Krisis Beras Mengintai: Harga Melonjak, Musim Paceklik Ancam Indonesia!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan serius di sektor beras yang mengancam stabilitas pangan nasional. Harga beras terus melonjak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, sementara musim paceklik yang diperkirakan melanda November 2025 hingga Januari 2026 mengintai, membawa potensi krisis pasokan. Dengan disparitas harga antar daerah yang mencolok, kebijakan yang tidak jelas, dan tantangan struktural, pemerintah berada di ujung tanduk untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani, perlindungan konsumen, dan stabilitas pasar.

Harga Beras Meroket, Konsumen Tertekan
Berdasarkan data terkini, harga beras medium nasional pada September 2025 mencapai Rp 13.837 per kg, melampaui HET sebesar Rp 13.500 per kg (+2,5%). Beras premium bahkan lebih tinggi, menyentuh Rp 15.960 per kg, atau 7,1% di atas HET Rp 14.900 per kg. Situasi ini diperparah oleh disparitas regional yang signifikan. Di Kalimantan Timur, misalnya, harga beras medium mencapai Rp 15.528 per kg (+10,91%) dan beras premium Rp 17.590 per kg (+14,22%). Kenaikan harga ini memberatkan konsumen, terutama keluarga berpenghasilan rendah, yang bergantung pada beras sebagai kebutuhan pokok.

Surplus Sementara, Ancaman Musim Paceklik
Meskipun produksi beras periode Januari-September 2025 mencapai 28,22 juta ton dengan konsumsi 23,21 juta ton, menghasilkan surplus 5,01 juta ton, ancaman musim paceklik membayangi. Periode tanam pertama (Oktober 2025-Februari 2026) secara historis menyebabkan penurunan produksi, yang dapat memicu lonjakan harga lebih lanjut. Dengan konsumsi bulanan rata-rata 2,5 juta ton, cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditargetkan mencapai 3 juta ton pada akhir 2025 hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sedikit lebih dari sebulan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupaya meningkatkan cadangan sebesar 60% dari 1,8 juta ton pada 2024, tetapi pengelolaan stok yang cermat menjadi kunci untuk menghindari kekurangan pasokan.

Intervensi Pasar Terhambat
Pemerintah melalui Bulog telah mendistribusikan 192.400 ton beras SPHP hingga Agustus 2025, namun ini hanya 12,8% dari target 1,5 juta ton. Sementara itu, distribusi bantuan pangan mencapai 300.300 ton (82,15% dari target 365.500 ton) untuk 18,3 juta keluarga berpenghasilan rendah. Namun, Bulog hanya mengendalikan 8% dari stok beras nasional (4 juta ton), membatasi efektivitas intervensi pasar. Koordinasi yang lemah antara Bulog, pemerintah daerah, dan pelaku pasar juga menghambat distribusi yang merata.

Tantangan Struktural dan Kebijakan
Ketidakpastian kebijakan memperburuk situasi. Rencana mengganti kategori beras medium dan premium dengan “reguler” dan “spesial” masih kabur, menciptakan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Kenaikan HET beras medium tanpa penyesuaian HET beras premium juga mendorong penurunan produksi beras premium, mengurangi keragaman pasokan. Lebih mengkhawatirkan, 212 dari 268 merek beras yang diperiksa tidak memenuhi standar kualitas, dengan kadar butir patah mencapai 30-50%, memicu tindakan hukum dari pemerintah.

Petani dan Penggiling Kecil Terancam
Keterbatasan gabah pasca-panen memicu persaingan ketat, menguntungkan penggilingan besar yang mampu membeli dengan harga lebih tinggi. Ini mengancam penggilingan kecil dan menengah, yang merupakan lebih dari 90% dari 169.000 penggilingan di Indonesia. Standar kualitas baru (maksimum butir patah 12,5-15% untuk beras reguler) juga sulit dipenuhi penggilingan kecil. Petani pun tertekan oleh arahan menanam varietas tertentu, yang bertentangan dengan jadwal tanam dan keterbatasan sumber daya mereka.

Pemerintah Tambah Dana Transfer Daerah Rp43 Triliun di RAPBN 2026, Defisit Melebar ke 2,68% PDB

Solusi dan Harapan ke Depan
Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang jelas terkait klasifikasi beras, HET, dan standar kualitas. Koordinasi yang lebih baik antara Bapanas, Bulog, dan pemerintah daerah sangat penting untuk distribusi yang efisien. HET harus realistis, mencerminkan biaya produksi dan mendukung kesejahteraan petani. Pengawasan ketat terhadap pelanggaran kualitas dan kemasan juga diperlukan untuk melindungi konsumen. Dukungan bagi penggiling kecil dan petani, seperti subsidi atau akses ke teknologi modern, dapat meningkatkan daya saing mereka.

Sektor beras Indonesia berada di persimpangan kritis. Meskipun surplus sementara memberikan harapan, musim paceklik dan tantangan struktural mengancam stabilitas pangan. Keberhasilan pemerintah dalam menjaga cadangan, memperkuat intervensi pasar, dan menyelesaikan ketidakpastian kebijakan akan menentukan apakah Indonesia dapat menjaga harga beras yang terjangkau dan pasokan yang stabil pada 2026, sekaligus melindungi konsumen rentan dan petani kecil. By Mukroni

Krisis Beras Mengintai: Harga Melonjak, Musim Paceklik Ancam Indonesia!

ByAdmin

By Admin

Related Post

Tanah untuk Elit, Petani Ditelantarkan: Mengapa Reforma Agraria Gagal Total?

Petani Kecil: Produsen Beras, Tapi Korban Harga Tinggi

Petani Jawa Barat Gembira Harga Gabah Tinggi, Penggilingan Padi Terjepit Margin Tipis

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Kronologi Diplomasi Gaza: Negosiasi Perdamaian 5-6 Oktober 2025 di Mesir

Transformasi Gemilang Harry Kane: Rekor Gol dan Dominasi di Bayern Munich

Athletic Bilbao Deklarasikan Solidaritas untuk Palestina dengan Acara dan Proyek Kemanusiaan

Dari Iklim ke Gaza: Israel Culik Greta, Paksa Cium Bendera – Tuduhan Dehidrasi dan Pemukulan Mengguncang Dunia