Benturan Oligarki vs Standar Global: Di Balik Mundurnya Petinggi OJK dan BEI

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Jumat, 30 Januari 2026, menjadi hari paling mengguncang dalam sejarah modern pasar modal Indonesia. Bukan hanya karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkapar, melainkan karena runtuhnya pucuk pimpinan regulator keuangan negara dalam satu hari yang sama. Pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Wakil Ketua Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, Deputi Komisioner I.B. Aditya Jayaantara, serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, menandai puncak dari perang dingin yang tak terlihat: benturan antara kekuatan oligarki korporasi lokal melawan standar transparansi global.

Di permukaan, pengunduran diri ini dibalut dengan narasi “tanggung jawab moral” atas volatilitas pasar. Namun, penelusuran lebih dalam menunjukkan bahwa ini adalah konsekuensi dari kegagalan regulator dalam menjembatani praktik bisnis “gaya lama” konglomerasi Indonesia dengan tuntutan kepatuhan internasional yang kian ketat. Pemicu utamanya adalah ultimatum dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), penyedia indeks global yang menjadi kiblat arus dana asing.

Ultimatum MSCI: Kode Keras untuk “Saham Gorengan”

Pada 27 Januari 2026, MSCI merilis pengumuman yang membekukan perubahan indeks untuk sekuritas Indonesia. Alasan yang mereka berikan sangat spesifik dan menohok: adanya “coordinated trading behavior” atau perilaku perdagangan terkoordinasi yang mendistorsi pembentukan harga yang wajar, serta ketidakjelasan struktur kepemilikan saham (opacity in shareholding structures).

Dalam bahasa pasar, MSCI sedang menuding bahwa valuasi raksasa dari beberapa emiten big cap di Indonesia bukanlah hasil mekanisme pasar murni, melainkan hasil rekayasa. Sorotan tajam mengarah pada saham-saham konglomerasi besar seperti Barito Pacific Group (BREN, CUAN) dan emiten terkait grup Sinar Mas serta Bakrie, yang pergerakan harganya dinilai anomali oleh investor global. Selama ini, emiten-emiten tersebut menikmati lonjakan kapitalisasi pasar yang fantastis, seringkali melampaui fundamentalnya, berkat porsi saham publik (free float) yang semu—secara administratif memenuhi syarat, namun secara riil dikuasai oleh pihak terafiliasi atau nominee.

Ketika MSCI mengancam akan menurunkan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market jika transparansi tidak dibenahi hingga Mei 2026, OJK dan BEI berada dalam posisi terjepit. Mereka dipaksa memilih: melindungi kenyamanan oligarki lokal yang menguasai bursa, atau menyelamatkan arus modal asing yang menopang Rupiah. Kegagalan untuk bertindak tegas sebelum ultimatum MSCI keluar dianggap sebagai dosa fatal para regulator.

Elite Cracking: Retaknya Kongsi Penguasa

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebut fenomena ini sebagai elite cracking. “Ini masalah yang cukup serius. Elite cracking benar-benar sedang terjadi,” ujarnya. Mundurnya para pejabat ini mengindikasikan bahwa perlindungan politik yang mungkin selama ini dinikmati oleh para pemain pasar “nakal” telah dicabut demi menyelamatkan ekonomi nasional yang lebih luas. Pemerintah, yang terancam oleh depresiasi Rupiah hingga level Rp16.800 dan naiknya yield obligasi negara, tidak lagi bisa mentolerir praktik “goreng saham” yang membahayakan stabilitas makro.

Tekanan pasar yang begitu masif—ditandai dengan trading halt dan arus keluar modal asing triliunan Rupiah—memaksa negara untuk melakukan “bersih-bersih” mendadak. Bareskrim Polri kini telah turun tangan menyelidiki dugaan manipulasi pasar yang menyebabkan IHSG anjlok, sebuah langkah yang jarang terjadi dalam sengketa pasar modal. Ini mengirimkan sinyal bahwa era impunitas bagi manipulator pasar, betapapun besarnya nama di belakang mereka, mungkin akan segera berakhir.

“Negara Leviathan Kembali: Saat Kritik Pangan Dibalas Gugatan Rp 200 Miliar dan Ancaman Pidana”

Reformasi “Big Bang” di Tengah Kekosongan

Mundurnya para petinggi ini meninggalkan pekerjaan rumah raksasa bagi pelaksana tugas (Plt) yang akan ditunjuk. Inarno Djajadi, sebelum lengser, sempat mengumumkan langkah drastis yang akan diambil OJK: menaikkan batas minimal free float dari 7,5% menjadi 15% dan mewajibkan transparansi data pemegang saham hingga ke level pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner). Kebijakan ini jelas menargetkan jantung masalah oligarki: memaksa mereka melepas cengkeraman kepemilikan saham yang terkonsentrasi.

Kini, pasar menanti apakah pengunduran diri massal ini hanyalah ritual “kambing hitam” untuk meredakan kemarahan investor sesaat, ataukah awal dari reformasi struktural yang sesungguhnya. Yang jelas, peristiwa Januari 2026 telah membuktikan bahwa di era keterbukaan finansial, kedaulatan “raja-raja kecil” di bursa saham domestik tidak lagi absolut di hadapan standar modal global. By Mukroni