Jakarta, Kowantaranews.com -Skandal yang menghebohkan publik kembali mengguncang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Indonesia. Sebanyak 11 pegawai kementerian tersebut diduga terlibat dalam tindakan melindungi laman judi online dari pemblokiran. Aksi ini, yang mengkhianati kepercayaan publik dan pemerintah, telah memicu reaksi keras dari Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang langsung mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan..
Category Archives: HUKUM
Jakarta, Kowantaranews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di tengah-tengah ancaman kekosongan kepemimpinan yang bisa berdampak besar pada keberlanjutan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan masa jabatan pimpinan KPK yang akan berakhir pada 20 Desember 2024, situasi ini menjadi krusial bagi kelangsungan lembaga anti-korupsi yang berperan penting dalam mengawal transparansi dan integritas di pemerintahan..
Jakarta, Kowantaranews.com -Pada tanggal 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengumumkan penetapan Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan izin impor gula. Penahanan mantan Menteri Perdagangan ini menjadi sorotan publik, mengingat ia merupakan tokoh penting dalam dunia politik dan ekonomi Indonesia. Kasus ini tidak..
Jakarta, Kowantaranews.com — Dalam sebuah kasus yang mengejutkan publik, sepuluh pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) ditangkap oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya atas dugaan terlibat dalam perlindungan bandar judi daring. Kasus ini bukan hanya menyoroti tindak kejahatan di kalangan aparatur negara, tetapi juga mengungkap ironi mendalam dari sebuah lembaga yang justru berperan sebagai penghalang utama..
Jakarta, Kowantaranews.com — Gelombang kebahagiaan melanda ribuan pekerja di seluruh Indonesia ketika Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengeluarkan putusan penting pada 31 Oktober 2024 lalu. MK memerintahkan penghapusan kluster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sebuah langkah yang diharapkan banyak pihak sebagai kemenangan bagi hak-hak buruh di Indonesia. Setelah melewati proses hukum..
Jakarta, Kowantaranews.com -Kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi sorotan tajam publik dan pengamat politik. Kejaksaan Agung baru saja menetapkan Lembong sebagai tersangka atas dugaan korupsi terkait pemberian izin impor gula mentah pada 2015. Langkah ini menuai perdebatan karena dianggap terburu-buru dan sarat muatan politik, terutama di tengah..
Jakarta, Kowantaranews.com -Setelah hampir satu dekade berlalu, tabir dugaan korupsi dalam impor gula kristal mentah yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai terkuak. Kasus yang diduga berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2023 ini baru menemukan titik terang setelah Kejaksaan Agung Republik Indonesia memutuskan untuk mengusut tuntas praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Proses hukum ini menyasar..
Jakarta, Kowantaranews.com – Di tengah kemelut pemberantasan korupsi yang seolah berjalan di tempat, muncul kembali dorongan kuat agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2025-2029. Para pendukung RUU ini, baik dari masyarakat sipil, lembaga hukum, hingga beberapa fraksi partai politik, menganggap RUU ini sebagai langkah strategis untuk..
Jakarta, Kowantaranews.com -Di tengah upaya keras penegakan hukum di Indonesia, publik dikejutkan oleh sebuah skandal besar yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) yang kini tengah disorot karena dugaan menerima suap dalam jumlah yang fantastis. Sosok yang disorot adalah Zarof Ricar, mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan di..
Jakarta, Kowantaranews.com -Kasus Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menjadi berita nasional setelah ia dituduh memukul seorang siswa yang merupakan anak dari seorang anggota polisi. Tuduhan ini, yang mencuat pada April 2024, memunculkan keprihatinan masyarakat luas karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan hukum terhadap seorang pendidik yang tidak berdaya..






