Menjaga KPK: Ketatnya Pengawasan, Longgarnya Etika

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com — Proses seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029 tengah berlangsung, dengan harapan besar dari publik untuk menemukan sosok yang tegas, berintegritas, dan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Namun, di balik proses tersebut, berbagai tantangan terkait pengawasan internal dan etika publik mulai muncul ke permukaan, menunjukkan bahwa pengawasan ketat mungkin saja tidak sebanding dengan pelonggaran dalam hal etika kepemimpinan.

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK berharap dapat menemukan sosok yang tak hanya tegas dalam mengawasi pimpinan KPK, tetapi juga mendorong perbaikan internal institusi ini yang belakangan kerap diterpa kritik. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK berada dalam sorotan tajam publik, bukan hanya karena kasus-kasus korupsi yang ditangani, tetapi juga karena dinamika internal yang kerap menimbulkan kontroversi.

Pengawasan yang Ketat untuk Kembalikan Kepercayaan Publik

Proses seleksi calon anggota Dewan Pengawas KPK kali ini diadakan selama dua hari di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, di mana 20 kandidat menjalani sesi wawancara intensif dengan Pansel. Di antaranya, dua pewawancara tamu yang dikenal memiliki rekam jejak kuat dalam dunia hukum dan pemberantasan korupsi, Ningrum Natasya Sirait, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, serta Laode M Syarif, mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, turut mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk menggali integritas dan independensi para kandidat.

Laode menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di internal KPK. “Kalau pengawasan ketat, pimpinan KPK yang memiliki niat buruk bisa diantisipasi lebih awal,” tegas Laode seusai sesi wawancara. Menurutnya, pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas harus dilakukan sedini mungkin untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, seperti gratifikasi atau konflik kepentingan di level pimpinan.

Harapan besar juga disematkan pada Dewan Pengawas untuk tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, tetapi juga aktif memberikan masukan untuk perbaikan internal KPK. Di bawah pengawasan yang tepat, Dewan Pengawas diharapkan bisa menjaga marwah KPK agar tetap kredibel di mata masyarakat.

Namun, sebagaimana idealnya, tugas Dewan Pengawas juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka harus mampu menjaga keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan independensi dalam menjalankan tugas. Tantangan besar muncul ketika mereka diharapkan dapat memperbaiki institusi yang secara internal menghadapi banyak kendala, mulai dari ego sektoral hingga berbagai kepentingan politik.

Tantangan Pengawasan di Tengah Luberan Isu Etika

Proses seleksi yang berlangsung ini, meskipun tampak ketat di permukaan, juga diwarnai dengan munculnya isu-isu terkait etika. Dalam salah satu wawancara, Gusrizal, salah satu calon Dewan Pengawas KPK, dihadapkan pada pertanyaan tentang pernikahan mewah putranya dengan komika Kiky Saputri. Acara pernikahan yang dianggap ‘mewah’ ini dinilai oleh publik sebagai hal yang tidak selaras dengan semangat kesederhanaan yang diharapkan dari seorang pejabat publik yang berpotensi duduk di posisi pengawas lembaga anti-korupsi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Gusrizal dengan tenang menyatakan bahwa ia telah mengetahui rincian biaya pernikahan dari putranya dan berjanji untuk menjaga agar keluarganya tidak terlibat dalam tindakan yang dapat mencoreng nama baik KPK. “Saya pastikan bahwa tidak ada yang disalahgunakan dalam pesta tersebut,” ucap Gusrizal saat menanggapi pertanyaan ini. Namun, bagi sebagian pihak, kejadian ini menyoroti adanya jarak antara pengawasan ketat yang diterapkan secara struktural dan pelonggaran dalam etika pribadi.

