Tanah untuk Elit, Petani Ditelantarkan: Mengapa Reforma Agraria Gagal Total?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Ribuan petani dari berbagai penjuru Indonesia kembali turun ke jalan, menyuarakan kekecewaan terhadap ketimpangan agraria yang kian menggurita. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ini menyoroti kegagalan pemerintah dalam menjalankan reforma agraria sejati. Dengan spanduk bertuliskan “Tanah untuk Petani, Bukan Korporasi!” dan “Hentikan Kriminalisasi Petani!”, demonstrasi ini menggambarkan luka lama sektor agraria yang tak kunjung sembuh: ketimpangan kepemilikan tanah, konflik agraria yang berlarut, dan kebijakan yang dinilai memihak elit.

Data mencengangkan menunjukkan bahwa 1% kelompok elit menguasai sebagian besar sumber daya agraria di Indonesia, sementara 99% penduduk, termasuk 17,25 juta keluarga petani, berebut lahan di bawah 0,5 hektare. Dengan pendapatan harian yang kerap tak mencukupi, petani kecil hidup dalam bayang-bayang kemiskinan struktural. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, dalam periode 2015–2024, terjadi 3.234 konflik agraria yang melibatkan 1,8 juta keluarga dan 7,4 juta hektare lahan. Konflik ini sering kali dipicu oleh ekspansi perkebunan, pertambangan, dan proyek strategis nasional seperti Food Estate, yang justru menggusur petani dari tanah mereka sendiri.

Kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sorotan utama. Petani menilai UU ini mempermudah korporasi merampas tanah, sementara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dianggap gagal menjalankan mandatnya. Dalam satu dekade, GTRA tak mampu menyelesaikan konflik agraria secara tuntas atau merestrukturisasi kepemilikan tanah secara adil. “Reforma agraria yang dijanjikan hanya kosmetik, sekadar sertifikasi tanah tanpa redistribusi nyata,” ujar Ketua SPI, Agus Ruli, di sela-sela aksi.

Tuntutan petani jelas: percepatan reforma agraria sejati, revisi kebijakan seperti Perpres No. 62/2023 dan pencabutan UU Cipta Kerja, pembentukan Dewan Reforma Agraria Nasional, penghentian kriminalisasi petani, moratorium izin baru untuk proyek skala besar, serta alokasi anggaran untuk redistribusi tanah dan subsidi pertanian. “Kami bukan minta sedekah, kami minta keadilan. Tanah adalah hak kami,” tegas seorang petani dari Jawa Tengah.

Petani Kecil: Produsen Beras, Tapi Korban Harga Tinggi

Pemerintah menunjukkan respons, meski dianggap setengah hati. Delegasi SPI telah diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, dan Komisi II DPR menggelar rapat dengan Kementerian ATR/BPN untuk membahas percepatan reforma agraria. Salah satu langkah konkret adalah kebijakan baru yang mempersingkat proses pengambilan tanah terlantar dari bertahun-tahun menjadi 90 hari, bertujuan membebaskan lahan yang dikuasai korporasi dengan HGU/HGB namun tidak produktif. Namun, langkah ini belum menjawab akar masalah: redistribusi tanah kepada petani tak bertanah.

Di tengah protes, Badan Pusat Statistik (BPS) justru merilis data yang kontras. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2025 mencapai 123,57, mengindikasikan peningkatan daya beli petani. Kementerian Pertanian mengklaim ini berkat program bantuan pemerintah. Namun, angka ini tak mampu menutupi realitas pahit di lapangan: petani kecil tetap terpinggirkan, konflik agraria terus berulang, dan keadilan tanah masih jauh dari harapan.Demonstrasi ini menegaskan bahwa indikator makro tak selalu mencerminkan realitas. Tanpa penyelesaian struktural—redistribusi tanah, penyelesaian konflik, dan kebijakan pro-petani—reforma agraria hanya akan menjadi jargon kosong. Akankah pemerintah mendengar jerit petani, atau tanah Indonesia akan terus dikuasai segelintir elit? Kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani bergantung pada jawaban atas pertanyaan ini. By Mukroni

Tanah untuk Elit, Petani Ditelantarkan: Mengapa Reforma Agraria Gagal Total?

ByAdmin

By Admin

Related Post

Petani Kecil: Produsen Beras, Tapi Korban Harga Tinggi

Petani Jawa Barat Gembira Harga Gabah Tinggi, Penggilingan Padi Terjepit Margin Tipis

Krisis Beras Mengintai: Harga Melonjak, Musim Paceklik Ancam Indonesia!

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

You missed

Kronologi Diplomasi Gaza: Negosiasi Perdamaian 5-6 Oktober 2025 di Mesir

Transformasi Gemilang Harry Kane: Rekor Gol dan Dominasi di Bayern Munich

Athletic Bilbao Deklarasikan Solidaritas untuk Palestina dengan Acara dan Proyek Kemanusiaan

Dari Iklim ke Gaza: Israel Culik Greta, Paksa Cium Bendera – Tuduhan Dehidrasi dan Pemukulan Mengguncang Dunia