Era Baru HAM di Bawah Prabowo: Harapan Besar atau Ancaman Gelap?

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja dimulai, tetapi sorotan tajam sudah tertuju pada bagaimana pemerintahannya akan menangani isu-isu hak asasi manusia (HAM). Setelah resmi dilantik pada 21 Oktober 2024, salah satu langkah awal yang dilakukan Presiden Prabowo adalah menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Penunjukan ini langsung memicu diskusi luas, terutama setelah Yusril menyatakan bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat tahun 1998 akan menjadi prioritas utama di masa jabatannya.

Langkah ini disambut dengan skeptisisme sekaligus harapan oleh berbagai pihak. Di satu sisi, komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus lama seperti tragedi 1998 dianggap sebagai angin segar yang sangat dibutuhkan. Namun, di sisi lain, langkah pemerintah untuk merevisi sejumlah undang-undang terkait HAM memunculkan kekhawatiran besar, terutama dari kelompok pegiat HAM.

Komnas HAM dan Rekomendasinya

Dalam pekan pertama pemerintahan Prabowo, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bergerak cepat dengan menyerahkan sejumlah rekomendasi kepada Presiden. Dokumen tersebut memuat daftar panjang kasus HAM yang memerlukan perhatian serius, mulai dari pelanggaran HAM masa lalu hingga konflik-konflik yang masih berlangsung, seperti di Papua.

Komnas HAM juga menyoroti pentingnya pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan konflik Papua. Wilayah ini telah lama menjadi area penuh konflik dengan berbagai pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan maupun kelompok separatis. Komnas HAM merekomendasikan dialog yang inklusif dan penghentian kekerasan sebagai solusi utama, alih-alih pendekatan militer yang dominan selama bertahun-tahun.

Namun, respons dari pihak pemerintah sejauh ini masih terbatas pada janji-janji awal. Belum ada langkah konkret yang diumumkan oleh Presiden Prabowo terkait bagaimana rekomendasi Komnas HAM tersebut akan diterapkan. Keberlanjutan dialog antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan di Papua masih menjadi tanda tanya besar.

Revisi Undang-Undang HAM: Upaya Pembaruan atau Ancaman?

Salah satu isu yang paling kontroversial adalah rencana revisi undang-undang mengenai HAM. Beberapa poin revisi yang sedang diusulkan memicu kekhawatiran serius di kalangan aktivis HAM. Salah satunya adalah potensi penghapusan konsep “terstruktur” dalam definisi pelanggaran HAM berat. Konsep ini sebelumnya dianggap sebagai elemen kunci dalam mengidentifikasi tanggung jawab sistemik dalam pelanggaran HAM, terutama yang melibatkan institusi negara.

Pihak pemerintah berargumen bahwa revisi ini diperlukan untuk menyelaraskan peraturan dengan perkembangan hukum internasional. Namun, kritik dari kelompok masyarakat sipil menilai langkah ini sebagai upaya untuk melemahkan akuntabilitas negara dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Jika definisi pelanggaran terstruktur dihapus, dikhawatirkan kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau institusi negara akan semakin sulit untuk diusut tuntas.

Kekhawatiran ini tidak bisa dilepaskan dari masa lalu Prabowo sendiri. Nama Presiden Prabowo Subianto kerap disebut dalam diskusi tentang pelanggaran HAM berat, terutama terkait peristiwa penculikan aktivis pada 1998. Meskipun hingga kini belum ada keputusan hukum yang mengikat, sejarah tersebut terus membayangi pemerintahannya. Oleh karena itu, setiap langkah Prabowo dalam isu HAM selalu dilihat dengan kacamata kritis oleh masyarakat.

Konflik Papua: Ujian Besar Pemerintahan Baru

Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo adalah menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua. Wilayah ini telah lama menjadi sumber ketegangan politik dan HAM di Indonesia. Operasi militer, pelanggaran HAM, hingga keterbatasan akses bagi media dan organisasi internasional menjadi masalah utama.

Pemerintahan sebelumnya telah mencoba berbagai pendekatan, termasuk pembangunan infrastruktur masif. Namun, hasilnya masih jauh dari memuaskan karena tidak mampu menyentuh akar masalah, yaitu ketidakadilan sosial, politik, dan budaya yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Dalam konteks ini, pendekatan Prabowo terhadap Papua akan menjadi ujian besar untuk menilai komitmen pemerintahannya terhadap HAM. (www.tempo.co, 17 Nop. 2024)

Meskipun pemerintah baru berjanji untuk mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dan humanis, sinyal yang terlihat masih menunjukkan dominasi pendekatan keamanan. Aktivis HAM mendesak agar pemerintah mengedepankan dialog dan penghentian operasi militer sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat Papua.

Yusril Ihza Mahendra: Antara Harapan dan Kontroversi

Penunjukan Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merupakan salah satu keputusan strategis Prabowo yang memicu reaksi beragam. Sebagai seorang pakar hukum tata negara yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan, Yusril diharapkan mampu membawa pendekatan hukum yang lebih adil dan transparan. Namun, skeptisisme juga muncul, mengingat peran Yusril dalam beberapa keputusan hukum kontroversial di masa lalu.

Dalam pidato perdananya, Yusril menekankan pentingnya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tragedi 1998. Pernyataan ini disambut baik oleh keluarga korban dan aktivis HAM, yang selama bertahun-tahun memperjuangkan keadilan. Namun, pernyataan ini juga memunculkan pertanyaan: sejauh mana komitmen pemerintah untuk benar-benar membuka kasus ini tanpa terhalang oleh dinamika politik yang kompleks?

Selain itu, tugas Yusril juga mencakup pembenahan sistem pemasyarakatan dan imigrasi. Dua sektor ini kerap diwarnai isu pelanggaran HAM, seperti perlakuan buruk terhadap tahanan dan pengungsi. Tantangan ini semakin menambah beban tanggung jawab Yusril dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM benar-benar diterapkan secara konsisten.

Harapan dan Kekhawatiran di Era Baru

Pemerintahan Prabowo membawa harapan baru sekaligus kekhawatiran besar dalam penanganan isu HAM. Di satu sisi, langkah awal seperti fokus pada penyelesaian kasus 1998 memberikan sinyal positif bahwa pemerintah ingin menunjukkan komitmennya. Namun, revisi undang-undang HAM dan pendekatan keamanan yang terus mendominasi di Papua menjadi tanda bahaya yang tidak bisa diabaikan.

Bagi masyarakat dan pegiat HAM, era ini menjadi waktu untuk terus mengawasi kebijakan pemerintah. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk menghadapi masa lalu menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar membawa perubahan positif dalam penegakan HAM di Indonesia. Jika tidak, harapan besar yang dimiliki banyak pihak bisa berubah menjadi ancaman gelap yang semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap negara.

Pada akhirnya, pertanyaan yang terus menggema adalah: apakah Prabowo Subianto akan membuktikan diri sebagai pemimpin yang membawa angin perubahan dalam isu HAM, atau justru akan memperkuat skeptisisme yang sudah lama mengakar? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Namun, perjalanan ini harus terus diiringi dengan pengawasan kritis dari seluruh elemen masyarakat. By Mukroni

Foto www.tempo.co