• Jum. Feb 14th, 2025

KowantaraNews

RINGKAS DAN TAJAM

Drama Kepemimpinan Kadin: Siapa Bos, Siapa ‘Bos’?

ByAdmin

Sep 19, 2024
Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Di tengah hiruk-pikuk perpolitikan dan ekonomi Indonesia yang semakin kompleks, satu drama baru kini sedang menjadi sorotan publik: konflik kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Bagaimana tidak, organisasi yang seharusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian, kini justru terjebak dalam perpecahan internal yang tampaknya semakin memanas. Dua nama besar mencuat di tengah pertikaian ini: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Namun, dalam drama ini, siapa sebenarnya ‘bos’ di Kadin? Siapa yang benar-benar memegang kendali, dan siapa yang hanya bertahan di atas kertas?

Kisruh Kepemimpinan: Anindya vs. Arsjad

Konflik ini bermula ketika Anindya Bakrie diumumkan sebagai ketua umum baru Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diadakan pada 14 September 2024. Anindya, putra dari pengusaha kawakan Aburizal Bakrie, terpilih secara aklamasi oleh 28 perwakilan Kadin tingkat provinsi dan 25 asosiasi organisasi pengusaha tingkat nasional yang menjadi peserta Munaslub. Bagi sebagian besar pengamat politik dan ekonomi, langkah ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat kerja sama Kadin dengan pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai Oktober 2024.

Namun, tidak semua pihak menerima hasil Munaslub ini dengan tangan terbuka. Arsjad Rasjid, yang masih menjabat sebagai ketua umum sah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) sebelumnya, menolak untuk mundur begitu saja. Arsjad, seorang pengusaha sukses yang dikenal luas, masih memiliki legitimasi yang kuat di mata pemerintah dan beberapa elemen internal Kadin. Bahkan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang dipimpin oleh Andi Gani Nena Wea secara tegas menyatakan dukungannya kepada Arsjad, dengan alasan bahwa keppres yang mengesahkan jabatan Arsjad belum dicabut oleh presiden.

“Keppres yang mengangkat Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin masih berlaku. Hal ini sangat penting, terutama untuk perundingan-perundingan upah ke depan, yang akan segera dimulai pada November mendatang,” ujar Andi Gani dalam konferensi pers seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 September 2024. Menurut Andi, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam konflik internal Kadin, termasuk dalam hal pergantian kepemimpinan.

Sarasehan atau Signal?

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menjadi salah satu tokoh yang tidak lepas dari sorotan dalam drama ini. Supratman hadir dalam Munaslub Kadin dan bahkan mengucapkan selamat kepada Anindya Bakrie. Kehadiran dan ucapan selamat Supratman ini menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah, melalui Menkumham, sebenarnya mendukung kepemimpinan Anindya.

Namun, Supratman dengan tegas membantah anggapan tersebut. “Saya hadir di sana karena diundang untuk menghadiri sarasehan. Ketika saya tahu bahwa ada Munaslub dan Anindya terpilih, saya hanya memberikan ucapan selamat. Tidak lebih dari itu,” ujarnya kepada wartawan pada 18 September 2024. Supratman juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan internal Kadin. “Ini sepenuhnya urusan internal. Pengesahan organisasi Kadin, termasuk perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), berada di tangan presiden lewat keppres. Pemerintah akan mengikuti keputusan internal Kadin,” tambahnya.

Meskipun demikian, kehadiran Supratman di Munaslub telah menambah bumbu spekulasi. Beberapa pihak menduga bahwa pemerintah, meski secara formal tidak terlibat, diam-diam mengarahkan perubahan kepemimpinan di Kadin sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan relasi dengan pemerintahan baru.

Kadin di Persimpangan Jalan

Pergantian ketua umum Kadin dari Arsjad Rasjid ke Anindya Bakrie tidak hanya tentang dua individu yang memperebutkan kursi kekuasaan. Ini juga mencerminkan kebutuhan internal Kadin untuk menyesuaikan diri dengan perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Bambang Soesatyo, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin, menegaskan bahwa Munaslub bukanlah respons terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Arsjad, tetapi lebih karena kebutuhan strategis Kadin untuk beradaptasi dengan pemerintahan baru.

