Jakarta, Kowantaranews.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diguncang skandal korupsi pertama hanya 10 bulan setelah pelantikan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, 20 Agustus 2025, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Penangkapan ini menjadi pukulan telak, mengingat Ebenezer adalah anggota Partai Gerindra sekaligus mantan aktivis yang vokal menentang korupsi. Ironi ini mencuat karena Ebenezer pernah berjanji melindungi pemerintahan Prabowo dari “brutus klepto” yang mencuri anggaran negara.
OTT KPK menjaring 14 orang, termasuk Ebenezer dan pejabat eselon II Kementerian Ketenagakerjaan. Operasi ini menyita 22 kendaraan mewah, termasuk Nissan GT-R, BMW 330i, dan beberapa motor Ducati, serta sejumlah uang tunai. KPK juga menyegel ruang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kementerian, menunjukkan fokus penyelidikan pada dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi K3. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut skema ini telah berlangsung lama dengan nilai “cukup besar,” menekan perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi demi memenuhi regulasi keselamatan kerja.
Kasus ini terpisah dari skandal sebelumnya di kementerian yang sama terkait pemerasan izin tenaga kerja asing senilai Rp53,7 miliar (2019-2024). Hal ini mengindikasikan adanya jaringan korupsi yang berbeda dalam kementerian, menyingkap kelemahan pengawasan internal. Ebenezer, yang baru menjabat sejak Oktober 2024, kini berada di bawah sorotan tajam karena perjalanan politiknya yang penuh warna. Ia dikenal sebagai pendukung Jokowi pada 2019, lalu beralih ke Ganjar Pranowo sebelum akhirnya mendirikan relawan Prabowo Mania 08 untuk Pilpres 2024.
Diskrepansi aset Ebenezer turut memperkeruh situasi. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024-nya mencatat kekayaan Rp17,62 miliar, termasuk empat mobil senilai Rp3,36 miliar. Namun, penyitaan 22 kendaraan mewah menunjukkan potensi aset tak dilaporkan, memicu kecurigaan tentang sumber kekayaannya yang melonjak dari Rp4,84 miliar pada 2021. KPK kini tengah menyelidiki asal-usul aset ini melalui analisis forensik keuangan.Pemerintah merespons dengan sikap hati-hati. Presiden Prabowo, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menegaskan menghormati proses hukum dan siap mengganti Ebenezer jika terbukti bersalah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut kasus ini sebagai “pukulan berat” dan telah menerapkan langkah anti-korupsi, seperti pakta integritas dan rotasi pegawai. Namun, pegiat anti-korupsi seperti Lakso Anindito dari IM57+ menilai kasus ini mencerminkan kegagalan sistemik, menyerukan reformasi institusional mendalam.
Preman Ngepet di Warteg, Pengangguran Ngetem: Jabodetabek Jadi Ring Tinju Ormas!
Kasus Ebenezer menjadi ujian bagi komitmen anti-korupsi Prabowo. Dengan KPK masih menyelidiki status hukum tersangka hingga 21 Agustus 2025, publik menanti apakah penegakan hukum akan berjalan tanpa tekanan politik. Skandal ini tidak hanya mengguncang kepercayaan terhadap pemerintahan baru, tetapi juga menyoroti tantangan korupsi sistemik yang terus menghantui birokrasi Indonesia. By Mukroni
- Berita Terkait
Preman Ngepet di Warteg, Pengangguran Ngetem: Jabodetabek Jadi Ring Tinju Ormas!
Suap Rp 60 Miliar Arif Nuryanta: Putusan Lepas, Warteg Jadi Full AC!
Finlandia vs Korupsi: Percaya Pemerintah Kayak Yakin Mama Nggak Lupa Bumbu Indomie!
Mafia Migas Menggila, Kerugian Negara Melambung ke Angka Fantastis Rp 1 Kuadriliun!
Tangisan di Pom Bensin: Pengguna Pertamax Meratap, Korupsi Minyak Hancurkan Kepercayaan!
Korupsi Menggerogoti Nusantara: Perlawanan yang Tak Pernah Usai
Skandal Emas Antam: Korupsi Rp 3,3 Triliun Guncang Keuangan Negara!
Maraknya Penembakan! Indonesia Dibayangi Krisis Keamanan
Mengapa Amnesti untuk Koruptor Bukan Solusi?