Mengapa Amnesti untuk Koruptor Bukan Solusi?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Dalam upaya memberantas korupsi yang menjadi salah satu isu paling mendesak di Indonesia, usulan pemberian amnesti kepada koruptor menjadi salah satu kebijakan yang mengundang kontroversi besar. Gagasan ini, yang sempat mencuat di berbagai perdebatan publik, memberikan syarat kepada para pelaku korupsi untuk mengembalikan uang hasil kejahatannya sebagai imbalan atas pengampunan hukum. Namun, pendekatan ini dinilai kontraproduktif terhadap semangat pemberantasan korupsi, merusak kepercayaan publik terhadap supremasi hukum, serta menciptakan preseden buruk yang dapat memperburuk budaya impunitas di masa depan.

Kontradiksi dengan Prinsip Antikorupsi

Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia, menekankan pentingnya penerapan hukuman yang proporsional terhadap pelaku korupsi. Pasal 30 UNCAC menyerukan agar negara-negara pihak menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, bukan malah memberikan keringanan, apalagi pengampunan penuh.

Dengan memberikan amnesti, negara berpotensi melanggar amanat UNCAC karena langkah tersebut melemahkan pesan moral dan efek jera yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Korupsi bukanlah pelanggaran biasa; ini adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan rakyat secara langsung, melemahkan tata kelola pemerintahan, dan merusak perekonomian negara.

Preseden Buruk bagi Masa Depan

Kebijakan amnesti, meskipun dimaksudkan untuk mendorong pengembalian aset negara, dapat menciptakan preseden buruk. Pelaku kejahatan ekonomi di masa depan mungkin akan memandang korupsi sebagai tindakan yang risiko hukumnya dapat diminimalkan melalui pengembalian aset, sehingga efek jera tidak tercapai.

Selain itu, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum jika pelaku korupsi yang merampok uang rakyat justru diampuni. Hal ini juga berpotensi menciptakan ketidakadilan di mata masyarakat karena hukum terlihat berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan.

Pengalaman Negara Lain

Beberapa negara telah mencoba menerapkan kebijakan amnesti terhadap pelaku korupsi, namun hasilnya seringkali menimbulkan protes publik dan kontroversi politik.

Romania (2017): Pemerintah menerbitkan dekrit darurat untuk mendekriminalisasi kejahatan korupsi dengan kerugian negara di bawah 34.000 euro. Langkah ini diklaim sebagai solusi atas masalah kelebihan kapasitas penjara. Namun, dekrit tersebut memicu demonstrasi besar-besaran dan akhirnya dicabut.
Tunisia (2017): Di bawah kepemimpinan Presiden Zine El Abidine Ben Ali, amnesti diberikan kepada pejabat dengan syarat mereka tidak menggunakan hasil korupsi untuk keuntungan pribadi. Kebijakan ini dinilai sarat dengan konflik kepentingan dan dianggap sebagai bentuk balas budi kepada elite yang mendukung rezim.
Korea Selatan (2022): Mantan Presiden Yoon Suk Yeol memberikan pengampunan kepada sejumlah chaebol (konglomerat besar), termasuk pemimpin Samsung, Lee Jae-yong, dengan alasan mendorong pemulihan ekonomi. Langkah ini memicu kecaman karena dianggap melemahkan prinsip akuntabilitas hukum.
Filipina: Amnesti diberikan kepada mantan Presiden Joseph Estrada pada 2007 setelah ia terbukti bersalah menyalahgunakan dana publik. Keputusan ini memunculkan spekulasi adanya kesepakatan politik antara Estrada dan pemerintahan penggantinya.

Dari kasus-kasus ini, jelas bahwa amnesti untuk pelaku korupsi lebih sering menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan masalah lama.

Potensi Bahaya Amnesti Koruptor

Melemahkan Efek Jera: Amnesti memberikan sinyal kepada pelaku kejahatan bahwa korupsi dapat “dinegosiasikan.” Ini mengurangi rasa takut terhadap hukuman, yang seharusnya menjadi instrumen utama pencegahan korupsi.
Meningkatkan Impunitas: Dengan memberikan amnesti, negara secara tidak langsung melegitimasi tindakan korupsi sebagai kejahatan yang dapat dimaafkan. Hal ini memperkuat budaya impunitas di kalangan elite politik dan ekonomi.
Menyuburkan Pasar Gelap Hukum: Amnesti berpotensi menciptakan ruang bagi manipulasi politik dan transaksi gelap, di mana elite yang memiliki akses ke kekuasaan dapat menggunakan amnesti sebagai alat tawar-menawar.
Merusak Kepercayaan Publik: Masyarakat yang telah lama dirugikan oleh praktik korupsi akan merasa pengampunan ini sebagai bentuk pengkhianatan atas perjuangan melawan korupsi. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegakan hukum akan menurun drastis.

Alternatif Kebijakan: Memperkuat Penegakan Hukum

Daripada memberikan amnesti, langkah-langkah berikut dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi:

Memperkuat KPK: Kembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi. Pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penegakan hukum harus dilakukan agar tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos.
Amendemen RUU Perampasan Aset: Segera sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang lebih komprehensif. Undang-undang ini akan memungkinkan negara untuk menyita aset hasil korupsi tanpa bergantung pada pemberian amnesti.
Transparansi dan Reformasi Politik: Reformasi sistem politik dan pendanaan pemilu harus dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi di tingkat struktural. Dengan transparansi yang lebih baik, peluang korupsi dapat diminimalkan.
Hukuman yang Lebih Tegas: Tingkatkan hukuman untuk pelaku korupsi, termasuk sanksi pidana badan yang lebih berat dan larangan seumur hidup untuk menduduki jabatan publik.
Edukasi Publik: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dapat menciptakan tekanan sosial yang lebih besar terhadap pelaku korupsi dan mendorong budaya antikorupsi.

Amnesti bagi koruptor bukanlah solusi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sebaliknya, langkah ini berisiko menciptakan dampak negatif yang jauh lebih besar, mulai dari melemahkan supremasi hukum hingga menciptakan budaya impunitas yang sulit diberantas. Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa kebijakan semacam ini sering kali gagal mencapai tujuan yang diinginkan dan justru memperburuk masalah.

Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih tegas dan terukur dalam pemberantasan korupsi. Dengan memperkuat institusi penegak hukum, memperketat regulasi perampasan aset, serta mengatasi akar penyebab korupsi, negara dapat membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hanya dengan cara ini, visi Indonesia bebas dari korupsi dapat benar-benar terwujud. By Mukroni

Foto Kowantaranews