“Ini bukan soal pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Arsjad. Ini adalah kebutuhan dari daerah-daerah yang meminta adanya Munaslub. Mereka melihat situasi politik sekarang sudah berubah, dan Kadin harus siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintahan baru,” ujar Bambang.

Bambang juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara Kadin sebagai mitra strategis pemerintah. “Ada kebutuhan internal Kadin, tidak hanya untuk menjadi mitra pemerintah yang strategis, tetapi juga agar mitranya merasa nyaman. Sudah ada rentetan peristiwa di mana Kadin pascapilpres ini dirasakan oleh daerah tidak lagi tampak mesra dengan pemerintah,” jelasnya.

Baca juga : Drama Kadin: Aklamasi Sah, Kuorum Bisa Disanggah

Baca juga : 300 Triliun Hilang, Hukuman Ditebus dengan Rp 5.000: Harga Keadilan di Tanah Timah

Baca juga : Munaslub: Ketika Kuorum Jadi Interpretasi Pribadi

Menanti Keppres yang Tak Kunjung Datang

Di tengah konflik ini, satu hal yang pasti: semua pihak menunggu langkah presiden. Meski Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa ia tidak akan ikut campur dalam konflik ini, banyak pihak masih berharap adanya keppres baru yang akan mengakhiri dualisme kepemimpinan di Kadin. Tanpa keppres baru, status quo akan terus bertahan, dan Arsjad Rasjid akan tetap menjadi ketua umum sah di mata hukum, meskipun Anindya Bakrie telah memperoleh dukungan dari mayoritas peserta Munaslub.

Di sisi lain, Andi Gani, yang merupakan sahabat dekat Presiden Jokowi, menegaskan bahwa presiden tidak akan mengeluarkan keppres baru terkait pergantian kepemimpinan di Kadin. “Presiden sudah tegas mengatakan bahwa ia tidak akan ikut campur dalam urusan internal Kadin. Keppres yang ada saat ini masih berlaku, dan Arsjad masih sah sebagai ketua umum Kadin,” kata Andi Gani.

Namun, pernyataan ini belum cukup untuk meredakan spekulasi. Banyak yang berpendapat bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan presiden, mengingat posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian nasional. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan Kadin terhadap kebijakan pemerintah di masa depan akan sangat tergantung pada siapa yang akhirnya diakui sebagai ketua umum yang sah.

Kepentingan Ekonomi di Balik Drama

Bagi banyak pengusaha dan pelaku ekonomi, konflik di Kadin bukan hanya persoalan politik atau kepemimpinan semata. Kadin adalah organisasi yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah dan dunia usaha, termasuk dalam isu-isu krusial seperti penentuan upah minimum dan kebijakan-kebijakan ekonomi strategis lainnya.

Dengan adanya konflik kepemimpinan ini, banyak yang khawatir bahwa Kadin akan kehilangan efektivitasnya dalam menjalankan peran tersebut. “Bagaimana kita bisa berunding dengan Kadin jika kita tidak tahu siapa yang menjadi pemimpinnya? Apakah kita harus berunding dengan Arsjad atau Anindya? Ini membingungkan,” keluh seorang pengusaha yang tidak ingin disebutkan namanya.

Selain itu, konflik ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa Kadin akan menjadi medan pertarungan politik yang lebih besar, di mana kepentingan-kepentingan ekonomi yang seharusnya menjadi fokus utama justru terabaikan. Sejumlah pihak mendesak agar Kadin segera menyelesaikan masalah internalnya agar organisasi ini bisa kembali fokus pada tugas utamanya sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemerintah.

Siapa ‘Bos’ di Kadin?

Pada akhirnya, drama ini memperlihatkan betapa kompleksnya dinamika kepemimpinan di organisasi seperti Kadin. Apakah Anindya Bakrie, sebagai ketua umum terpilih melalui Munaslub, akan berhasil merebut kendali penuh? Atau apakah Arsjad Rasjid, dengan dukungan keppres yang masih berlaku, akan tetap bertahan sebagai ‘bos’ yang sah?

