Koruptor Diampuni? Pengkhianatan Terbesar terhadap Keadilan!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Dalam beberapa pekan terakhir, wacana pemerintah untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada para koruptor telah memicu gelombang protes dan kekhawatiran dari berbagai lapisan masyarakat. Rencana ini dianggap sebagai langkah yang mencederai rasa keadilan masyarakat, serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini diperjuangkan dengan susah payah.

Kontroversi di Balik Amnesti dan Abolisi

Polemik bermula ketika Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa ribuan narapidana kasus korupsi dapat memperoleh amnesti atau abolisi dengan syarat pengembalian aset yang telah dicuri ke negara. Pernyataan ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk aktivis antikorupsi, akademisi, dan masyarakat umum. Mereka menilai langkah ini tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga memberikan sinyal buruk bahwa kejahatan korupsi dapat dimaafkan asalkan pelaku mengembalikan sebagian hasil curiannya.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk memberikan amnesti atau abolisi kepada koruptor. Pernyataan ini semakin memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di internal pemerintah. Di satu sisi, ada keinginan untuk memberikan pengampunan sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa langkah ini akan merusak upaya penegakan hukum dan memperlemah efek jera terhadap koruptor.

Mengapa Amnesti dan Abolisi Bagi Koruptor Keliru?

Korupsi bukan sekadar kejahatan yang merugikan keuangan negara. Lebih dari itu, korupsi memiliki efek domino yang merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari infrastruktur yang terbengkalai hingga layanan publik yang tidak optimal, dampak korupsi dirasakan langsung oleh rakyat kecil yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan.

Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak mencari celah untuk mengampuni koruptor. Menurutnya, pengampunan semacam ini justru akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan memberikan sinyal bahwa korupsi adalah kejahatan yang dapat ditoleransi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan utama dari penegakan hukum, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Herdiansyah juga mengkritik wacana pemberlakuan denda damai bagi koruptor, yang sebelumnya sempat dilontarkan oleh Menteri Hukum. Meskipun wacana ini telah dihentikan, gagasan tersebut menunjukkan adanya pendekatan yang keliru dalam menangani kejahatan korupsi. Jika diterapkan, denda damai hanya akan menjadi cara lain bagi koruptor untuk membeli kebebasan mereka, tanpa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang dirugikan.

Solusi Alternatif: Undang-Undang Perampasan Aset

Daripada memberikan amnesti atau abolisi, para ahli hukum dan aktivis antikorupsi mendesak pemerintah untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. UU ini dianggap sebagai solusi yang lebih konkret untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi, tanpa harus mengorbankan prinsip keadilan.

Undang-Undang Perampasan Aset akan memungkinkan negara untuk menyita hasil kejahatan korupsi tanpa harus bergantung pada pengakuan atau itikad baik dari para pelaku. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 2006. Dengan fokus pada pemulihan aset, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi secara tegas dan adil.

Zaenur Rohman, peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, juga mendukung pembentukan UU Perampasan Aset sebagai langkah strategis dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, langkah ini tidak hanya akan memulihkan kerugian negara, tetapi juga memberikan pesan yang jelas bahwa kejahatan korupsi tidak akan ditoleransi dalam bentuk apa pun.

KPK dan Kasus yang Masih Menggantung

Di tengah polemik mengenai amnesti dan abolisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyidikan kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024 untuk pergantian antarwaktu, yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan buron Harun Masiku.

Meskipun Harun Masiku masih buron, KPK menegaskan bahwa penyidikan kasus ini tetap berjalan. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa kelanjutan penyidikan tidak bergantung pada keberadaan Harun Masiku. Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi, meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Namun, upaya KPK juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat. Jika pemerintah terus mengeluarkan wacana-wacana yang melemahkan penegakan hukum, seperti amnesti dan abolisi bagi koruptor, maka kerja keras KPK dalam memberantas korupsi akan sia-sia.

Apa yang Harus Dilakukan?

Masyarakat berharap pemerintah berhenti mengeluarkan kebijakan atau wacana yang justru merugikan upaya pemberantasan korupsi. Alih-alih memberikan pengampunan kepada koruptor, pemerintah seharusnya fokus pada langkah-langkah yang memperkuat penegakan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

Mempercepat Pengesahan UU Perampasan Aset: Dengan UU ini, negara dapat menyita hasil kejahatan korupsi tanpa harus memberikan pengampunan kepada pelaku.
Memperkuat KPK: Memberikan dukungan penuh kepada KPK dalam menyelesaikan kasus-kasus besar dan menangkap buron seperti Harun Masiku.
Meningkatkan Transparansi: Mendorong keterbukaan dalam proses penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya pemberantasan korupsi.
Menegakkan Prinsip Keadilan: Memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku korupsi untuk memberikan efek jera dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Rencana pemberian amnesti dan abolisi kepada koruptor adalah langkah yang berbahaya dan bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Jika pemerintah serius ingin memberantas korupsi, maka fokus utama harus pada pemulihan kerugian negara melalui jalur hukum yang adil dan transparan. Masyarakat berharap pemerintah tidak lagi mencari celah untuk mengampuni koruptor, tetapi justru menunjukkan komitmen yang tegas dalam melawan kejahatan yang merusak bangsa ini. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat, dan tidak ada tempat bagi pengkhianat di negara yang berdaulat. By Mukoni

Foto Kowantaranews