Maraknya Penembakan! Indonesia Dibayangi Krisis Keamanan

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Beberapa waktu terakhir, insiden penyalahgunaan senjata api semakin sering terjadi di Indonesia, memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Rentetan kasus yang melibatkan aparat dan warga sipil telah menciptakan persepsi bahwa keamanan publik berada dalam kondisi genting. Kejadian-kejadian ini menjadi pengingat bahwa pengawasan penggunaan senjata api serta integritas aparat adalah persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Rentetan Insiden yang Memicu Kekhawatiran

Dalam dua hari terakhir saja, dua peristiwa mengejutkan telah terjadi, melibatkan penembakan di rest area Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak dan penodongan senjata api di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Insiden pertama terjadi pada Kamis, 2 Januari 2025, pukul 04.30 pagi, di mana pemilik rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman (48) tewas akibat tembakan di dada. Sementara itu, pegawainya, Ramli Abu Bakar (60), mengalami luka tembak di bahu. Penembakan ini diduga melibatkan seorang anggota TNI Angkatan Laut.

Kapolres Kota Tangerang, Komisaris Besar Baktiar Joko Mujiono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menangkap empat orang terkait kasus ini, termasuk penyewa mobil rental, Ajat Supriatna. Namun, keterlibatan anggota TNI AL dalam insiden ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan lima selongsong peluru kaliber 9 milimeter merek Luger dan sebuah mobil Honda Brio berwarna oranye.

Kasus kedua terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, sehari sebelumnya, ketika seorang petugas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menggunakan senjata api untuk menakut-nakuti seorang pengemudi truk yang sedang berselisih terkait antrean masuk kapal feri. Tindakan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak karena dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang membahayakan keselamatan orang lain.

Akar Masalah: Lemahnya Pengawasan dan Integritas Aparat

Pengamat keamanan nasional, Aditya Wirawan, menyatakan bahwa maraknya penyalahgunaan senjata api menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem pengawasan dan pelatihan aparat. “Senjata api adalah alat yang mematikan, dan penggunaannya harus diatur secara ketat dengan standar operasional yang jelas. Namun, ketika integritas aparat lemah, risiko penyalahgunaan senjata api menjadi semakin besar,” ujarnya.

Aditya menambahkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan kurangnya transparansi dalam penanganan kasus-kasus seperti ini hanya memperburuk keadaan. “Kita membutuhkan mekanisme audit yang lebih ketat, termasuk pemeriksaan berkala terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api di kalangan aparat,” tegasnya.

Sementara itu, Nia Lestari, seorang aktivis hak asasi manusia, menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam pelatihan aparat, terutama terkait penanganan situasi konflik. “Penggunaan senjata api seharusnya menjadi pilihan terakhir, hanya dalam kondisi yang benar-benar membahayakan keselamatan. Tindakan semena-mena dengan senjata api bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparat,” katanya.

Dampak Sosial dan Psikologis

Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi masyarakat. Ketakutan akan keamanan di ruang publik semakin meningkat, terutama ketika aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi ancaman.

“Kami takut untuk bepergian jauh atau bahkan berada di tempat umum. Siapa yang bisa menjamin keamanan kami jika orang-orang yang seharusnya menjaga keamanan malah menyalahgunakan kekuasaan mereka?” ujar Lestari, seorang ibu rumah tangga di Jakarta.

Dampak ini juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang sering bepergian ke luar kota untuk kebutuhan bisnis. Mereka khawatir menjadi sasaran tindak kekerasan seperti yang dialami oleh korban penembakan di rest area Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak.

Tuntutan Reformasi Penggunaan Senjata Api

Rentetan kasus ini menuntut adanya reformasi besar-besaran dalam pengaturan kepemilikan dan penggunaan senjata api di Indonesia. Beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan antara lain:

Penguatan Pengawasan Internal: Setiap institusi, baik militer maupun kepolisian, harus memiliki mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan senjata api sesuai dengan prosedur dan tidak disalahgunakan.
Pelatihan Ulang untuk Aparat: Aparat yang bertugas di lapangan harus menjalani pelatihan ulang secara berkala, terutama dalam menghadapi situasi konflik tanpa menggunakan kekerasan.
Pengawasan Independen: Diperlukan lembaga pengawasan independen yang dapat memantau penggunaan senjata api oleh aparat, sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang luput dari perhatian publik.
Penegakan Hukum yang Tegas: Setiap aparat yang terbukti menyalahgunakan senjata api harus dikenai sanksi hukum yang setimpal, tanpa pandang bulu. Langkah ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
Transparansi Penanganan Kasus: Institusi terkait harus bersikap transparan dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan senjata api, termasuk memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai perkembangan penyelidikan.

Harapan untuk Masa Depan

Penyalahgunaan senjata api bukanlah masalah sepele. Insiden seperti ini bisa menjadi pemicu krisis kepercayaan yang lebih luas terhadap institusi keamanan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa senjata api hanya digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu melindungi masyarakat.

Harapan besar tertuju pada pimpinan institusi keamanan untuk mengambil tindakan tegas dan cepat dalam menangani masalah ini. Masyarakat Indonesia berhak merasa aman di ruang publik tanpa rasa takut akan ancaman dari pihak mana pun, termasuk aparat yang menyalahgunakan kewenangan mereka.

Reformasi dalam penggunaan senjata api bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan negara. Dengan pengawasan yang lebih baik, pelatihan yang efektif, dan integritas yang tinggi, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi semua warganya.

Pada akhirnya, tanggung jawab untuk menciptakan keamanan yang adil dan merata bukan hanya berada di tangan aparat, tetapi juga menjadi tugas kita bersama sebagai masyarakat yang peduli akan masa depan bangsa. By Mukroni

Foto Kowantaranews