Satu hal yang pasti, konflik ini belum berakhir. Semua mata kini tertuju pada presiden dan keputusan-keputusan penting yang akan diambil dalam beberapa bulan mendatang. Sementara itu, Kadin berada di persimpangan jalan, menunggu nasibnya diatur oleh permainan politik tingkat tinggi yang melibatkan kepentingan-kepentingan besar di dalam dan di luar organisasi. *Mukroni

Foto Kowantaranews

  • Berita Terkait :

Drama Kadin: Aklamasi Sah, Kuorum Bisa Disanggah

300 Triliun Hilang, Hukuman Ditebus dengan Rp 5.000: Harga Keadilan di Tanah Timah

Munaslub: Ketika Kuorum Jadi Interpretasi Pribadi

Drama Munaslub: Ketika Kursi Ketua Kadin Jadi Rebutan, Hukum Cuma Penonton?

Anindya Bakrie Naik Tahta Kadin: Munaslub ala ‘Keluarga Besar’ yang Ditolak 20+ Provinsi

Tinjauan Pro dan Kontra Penempatan Komponen Cadangan di Ibu Kota Nusantara

Strategi Presiden Jokowi dalam Memilih Pimpinan KPK: Membaca Dinamika Politik dan Hukum di Indonesia

Jeratan Hukum Fify Mulyani dalam Kasus Poligami dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Skandal Kuota Haji Khusus: Dugaan Penyelewengan di Balik Penyelenggaraan Haji 2024

IKN di Persimpangan: Anggaran Menyusut, Investasi Swasta Diharapkan

Warteg Menolak IKN, Apa Warteg Menolak IKAN ?

Keren !, Sejumlah Alumni UB Mendirikan Koperasi dan Warteg Sahabat di Kota Malang

Ternyata Warteg Sahabat KOWATAMI Memakai Sistem Kasir Online

Ternyata Warteg Sahabat Berada di Bawah Naungan Koperasi Warung Sahabat Madani

Wow Keren !, Makan Gratis di Warteg Sahabat Untuk Penghafal Surat Kahfi di Hari Minggu

Warteg Sahabat Satu-Satunya Warteg Milenial di Kota Malang dengan Wifi

Warteg Sahabat Menawarkan Warteg Gaya Milenial untuk Kota Malang dan Sekitarnya

Republik Bahari Mengepakan Sayap Warteg ala Café di Cilandak Jakarta Selatan

Promo Gila Gilaan Di Grand Opening Rodjo Duren Cirendeu.

Pelanggan Warteg di Bekasi dan Bogor Kecewa, Menu Jengkol Hilang

KOWARTAMI Membuka Lagi Gerai Warteg Republik Bahari ke-5 di MABES Jakarta Barat

Ternyata Nasi Padang Ada yang Harganya Lebih Murah dari Warteg, Apa benar ?

Menikmati Menu Smoothies Buah Naga Di Laloma Cafe Majalengka 

Ternyata Tidak Jauh Dari Jakarta, Harga Nasi Padang Per Porsinya Rp 120 Ribu

Ketika Pedagang Warteg Menanyakan Syarat Mendapatkan Satu Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis

Warteg Republik Bahari Di Bawah Kowartami Mulai Berkibar Di Penghujung Pandemi

Curhat Pemilik Warung Seafood Bekasi Ketika Omsetnya Belum Beranjak Naik

Trending Di Twitter, Ternyata Mixue Belum Mendapat Sertifikat Halal Dari BPJPH Kementerian Agama

Megenal Lebih Dekat Apapun Makanannya Teh Botol Sosro Minumannya, Cikal Bakalnya Dari Tegal

Kowartami  Resmikan  Warteg  Republik  Bahari Cabang Ke-4 Di Salemba Jakarta Pusat

Natal Di Jepang, Kentucky Fried Chicken (KFC) Salah Satu Makanan Favorit

Pedagang Warteg Semakin Sulit Harga Beras Naik

Yabie Cafe Tempat Bersantai Kekinian di Kranji Bekasi

Nongkrong Sambil Mencicip Surabi dengan Beragam Topping di Bandung

By Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *