Koruptor Bebas dengan Denda? Drama Pengampunan yang Gagal Total!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Wacana kontroversial mengenai pemberian opsi denda damai bagi koruptor yang diusulkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kini resmi dihentikan. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (27/12/2024), Supratman menegaskan bahwa ide tersebut tidak akan dilanjutkan. Keputusan ini muncul setelah gelombang kritik deras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, aktivis antikorupsi, dan publik luas yang menilai rencana itu sebagai bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Supratman menyatakan, “Saya rasa, untuk denda damai selesai sampai di sini. Sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, bukan korupsi.” Pernyataan ini sekaligus menutup perdebatan tentang kemungkinan koruptor membayar denda sebagai ganti hukuman pidana. Dalam kesempatan itu, ia didampingi oleh Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej yang turut memberikan klarifikasi tambahan.

Gagasan yang Menimbulkan Kontroversi

Ide denda damai pertama kali dilontarkan oleh Supratman beberapa hari lalu. Ia mengusulkan agar pelaku tindak pidana korupsi diberikan opsi untuk membayar denda sebagai bentuk pengampunan, sehingga proses hukum dapat dihentikan. Namun, wacana tersebut segera menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Para pengkritik menilai bahwa langkah ini tidak hanya mencederai semangat pemberantasan korupsi, tetapi juga berpotensi memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk lolos dari hukuman yang semestinya.

Mahfud MD, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), menyebut gagasan ini sebagai “serangan balik terhadap pemberantasan korupsi.” Ia menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya soal kerugian finansial negara, tetapi juga merusak integritas, kepercayaan publik, dan moralitas pemerintahan. “Koruptor tidak hanya mengambil uang negara, tetapi juga merampas hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik,” tegasnya.

Zaenur Rohman dari Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada menambahkan bahwa usulan ini berpotensi menghilangkan efek jera yang seharusnya diberikan kepada koruptor. Hal senada diungkapkan oleh Herdiansyah Hamzah, peneliti dari Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman. Ia menyebut denda damai sebagai langkah mundur yang membahayakan kredibilitas pemerintah dalam memerangi korupsi.

Landasan Hukum yang Diperdebatkan

Salah satu alasan utama di balik penolakan terhadap wacana ini adalah penggunaan landasan hukum yang dianggap tidak tepat. Pemerintah awalnya berencana menerapkan kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan. Namun, UU tersebut hanya mengatur denda damai untuk tindak pidana ekonomi, seperti penyelundupan dan pelanggaran sektor keuangan, bukan tindak pidana korupsi.

Pasal 35 Ayat (1) Huruf k Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menetapkan denda damai. Namun, batasannya jelas: kebijakan ini hanya berlaku untuk tindak pidana yang secara langsung merugikan perekonomian negara. Korupsi, meskipun memiliki dampak ekonomi, dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dengan implikasi sosial dan politik yang jauh lebih luas.

“Menggunakan undang-undang ini untuk membebaskan koruptor dari hukuman pidana adalah penyalahgunaan aturan yang sangat berbahaya,” kata Ari Wibowo, Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Tekanan Publik dan Respon Pemerintah

Sejak gagasan ini mencuat, tekanan dari publik terus meningkat. Media sosial dipenuhi dengan tagar #TolakDendaDamai yang menyerukan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Demonstrasi kecil juga mulai bermunculan di beberapa kota besar, menunjukkan besarnya kemarahan masyarakat terhadap ide ini.

Dalam responnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa setiap kebijakan terkait pengampunan koruptor harus melalui kajian mendalam dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. “Kita tidak bisa mengambil langkah yang melemahkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Pemberantasan korupsi adalah salah satu prioritas utama saya,” ujar Prabowo dalam sebuah wawancara.

Supratman juga mengonfirmasi bahwa jika kebijakan pengampunan bagi koruptor akan diterapkan di masa depan, keputusan tersebut sepenuhnya ada di tangan Presiden. Untuk saat ini, Kementerian Hukum tengah menyusun rancangan undang-undang tentang grasi, amnesti, dan abolisi. RUU ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan transparan untuk menangani kasus-kasus tertentu tanpa melanggar prinsip keadilan.

Dampak pada Citra Pemerintah

Keputusan untuk membatalkan rencana denda damai ini membawa dampak besar pada citra pemerintah. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah peka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan tentang bagaimana gagasan kontroversial seperti ini bisa muncul sejak awal.

“Ini adalah momen introspeksi bagi pemerintah. Mereka harus lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, terutama yang menyangkut isu sensitif seperti korupsi,” kata Titi Anggraini, seorang analis politik.

Menurutnya, wacana ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan beberapa kebijakan yang diusulkan oleh pejabat pemerintah. “Kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini sangat rentan. Wacana seperti ini, meskipun akhirnya dibatalkan, dapat merusak kredibilitas secara jangka panjang,” tambahnya.

Pelajaran yang Bisa Dipetik

Kasus ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya transparansi, konsultasi publik, dan kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan. Para pengamat hukum menyarankan agar pemerintah lebih melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut isu-isu strategis.

Selain itu, pemerintah diingatkan untuk tetap konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi. Langkah-langkah seperti memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meningkatkan transparansi anggaran, dan memastikan penegakan hukum yang adil harus terus menjadi prioritas.

“Jika pemerintah serius ingin memberantas korupsi, mereka harus menunjukkan komitmen yang tegas dan tanpa kompromi. Kebijakan seperti denda damai hanya akan melemahkan perjuangan melawan korupsi yang selama ini sudah berjalan,” kata Zaenur Rohman.

Harapan ke Depan

Dengan dibatalkannya rencana ini, publik berharap pemerintah dapat kembali fokus pada langkah-langkah strategis untuk memerangi korupsi. Reformasi birokrasi, peningkatan pengawasan, dan pemberian sanksi tegas kepada pelaku korupsi adalah beberapa langkah konkret yang perlu terus dilakukan.

“Indonesia membutuhkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kita tidak bisa berkompromi dengan korupsi, karena itu adalah musuh utama pembangunan bangsa,” tutup Mahfud MD.

Dalam perjalanan panjang pemberantasan korupsi, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mengambil langkah-langkah efektif, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan dan integritas. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih bersih dan berintegritas. By Mukroni

Foto Kowantaranews