juga menjadi sorotan, seperti yang disampaikan oleh Ombudsman RI. Perubahan kebijakan yang sering, termasuk penerapan HET yang kaku dan ancaman sanksi pidana, membuat pelaku usaha seperti penggilingan dan distributor enggan mengambil risiko lebih besar.

Pemerintah kini tengah merancang revisi kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu rencana adalah menyederhanakan klasifikasi beras menjadi dua kategori: “reguler” dan “khusus”. Beras reguler akan mencakup beras dengan standar kualitas dasar yang terjangkau, sementara beras khusus ditujukan untuk segmen premium dengan kualitas lebih tinggi. Selain itu, pemerintah berencana menerapkan sistem price zoning, yang memungkinkan penyesuaian harga beras berdasarkan wilayah untuk mencerminkan biaya distribusi dan logistik yang berbeda-beda. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi disparitas harga antara daerah sentra produksi dan wilayah terpencil, sekaligus memberikan ruang bagi penggilingan untuk mendapatkan margin yang lebih wajar.

Krisis Beras Mengintai: Harga Melonjak, Musim Paceklik Ancam Indonesia!

Meski kebijakan ini terdengar menjanjikan, tantangan utama terletak pada implementasinya. Inkonsistensi kebijakan di masa lalu, seperti pembelian gabah masif oleh negara dan penumpukan stok beras di gudang pemerintah, telah mengganggu dinamika pasar komersial. HET yang kaku juga kerap kali tidak mencerminkan biaya produksi riil penggilingan, yang idealnya membutuhkan harga jual minimal Rp 13.000 per kg untuk beras medium dan Rp 15.000 per kg untuk beras premium agar tetap untung. Tanpa kebijakan yang stabil dan prediksi yang jelas, pelaku usaha seperti penggilingan padi akan terus tertekan, sementara petani mungkin tidak selalu dapat menikmati harga gabah yang tinggi dalam jangka panjang.

Situasi ini menunjukkan perlunya keseimbangan yang lebih baik antara melindungi petani, memastikan kesejahteraan pelaku usaha seperti penggilingan, dan menjaga harga beras tetap terjangkau bagi konsumen. Revisi kebijakan yang sedang dirancang oleh pemerintah, jika diimplementasikan dengan baik, berpotensi menjadi langkah awal menuju rantai pasok beras yang lebih efisien dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antara pemerintah, Bulog, petani, dan pelaku usaha, serta kemampuan untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika pasar yang terus berubah.Catatan: Informasi ini dirangkum berdasarkan analisis situasi yang Anda berikan. Untuk pembaruan lebih lanjut mengenai kebijakan beras “reguler” dan “khusus” serta sistem price zoning, saya dapat mencari informasi terbaru dari sumber terpercaya di web atau platform X jika diperlukan. Apakah Anda ingin saya melakukannya? By Mukroni

Petani Jawa Barat Gembira Harga Gabah Tinggi, Penggilingan Padi Terjepit Margin Tipis

ByAdmin

By Admin

Related Post

Tanah untuk Elit, Petani Ditelantarkan: Mengapa Reforma Agraria Gagal Total?

Petani Kecil: Produsen Beras, Tapi Korban Harga Tinggi

Krisis Beras Mengintai: Harga Melonjak, Musim Paceklik Ancam Indonesia!

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Kronologi Diplomasi Gaza: Negosiasi Perdamaian 5-6 Oktober 2025 di Mesir

Transformasi Gemilang Harry Kane: Rekor Gol dan Dominasi di Bayern Munich

Athletic Bilbao Deklarasikan Solidaritas untuk Palestina dengan Acara dan Proyek Kemanusiaan

Dari Iklim ke Gaza: Israel Culik Greta, Paksa Cium Bendera – Tuduhan Dehidrasi dan Pemukulan Mengguncang Dunia