Hal ini juga menjadi sorotan dalam kasus lain, ketika Hamidah Abdurrachman, seorang calon anggota Dewan Pengawas lainnya, harus menjawab pertanyaan tentang pemberhentiannya dari jabatan di universitas tempatnya bekerja. Hamidah membela dirinya dengan menyebut bahwa pemberhentian tersebut terjadi karena kesalahan administratif yang melibatkan bawahannya, tetapi ia harus ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut. “Meski kesalahan bukan pada saya, saya terima tanggung jawab itu,” ujarnya.

Pansel Capim dan Dewan Pengawas KPK menegaskan pentingnya rekam jejak yang bersih dan komitmen tinggi untuk menjaga martabat KPK. Namun, pertanyaan yang muncul di benak publik adalah: apakah integritas struktural semata sudah cukup untuk mengembalikan kepercayaan pada KPK jika di dalamnya masih ada ketidaksesuaian etika di ranah pribadi?

Proses Seleksi yang Singkat, Harapan yang Besar

Seleksi bagi calon anggota Dewan Pengawas KPK berlangsung dengan proses yang lebih cepat dibandingkan seleksi untuk calon pimpinan KPK. Masing-masing calon hanya diberi waktu sekitar 30 menit untuk wawancara, berbeda dengan calon pimpinan KPK yang mendapat waktu 40 menit per orang. Meskipun demikian, Pansel meyakini bahwa proses yang lebih singkat ini tidak mengurangi kualitas penilaian yang diberikan terhadap para calon.

Arif Satria, Wakil Ketua Pansel KPK, menekankan bahwa proses seleksi dilakukan dengan ketat tanpa membedakan antara calon anggota Dewan Pengawas dan calon pimpinan KPK. “Kami mengedepankan integritas dan rekam jejak, baik untuk Dewas maupun Pimpinan,” ujarnya. Arif juga menyatakan bahwa Pansel berharap dapat menemukan figur yang bisa menjalankan tugas Dewas dengan baik dan membantu KPK memulihkan kepercayaan publik yang sempat menurun.

Namun, meski Pansel berusaha keras memastikan integritas proses seleksi, jumlah pendaftar yang berminat menjadi calon anggota Dewan Pengawas jauh lebih sedikit dibandingkan calon pimpinan KPK. Hal ini menandakan bahwa jabatan Dewan Pengawas, meskipun strategis, tidak semenarik posisi pimpinan KPK di mata para profesional yang berpotensi. Sebagai catatan, jabatan Dewan Pengawas KPK memang diatur memiliki kewenangan yang lebih terbatas dibandingkan pimpinan KPK, namun perannya tetap sangat vital dalam menjaga jalannya roda organisasi KPK.

Marwah KPK di Persimpangan Jalan

Menyikapi kondisi yang ada, para pengamat menilai bahwa keberadaan Dewan Pengawas KPK yang kuat dan independen sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas KPK di mata publik. Di sisi lain, munculnya isu-isu terkait etika pribadi di kalangan calon anggota Dewan Pengawas memberikan tantangan tersendiri. Publik berharap bahwa siapa pun yang terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas KPK tidak hanya mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga menjaga marwah institusi dengan menunjukkan keteladanan dalam kehidupan pribadi mereka.

Integritas, transparansi, dan komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK, sebuah lembaga yang dibentuk dengan harapan besar untuk memerangi korupsi di Indonesia. Namun, pengawasan yang ketat harus disertai dengan kesadaran etis yang kuat dari setiap individu yang berada di dalamnya.

Apakah KPK mampu mempertahankan integritasnya dengan Dewan Pengawas yang memiliki pengawasan ketat namun kurang dalam hal etika pribadi? Jawabannya akan sangat bergantung pada hasil akhir dari proses seleksi ini, serta pada tindakan konkret yang akan diambil oleh para pengawas baru dalam menghadapi tantangan ke depan. Bagi publik, ini bukan sekadar soal struktural, melainkan soal prinsip dan integritas yang harus dijaga hingga ke akar-akarnya. *Mukroni

Foto Kowantaranews