Pengampunan Koruptor: Harapan Baru atau Titik Nol Pemberantasan Korupsi?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Korupsi telah lama menjadi salah satu persoalan paling mendalam di Indonesia. Tak hanya merugikan negara secara finansial, praktik ini juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, mulai dari operasi tangkap tangan (OTT), penguatan hukum, hingga pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, meskipun berbagai strategi telah diterapkan, tingkat korupsi di Indonesia tetap tinggi, menimbulkan pertanyaan: apakah cara yang ada saat ini cukup efektif?

Baru-baru ini, wacana tentang pengampunan bagi koruptor yang bersedia mengembalikan hasil korupsinya mencuat ke permukaan. Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, mengemukakan ide ini sebagai langkah pragmatis untuk memulihkan kerugian negara. “Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong,” ujarnya. Pernyataan ini memicu reaksi beragam dari berbagai pihak, mulai dari dukungan hingga kecaman keras.

Gagasan Pengampunan Koruptor

Inti dari wacana ini adalah memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk mengembalikan uang hasil kejahatan mereka, dengan imbalan pengampunan atau penghapusan tuntutan pidana. Dalam versi yang lebih rinci, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa langkah ini menekankan pemulihan kerugian negara sebagai prioritas utama.

Gagasan ini bukan tanpa preseden. Beberapa negara lain telah menerapkan kebijakan serupa dalam upaya memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Misalnya, Afrika Selatan menggunakan pendekatan “Truth and Reconciliation Commission” untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia selama era apartheid. Di sektor finansial, beberapa negara juga menawarkan tax amnesty untuk menarik kembali dana yang disembunyikan di luar negeri. Namun, apakah pendekatan ini bisa diterapkan dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia?

Pro dan Kontra

Wacana pengampunan bagi koruptor menuai pro dan kontra yang tajam. Di satu sisi, ada pihak yang melihat ini sebagai langkah pragmatis untuk mempercepat pemulihan kerugian negara. Dengan banyaknya kasus korupsi yang mandek di pengadilan dan mahalnya biaya proses hukum, kebijakan ini dianggap dapat menjadi jalan pintas yang efisien. Pengembalian aset hasil korupsi secara langsung juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini dianggap berpotensi merusak moralitas hukum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU No 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana. Artinya, meskipun seorang koruptor telah mengembalikan uang yang dicurinya, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Pemberian pengampunan juga dikhawatirkan akan memberikan sinyal yang salah kepada masyarakat. Jika koruptor bisa lolos dari hukuman hanya dengan mengembalikan uang yang dicuri, bagaimana nasib prinsip keadilan? Apakah ini berarti korupsi menjadi tindakan yang “legal” selama pelakunya mampu membayar kembali kerugiannya?

Tantangan Implementasi

Jika kebijakan pengampunan ini benar-benar ingin diterapkan, tantangan utamanya adalah memastikan adanya mekanisme yang ketat dan transparan. Berikut beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan:

Audit Kekayaan Menyeluruh: Sebelum pengampunan diberikan, para koruptor harus melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada negara. Laporan ini harus diverifikasi melalui audit forensik untuk memastikan kejujuran dan keakuratan data.
Pembuktian Terbalik: Setelah pengampunan, jika di kemudian hari ditemukan kekayaan tambahan yang tidak dilaporkan, maka pelaku harus membuktikan secara terbalik bahwa kekayaan tersebut diperoleh secara sah. Jika gagal, harta tersebut harus disita, dan pelaku dapat dikenakan hukuman pidana tambahan.
Perampasan Aset: Untuk memastikan efek jera, kebijakan ini harus disertai dengan aturan perampasan aset secara otomatis bagi koruptor yang kembali melakukan tindak pidana serupa di masa depan.
Pelibatan Publik: Kebijakan ini harus melibatkan masyarakat sipil dan media sebagai pengawas independen untuk memastikan bahwa prosesnya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Sanksi Sosial: Meskipun mendapat pengampunan hukum, koruptor tetap harus menghadapi sanksi sosial, seperti dilarang menduduki jabatan publik atau posisi strategis di sektor swasta.

Dampak Jangka Panjang

Keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan yang dilakukan. Jika diterapkan dengan benar, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak positif berupa pemulihan kerugian negara yang lebih cepat dan efisien. Namun, jika mekanismenya longgar atau disalahgunakan, dampaknya bisa sangat merugikan, baik dari segi kepercayaan publik maupun upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Sebagai contoh, jika pemerintah gagal memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengampunan, kebijakan ini justru akan menjadi ladang subur bagi praktik korupsi yang lebih besar. Selain itu, jika para koruptor merasa bahwa hukuman dapat “dibeli”, maka korupsi bisa semakin dianggap sebagai risiko bisnis biasa, bukan kejahatan serius.

Pengampunan bagi koruptor adalah gagasan yang kontroversial dan penuh risiko. Di satu sisi, pendekatan ini dapat mempercepat pemulihan kerugian negara dan mengurangi beban sistem peradilan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi preseden buruk yang melemahkan prinsip keadilan dan moralitas hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk menerapkan aturan yang tegas dan transparan. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, pengampunan bagi koruptor hanya akan menjadi titik nol dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam konteks ini, pertanyaan yang paling penting adalah: apakah pemerintah siap untuk menghadapi tantangan ini, atau harapan baru ini hanya akan menjadi ilusi belaka?

Hanya waktu yang dapat menjawab, tetapi satu hal yang pasti, masyarakat Indonesia tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus mengawasi dan menuntut keadilan yang sejati, demi masa depan negara yang bebas dari korupsi. By Kowantara

Foto Kowantaranews