Jerat Maut Korupsi: Sahbirin Noor dan Miliaran Rupiah Uang Suap yang Terkubur di Balik Proyek

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Korupsi di Indonesia kembali menampakkan wajah kelamnya, kali ini dengan melibatkan salah satu pejabat terkemuka, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, yang terseret dalam pusaran suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur besar di provinsinya. Sahbirin, atau yang dikenal dengan panggilan akrab “Paman Birin”, tengah menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian operasi penggeledahan dan penyitaan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi pada proyek-proyek strategis di daerah tersebut. Drama korupsi yang melibatkan dana miliaran rupiah ini mengguncang stabilitas politik di Kalimantan Selatan, sekaligus menambah daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 6 Oktober 2024. Dalam operasi ini, KPK berhasil mengamankan sejumlah tersangka, baik dari kalangan pejabat pemerintahan hingga pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait tiga proyek besar di Kalimantan Selatan. Proyek-proyek yang menjadi sorotan KPK adalah pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp 23 miliar, pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp 22 miliar, dan pembangunan kolam renang di kawasan yang sama dengan nilai proyek Rp 9 miliar. Proyek-proyek ini, yang seharusnya menjadi kebanggaan rakyat Kalimantan Selatan, kini terungkap sebagai lahan subur bagi para pelaku korupsi untuk memperkaya diri sendiri.

Dalam OTT tersebut, KPK berhasil menyita uang tunai dengan total nilai fantastis: Rp 12 miliar plus 500 ribu dolar Amerika Serikat, yang tersembunyi dalam beberapa kotak. Salah satu temuan yang mencolok adalah sebuah kardus berwarna kuning dengan foto wajah Sahbirin Noor yang berisi uang tunai sebesar Rp 800 juta. Kardus ini ditemukan di tangan Ahmad Solhan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, yang juga menjadi salah satu tersangka utama dalam kasus ini. Selain uang tunai, KPK juga menemukan dua lembar kertas catatan kecil berwarna kuning yang bertuliskan “Logistik Paman: 200 juta, Logistik Terdahulu: 100 juta, Logistik BPK: 0,5 persen”, yang diduga kuat mencatat aliran dana suap kepada berbagai pihak.

OTT ini tidak hanya menghentak publik Kalimantan Selatan, tetapi juga mengundang reaksi keras dari masyarakat Indonesia secara umum. Sahbirin Noor, yang selama ini dikenal sebagai sosok politikus yang disegani dan pernah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sejak 2016, kini harus menghadapi tuntutan hukum yang berat. Meskipun Sahbirin tidak tertangkap langsung dalam OTT, KPK telah menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan pencegahan agar ia tidak melarikan diri ke luar negeri. Langkah ini diambil setelah KPK menemukan bukti kuat keterlibatan Paman Birin dalam skandal suap ini, meskipun dia belum ditahan seperti enam tersangka lainnya.

Selain Sahbirin, nama-nama besar lainnya yang turut terseret dalam kasus ini adalah Ahmad Solhan, Kepala Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlynah, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, dan Ahmad, Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam. Juga ada Agustya Febry Andrean, Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel, serta dua pihak swasta, Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto, yang diduga menjadi perantara dalam aliran suap ini. Ketujuh tersangka ini diduga bersekongkol untuk memenangkan kontraktor tertentu dalam proyek-proyek pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.

Setelah OTT dilakukan, KPK langsung melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa tempat yang diduga menjadi pusat aktivitas terkait korupsi ini. Pada 22 Oktober 2024, KPK kembali melakukan langkah signifikan dengan menyita uang tunai senilai Rp 300 juta dari hasil penggeledahan. Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang masih dirahasiakan, namun juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa salah satu tempat yang digeledah adalah kediaman pribadi dan rumah dinas Sahbirin Noor. Temuan uang tersebut semakin memperkuat bukti bahwa Sahbirin terlibat dalam aliran suap yang digunakan untuk memperkaya diri dan memuluskan proyek-proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.

Dalam pernyataannya, Tessa menjelaskan bahwa KPK tengah menganalisis uang hasil penggeledahan ini dan memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan proyek tersebut. “Untuk penggeledahan di beberapa lokasi ditemukan dokumen, barang bukti elektronik, serta uang dengan jumlah kurang dari Rp 300 juta,” ujar Tessa dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Kasus ini merupakan salah satu dari banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia, yang seakan tak pernah surut meskipun upaya pemberantasan korupsi terus digencarkan. Sahbirin Noor sendiri bukanlah satu-satunya gubernur yang tersandung kasus suap atau gratifikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menyaksikan bagaimana sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota terjerat kasus serupa, mencerminkan bahwa korupsi di level pemerintahan daerah masih menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi.

Kasus Sahbirin ini juga menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah. Proyek-proyek yang menjadi sumber suap ini seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi malah berubah menjadi ajang bancakan oknum-oknum pejabat. Lapangan sepak bola, gedung Samsat, dan kolam renang yang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan warga kini tercoreng oleh praktik korupsi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan.

KPK, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti pada OTT dan penggeledahan ini. Kasus ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap semua pihak yang terlibat, baik di kalangan pejabat pemerintahan maupun pihak swasta. KPK juga memastikan bahwa mereka akan menindak tegas para pelaku korupsi ini sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan penelusuran lebih jauh terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Sahbirin dan tersangka lainnya yang diduga berasal dari hasil suap.

Bagi masyarakat Kalimantan Selatan, kasus ini tentu sangat memprihatinkan. Gubernur yang seharusnya menjadi panutan dan pemimpin yang memajukan daerah justru tersandung dalam kasus suap yang merugikan banyak pihak. Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari KPK dan penegak hukum lainnya untuk menuntaskan kasus ini, memberikan keadilan, dan memastikan bahwa dana publik yang digunakan untuk proyek-proyek tersebut benar-benar bermanfaat bagi rakyat, bukan hanya untuk memperkaya segelintir orang.

Seiring berjalannya proses hukum, berbagai spekulasi terus muncul mengenai dampak politik dari kasus ini. Sahbirin Noor, yang selama ini memiliki basis dukungan politik yang kuat di Kalimantan Selatan, kini menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan posisinya. Tidak sedikit yang berspekulasi bahwa kasus ini bisa merusak karier politiknya secara permanen, terutama jika KPK berhasil membuktikan keterlibatannya dalam skandal suap ini. Selain itu, posisi Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi yang strategis dalam perekonomian nasional juga bisa terganggu akibat adanya ketidakstabilan politik yang dipicu oleh kasus ini.

Pada akhirnya, kasus Sahbirin Noor adalah cerminan betapa rumit dan kompleksnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum, praktik suap dan gratifikasi masih tetap subur di berbagai lapisan pemerintahan. Kasus ini mengingatkan kita semua bahwa pemberantasan korupsi harus terus dilakukan secara konsisten dan tegas, agar masa depan Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari korupsi dapat terwujud. *Mukroni

Foto Kowantaranews