SKANDAL PENGOPLOSAN PERTALITE-PERTAMAX: Mafia BBM Ilegal Bobol Sistem Subsidi, Polisi Kejar Otak Utama!

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Senyap malam di Jalan Flamboyan, Medan, Rabu (5/3/2025), tiba-tiba pecah oleh derap langkah cepat anggota kepolisian. Sorot lampu senter menyasar truk tangki berwarna merah bernama PT Elnusa Petrofin yang sedang mengalirkan ribuan liter bahan bakar minyak (BBM) ilegal ke tangki SPBU Nagalan. Dalam hitungan menit, tiga orang—sopir, kernet, dan manajer SPBU—dibekuk. Begitulah awal terungkapnya skandal pengoplosan BBM bersubsidi terbesar di Sumatera Utara, yang menguak jaringan mafia BBM ilegal yang selama setahun terakhir membobol sistem subsidi negara.

Operasi Senyap Polrestabes Medan
Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan telah mengendus aktivitas mencurigakan truk tangki PT Elnusa Petrofin sejak awal 2025. Truk itu kerap mondar-mandir dari gudang gelap di Kelurahan Terjun, Medan, ke SPBU Nagalan. “Kami curiga karena truk ini sudah tidak berkontrak dengan Pertamina sejak November 2023, tapi masih menggunakan identitas Elnusa. Ini jelas upaya penyamaran,” ujar Wakil Kepala Polrestabes Medan AKBP Taryono Raharja dalam konferensi pers Jumat (7/3).

Penggerebekan Rabu malam itu membongkar modus operandi yang terstruktur. BBM ilegal dengan oktan rendah (RON 87) dioplos dengan Pertalite (RON 90) di dalam tangki SPBU. Campuran ini kemudian dijual sebagai Pertalite bersubsidi, yang harganya jauh lebih murah daripada BBM non-subsidi. “Mereka memanfaatkan selisih harga subsidi untuk meraup untung besar. Marginnya bisa Rp1.000 per liter, bandingkan dengan Rp300 per liter dari penjualan resmi,” papar Taryono.

Sindikat yang Menyamar di Balik Identitas Resmi
Investigasi Kompas menemukan, truk tangki berplat merah itu bukan sekadar kendaraan biasa. Meski kontraknya dengan Pertamina telah berakhir, truk tersebut masih menggunakan logo dan warna resmi PT Elnusa Petrofin—anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang logistik BBM. “Ini upaya sistematis untuk mengelabui masyarakat dan petugas. Mereka pura-pura jadi truk resmi Pertamina,” tegas Edith Indratriyadi, Manajer Ritel Sales Pertamina Patra Niaga Sumbagut.

Sindikat ini disebut memiliki rantai pasok rapi. BBM ilegal RON 87 didatangkan dari gudang gelap di Medan, yang dikelola oleh seorang tersangka berinisial MI—masih buron polisi. MI diduga sebagai otak pemasok yang mengatur distribusi ke sejumlah SPBU nakal. “Setiap pengiriman mencapai 8.000 liter, tiga kali seminggu. Jika dihitung, dalam delapan bulan, mereka bisa mengoplos hampir 1 juta liter BBM ilegal,” beber AKBP Taryono.

Dampak Konsumen: Mesin Rusak, Subsidi Menguap
Bagi konsumen, praktik ini ibarat bom waktu. Laboratorium Pertamina membuktikan, BBM ilegal RON 87 memiliki kualitas jauh di bawah Pertalite. “Ini gasolin biasa yang tidak memenuhi standar. Bilangan oktan rendah bisa menyebabkan knocking (ketukan mesin), merusak komponen kendaraan, dan menurunkan performa,” jelas Edith.

Sejumlah pengendara di Medan mulai mengeluh. Ahmad Fauzi (42), sopir taksi online, mengaku sempat mengganti busi dan membersihkan injektor mobilnya setelah isi BBM di SPBU Nagalan. “Awalnya kaget, mesin sering ngebul dan boros. Ternyata karena BBM oplosan,” ujarnya geram.

Tidak hanya konsumen, negara juga dirugikan. Dengan selisih subsidi Rp7.550 per liter Pertalite (asumsi harga keekonomian Pertalite Rp10.000/liter vs harga subsidi Rp2.450/liter), praktik pengoplosan ini diperkirakan menggerus anggaran negara hingga Rp7,5 miliar dalam delapan bulan. “Ini baru satu SPBU. Kami menduga ada lebih banyak lagi yang terlibat,” tandas Taryono.

Mafia Pengoplos: Bermain di Tengah Lemahnya Pengawasan
Skandal ini menguak celah sistem pengawasan BBM bersubsidi. SPBU Nagalan, misalnya, selama berbulan-bulan lolos dari pemeriksaan rutin. Edith Indratriyadi mengakui, pengawasan fisik di SPBU kerap terhambat minimnya personel. “Kami hanya bisa memantau volume penjualan. Jika ada keanehan, seperti penjualan melonjak drastis, baru kami verifikasi,” katanya.

