Menkeu Tegaskan: Rp 200 T Dana SAL ke Bank BUMN Bukan untuk Konglomerat, Fokus Sektor Produktif

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun ke lima bank BUMN bukanlah stimulus untuk menguntungkan konglomerat, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 yang digelar Institut untuk Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (Indef) pada Selasa, 28 Oktober 2025.“Kebijakan ini adalah kebijakan fiskal kontra-siklus. Kita tidak mengeluarkan uang baru, tetapi memanfaatkan SAL yang ada untuk menambah likuiditas perekonomian,” ujar Purbaya di hadapan ratusan ekonom, akademisi, dan pelaku usaha. Ia menekankan bahwa dana ini harus menjadi katalis pertumbuhan kredit tanpa menambah defisit anggaran. SAL sendiri merupakan sisa anggaran pemerintah dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi. Dengan menempatkannya di bank BUMN, pemerintah berharap likuiditas perbankan meningkat, suku bunga kredit turun, dan akses pembiayaan bagi dunia usaha—khususnya UMKM—semakin terbuka lebar.

Larangan Ketat: Tidak untuk Konglomerat, Tidak untuk Valas

Purbaya secara khusus menggarisbawahi dua larangan keras dalam penyaluran dana ini: tidak boleh mengalir ke konglomerat dan tidak boleh digunakan untuk pembelian valuta asing. “Kita tidak ingin dana ini memperlebar jurang ketimpangan yang sudah ada,” tegasnya.Larangan ini bukan tanpa alasan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa hingga kuartal III 2025, porsi kredit kepada kelompok usaha besar masih mendominasi 45% dari total outstanding kredit perbankan, sementara UMKM hanya mendapat porsi 20,1%. Padahal, UMKM menyumbang 61% PDB dan 97% tenaga kerja nasional.

Selain itu, pembatasan pembelian valas dimaksudkan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak pasar global. “Jika dana ini mengalir ke spekulasi valas, maka tujuan utama kita—yaitu mendorong pertumbuhan riil—justru akan terdistorsi,” tambah Purbaya.Imbal Hasil 4%: Dorong Bank Segera Salurkan KreditUntuk memastikan dana tidak “mengendap” di bank, pemerintah menetapkan imbal hasil hanya 4% per tahun atas dana yang ditempatkan.

Angka ini jauh di bawah suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) overnight yang berkisar 5,5–6%. Dengan demikian, bank terdorong untuk segera menyalurkan dana sebagai kredit dengan margin keuntungan yang lebih menarik.“Kami sengaja buat imbal hasil rendah agar bank tidak nyaman menyimpan dana ini. Mereka harus segera mengalirkannya ke sektor riil,” jelas Purbaya.

Alokasi dan Realisasi: BRI Paling Cepat, Mandiri Ikuti

Penempatan dana SAL senilai Rp 200 triliun telah dilakukan pada 12 September 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Rp 55 triliun masing-masing untuk BRI, Bank Mandiri, dan BNI

Rp 25 triliun untuk Bank BTN

Rp 10 triliun untuk Bank Syariah Indonesia (BSI)

Hingga Oktober 2025, realisasi penyaluran menunjukkan progres yang signifikan:

BRI menjadi yang tercepat dengan 100% penyaluran (Rp 55 triliun) per 16 Oktober 2025. Dari jumlah tersebut, Rp 28,08 triliun dialokasikan ke segmen mikro, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sisanya mengalir ke korporasi, komersial, dan konsumer dengan porsi yang seimbang.

Bank Mandiri telah menyalurkan Rp 40,7 triliun atau 74% dari dana yang diterima. Fokus utama adalah UMKM, industri padat karya, perkebunan, hilirisasi mineral, dan sektor kesehatan—sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Sementara itu, BNI, BTN, dan BSI masih dalam tahap penyaluran dengan progres di atas 50%, menurut laporan internal Kementerian Keuangan.Tanggapan Ahli: Pengawasan Harus DiperketatGuru Besar Ekonomi Pembangunan dari IPB University dan Universitas Paramadina, Prof. Didin S. Damanhuri, memberikan apresiasi sekaligus peringatan. “Langkah ini sangat tepat untuk mengatasi credit crunch di sektor riil. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, risiko leakage ke konglomerat tetap ada,” ujarnya.Didin menyarankan pembentukan satuan tugas independen yang melibatkan OJK, BI, KPK, dan akademisi untuk memantau aliran kredit secara real-time. “Transparansi data penerima kredit harus dibuka ke publik, minimal pada level agregat per sektor dan skala usaha,” tegasnya.Ia juga menyoroti pentingnya indikator keberhasilan yang jelas, seperti peningkatan rasio kredit UMKM terhadap total kredit, penurunan NPL sektor produktif, dan pertumbuhan output di sektor prioritas.

Kebuntuan Utang Whoosh: Pemerintah dan Danantara Saling Lempar Tanggung Jawab

Proyeksi Dampak Ekonomi

Kementerian Keuangan memperkirakan kebijakan ini mampu mendorong pertumbuhan kredit tahunan hingga 10–12% pada 2026, naik dari proyeksi awal 8–9%. Dengan efek pengganda (multiplier effect) sekitar 1,5–2 kali, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan mencapai 5,4–5,6% tahun depan—lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar 5,2%.Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada disiplin penyaluran dan respons dunia usaha. Jika kredit terserap baik di sektor riil, inflasi diperkirakan tetap terkendali di kisaran 2,5±1%, didukung oleh stabilisasi harga pangan dan energi.

Stimulus Cerdas di Tengah Ketidakpastian Global

Di tengah ancaman resesi global, perlambatan ekspor, dan tekanan geopolitik, penempatan dana SAL Rp 200 triliun menjadi salah satu langkah fiskal paling cerdas pemerintahan saat ini. Tanpa menambah utang, tanpa mencetak uang baru, pemerintah berhasil menggerakkan roda ekonomi dari dalam.

Namun, seperti diingatkan Menkeu Purbaya, “Kebijakan ini bukan akhir, tapi awal. Keberhasilannya ada di tangan bank dan dunia usaha. Jika kita semua menjaga amanah, maka manfaatnya akan dirasakan oleh rakyat, bukan segelintir elit.”Dengan realisasi BRI yang telah 100% dan Mandiri di atas 70%, sinyal awal sangat positif. Kini, bola ada di lapangan: apakah Rp 200 triliun ini akan menjadi katalis kebangkitan ekonomi rakyat, atau sekadar angka di laporan keuangan? By Mukroni