Skandal Abad Ini: Jokowi Masuk Daftar Elite Kejahatan Global 2024

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Nama Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, menjadi sorotan dunia setelah diumumkan sebagai salah satu finalis dalam nominasi “Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024” oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Pengumuman ini menciptakan gelombang reaksi, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional, dengan berbagai pihak yang mempertanyakan integritas pemerintahan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya.

Masuknya Jokowi dalam Nominasi OCCRP

Pada 31 Desember 2024, OCCRP secara resmi mengumumkan lima tokoh dunia yang menjadi finalis dalam kategori ini. Selain Jokowi, nama-nama lain yang masuk ke daftar tersebut adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha asal India Gautam Adani. Nama-nama ini dipilih melalui proses yang melibatkan masukan dari pembaca, jurnalis, dan juri dalam jaringan global OCCRP.

Menurut OCCRP, pemimpin yang korup memainkan peran besar dalam memperparah pelanggaran hak asasi manusia, manipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam, hingga menciptakan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menegaskan bahwa pemerintah yang korup tidak hanya merusak negara mereka sendiri tetapi juga menciptakan dampak global yang mengancam masa depan masyarakat dunia.

Sembilan Gugatan Nawadosa: Pengadilan Rakyat untuk Jokowi

Di tingkat domestik, kritik terhadap pemerintahan Jokowi semakin keras pada tahun 2024. Sebuah Pengadilan Rakyat atau People’s Tribunal digelar oleh Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Universitas Indonesia, Depok, untuk mengadili pemerintahan Jokowi atas sembilan dosa besar atau yang disebut Nawadosa. Gugatan ini mencakup isu-isu yang dinilai menjadi bukti kegagalan kepemimpinan Jokowi dalam menjalankan mandatnya sebagai presiden.

1. Perampasan Ruang Hidup dan Penyingkiran Masyarakat Kebijakan seperti proyek strategis nasional, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga program food estate dituding telah merampas ruang hidup masyarakat kecil, terutama petani dan masyarakat adat. Hilirisasi nikel, yang menjadi andalan pemerintahan Jokowi, dikritik karena lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan rakyat biasa.

2. Kekerasan, Persekusi, dan Diskriminasi Demonstrasi yang sering diwarnai kekerasan oleh aparat menjadi sorotan. Berbagai aksi sipil untuk menentang kebijakan pemerintah, seperti Omnibus Law, sering berakhir dengan tindakan represif yang melanggar hak asasi manusia.

3. Politik Impunitas dan Kejahatan Kemanusiaan Pemerintahan Jokowi dianggap gagal menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Impunitas bagi para pelaku dianggap menjadi norma, menciptakan budaya ketidakadilan yang mendalam di masyarakat.

4. Komersialisasi Pendidikan Sistem pendidikan nasional di bawah pemerintahan Jokowi disoroti karena mahalnya biaya kuliah dan pemberlakuan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang dinilai membebani mahasiswa. Pendidikan, yang seharusnya menjadi hak dasar, semakin terasa eksklusif bagi masyarakat kelas bawah.

5. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi titik balik yang dianggap melemahkan lembaga antikorupsi. Selain itu, nepotisme diduga kuat terjadi dalam proses politik, termasuk selama Pemilu 2024.

6. Eksploitasi Sumber Daya Alam Kebijakan pertambangan dan perizinan dianggap tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Program-program solusi krisis iklim seperti rehabilitasi mangrove dan penanaman hutan dinilai lebih banyak bersifat seremonial.

7. Politik Perburuhan yang Menindas Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi simbol kebijakan yang tidak berpihak kepada buruh. Undang-undang ini dianggap merugikan hak-hak pekerja, seperti upah minimum dan jaminan kerja.

8. Pembajakan Legislasi Kritik tajam diarahkan pada pemerintah yang dianggap menggunakan legislasi untuk kepentingan elit, mengesampingkan suara rakyat. Kebijakan yang tidak transparan semakin memperkuat persepsi tentang oligarki dalam pemerintahan Jokowi.

9. Militerisme dan Militerisasi Rezim Jokowi dituding mencoba mengembalikan militer ke ruang sipil. Contohnya adalah revisi UU Aparatur Sipil Negara yang memungkinkan jabatan ASN diisi oleh TNI dan Polri.

Reaksi Publik dan Pemerintah

Berita tentang nominasi ini memicu perdebatan hangat di media sosial dan media massa. Pendukung Jokowi menganggap langkah OCCRP sebagai penghinaan terhadap kedaulatan Indonesia, sementara para pengkritik memandang ini sebagai bukti validitas tudingan korupsi dan pelanggaran HAM yang selama ini dilontarkan.

Sejauh ini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas pengumuman OCCRP. Namun, beberapa tokoh politik dan analis menyarankan agar pemerintah segera merespons untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan yang diajukan. Jika tidak ditangani dengan baik, isu ini berpotensi memperburuk citra Indonesia di mata dunia.

Dampak pada Warisan Politik Jokowi

Jokowi, yang awalnya dikenal sebagai pemimpin “merakyat” dengan citra sederhana, kini menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan warisan politiknya. Dalam dua periode kepemimpinannya, ia telah mencatatkan berbagai capaian, seperti pembangunan infrastruktur besar-besaran dan transformasi digital. Namun, kritik terhadap kebijakan yang dinilai pro-oligarki dan represif semakin mencoreng reputasinya.

Bagi pengamat politik, nominasi dari OCCRP ini dapat menjadi “paku terakhir” dalam peti mati warisan politik Jokowi. Selain berdampak pada dirinya, hal ini juga berpotensi memengaruhi persepsi dunia terhadap demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Masuknya Jokowi dalam daftar finalis “Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024” oleh OCCRP menjadi momen refleksi yang penting bagi Indonesia. Sebagai negara dengan demokrasi terbesar ketiga di dunia, isu ini mengingatkan bahwa korupsi dan pelanggaran HAM adalah masalah yang masih harus diatasi. Apakah nominasi ini akan menjadi awal dari perbaikan atau justru penanda keruntuhan moralitas politik, hanya waktu yang dapat menjawab. By Kowantara

Foto Kowantaranews