Namun, sindikat ini rupanya cerdik memanipulasi data. Dengan mencampur BBM ilegal dan Pertalite, volume penjualan tetap tampak wajar. “Mereka juga punya dokumen palsu seolah BBM berasal dari Pertamina,” tambah Edith.

Faktor lain adalah keberadaan “truk hantu” seperti milik PT Elnusa Petrofin. Meski kontraknya habis, truk tidak segera diratakan warna atau diubah platnya. “Ini menjadi celah bagi sindikat untuk menyamar sebagai mitra resmi Pertamina,” ucap Taryono.

Pertamina Dipermalukan, Masyarakat Minta Perlindungan
Skandal ini menjadi tamparan keras bagi Pertamina. Sebagai BUMN pengelola BBM bersubsidi, perusahaan ini kembali dinilai gagal menjaga integritas distribusi. “Kami tidak tinggal diam. Kami akan audit ketat seluruh SPBU di Indonesia dan memutus kontrak dengan pihak yang terbukti nakal,” janji Edith.

Namun, langkah itu dinilai telat. Pengamat energi dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Rudi Salam Sinaga, menyebut Pertamina harusnya menggunakan teknologi real-time monitoring. “Contohnya, sensor di tangki SPBU yang langsung terhubung ke server Pertamina. Selama ini, terlalu mengandalkan laporan manual,” kritiknya.

Masyarakat pun menuntut perlindungan. “Ini sudah kejahatan terstruktur. Negara harus menindak tegas tidak hanya pelaku di lapangan, tapi juga cukong-cukong yang berdasi,” seru Ketua Komunitas Motor Medan, Irfan Siregar.

Polisi Kejar Otak Utama dan Perluas Jaringan
Hingga kini, polisi masih memburu MI, otak pemasok BBM ilegal yang kabur setelah penggerebekan. Intelijen menyebut MI memiliki koneksi dengan sindikat pengoplos BBM di Jawa dan Sumatera. “Kami mendalami aliran dana dan keterlibatan pejabat yang mungkin melindungi,” ungkap sumber polisi yang enggan disebut namanya.

Pasukan gabungan juga mengamankan gudang penyimpanan BBM ilegal di Kelurahan Terjun. Di lokasi, ditemukan 20.000 liter gasolin RON 87 siap distribusi. “Ini bukti bahwa sindikat ini punya jaringan luas. Kami akan terus membongkar sampai ke akar,” tegas AKBP Taryono.

UU Cipta Kerja dan Ancaman Hukum
Ketiga tersangka—Manajer SPBU M Agustian Lubis, sopir Untung, dan kernet Yudhi—dijerat Pasal 55 UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 UU Cipta Kerja. Ancaman hukumannya mencapai 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.

Namun, hukumannya dinilai belum setimpal dengan kerugian negara. “UU Migas perlu direvisi. Pelaku pengoplosan BBM subsidi harus dikenakan pasal korupsi karena merugikan keuangan negara,” usul pengacara publik, Rika Marpaung.

Pelajaran dari Medan: Sistem Subsidi Harus Dirombak
Skandal SPBU Nagalan menjadi alarm bagi pemerintah. Sistem subsidi BBM yang mengalir deras tanpa pengawasan ketat hanya mengundang penjahat berdasi. “Pemerintah harus mempertimbangkan beralih ke subsidi langsung ke masyarakat, bukan melalui harga BBM. Ini lebih aman dari manipulasi,” saran Dr. Rudi.

Sementara itu, di jalanan Medan, masyarakat mulai skeptis. “Kalau mau aman, lebih baik beli Pertamax non-subsidi. Tapi harga mahal. Kami rakyat kecil selalu jadi korban,” keluh Rina, ibu rumah tangga yang mengantre di SPBU.

Sebagai langkah darurat, Pertamina akan memasang stiker hologram di setiap nozzle pompa BBM bersubsidi. “Stiker ini akan rusak jika terkena BBM non-subsidi. Cara sederhana, tapi bisa membantu konsumen,” ujar Edith.

Epilog: Mafia BBM vs Negara
Kasus pengoplosan Pertalite di Medan bukan sekadar kejahatan biasa. Ini adalah cermin bobolnya sistem pengawasan, keserakahan oknum, dan derita rakyat yang terjepit. Polisi mungkin akan menangkap sang otak, Pertamina mungkin akan memperketat pengawasan, tetapi selama celah subsidi masih terbuka, selama itu pula mafia BBM akan terus mencari mangsa.

Kini, bola ada di tangan pemerintah: maukah mereka belajar dari Medan, atau membiarkan skandal ini menjadi episode kelam yang terulang? By Mukroni

Foto Kowantaranews.com