Ekonomi RI Tumbuh 5,04%, Tapi Rumah Tangga Masih Tertatih: Daya Beli Lemah & PHK Mengintai

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan III-2025: 5,04% (year-on-year). Angka ini memang positif, bahkan sedikit di atas ekspektasi pasar yang memprediksi sekitar 4,95–5,00%. Dari sisi makro, perekonomian nasional tampak tangguh. Namun, di balik kilau angka tersebut, denyut nadi ekonomi rumah tangga justru semakin melemah. Konsumsi rumah tangga—yang selama ini menjadi penopang utama PDB (sekitar 55–57%)—malah melambat dari 4,97% pada triwulan II menjadi hanya 4,89%. Ini adalah sinyal kuat bahwa pemulihan ekonomi belum inklusif dan belum dirasakan oleh mayoritas rakyat.

Apa yang Mendorong Pertumbuhan Makro?

Pertumbuhan 5,04% ini didorong oleh hampir semua sektor, dengan industri pengolahan (manufaktur) tetap menjadi kontributor terbesar, menyumbang 19,15% terhadap struktur PDB. Dari sisi pengeluaran, ekspor menjadi bintang lapangan dengan pertumbuhan 9,91%—tercepat di antara komponen lainnya. Ekspor barang seperti minyak nabati dan hewani, besi baja, serta nikel olahan, terus menjadi andalan. Sementara itu, ekspor jasa juga melonjak berkat lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara, terutama dari Tiongkok, Singapura, dan Australia pasca-pelonggaran kebijakan visa dan promosi destinasi super prioritas.

Investasi (PMTB) juga tumbuh solid di kisaran 5,2%, didukung oleh proyek infrastruktur pemerintah dan masuknya investasi asing di sektor energi terbarukan serta data center. Belanja pemerintah pun mulai menggeliat menjelang akhir tahun, meski belum maksimal. Secara keseluruhan, struktur pertumbuhan ini menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global—seperti perlambatan ekonomi Tiongkok, suku bunga tinggi di AS, dan konflik geopolitik di Timur Tengah.

Tapi, Mengapa Rumah Tangga Masih Tertatih?

Di balik angka-angka makro yang menggembirakan, ada cerita lain yang jauh dari kata “pemulihan”. Konsumsi rumah tangga melambat bukan karena masyarakat tiba-tiba menjadi hemat, melainkan karena daya beli yang terus tergerus. Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) terus merosot sepanjang triwulan III, dengan IKE bahkan berada di bawah ambang 100—artinya mayoritas rumah tangga merasa kondisi ekonomi saat ini buruk.

Penyebab utamanya? Penghasilan tidak sesuai harapan dan pesimisme terhadap lapangan kerja. Data BPS Agustus 2025 menunjukkan pengangguran terbuka naik menjadi 7,46 juta orang (4,85%), bertambah 180.000 orang hanya dalam enam bulan sejak Februari. Yang lebih mengkhawatirkan, gelombang PHK massal terus terjadi di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), misalnya, mengalami kontraksi pertumbuhan hingga minus 1,2% pada triwulan III. Banyak pabrik di Jawa Barat dan Jawa Tengah terpaksa memangkas produksi karena permintaan ekspor menurun akibat resesi di Eropa dan persaingan ketat dengan Vietnam serta Bangladesh. Akibatnya, ribuan buruh kehilangan pekerjaan. Di Karawang, Bekasi, dan Tangerang, antrean panjang di bursa kerja menjadi pemandangan sehari-hari.

Bom Waktu di Triwulan IV

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% untuk tahun 2025 secara keseluruhan. Artinya, triwulan IV harus tumbuh minimal 5,8–6,0%—angka yang sangat ambisius mengingat kondisi saat ini. Belanja pemerintah memang biasanya melonjak di akhir tahun (efek year-end spending), tapi jika hanya untuk proyek infrastruktur besar atau belanja barang, dampaknya ke ekonomi riil akan minim. Yang dibutuhkan adalah belanja yang langsung menyentuh kantong masyarakat: bansos tepat sasaran, subsidi upah, atau program padat karya di daerah-daerah terdampak PHK.

Tanpa itu, risiko perlambatan lebih dalam pada 2026 sangat nyata. Apalagi, target jangka panjang pemerintahan baru—pertumbuhan 8% pada 2029—akan semakin sulit dicapai jika fondasi ekonomi rumah tangga terus rapuh.

Apa yang Harus Dilakukan?

Beberapa langkah konkret yang bisa diambil pemerintah dalam waktu dekat:

Stimulus langsung ke rumah tangga: Perluas bansos tunai, berikan subsidi listrik/gas untuk kelas menengah bawah, atau luncurkan program “kartu prakerja plus” dengan pelatihan berbasis digital dan logistik.

Presiden Prabowo Komitmen Turunkan Ketimpangan: Gini Target 0,35 dan GK Naik Tiap Tahun

Selamatkan sektor padat karya: Berikan insentif pajak bagi industri tekstil dan alas kaki, fasilitasi relokasi pabrik ke kawasan industri baru, dan dorong diversifikasi pasar ekspor ke Afrika dan Timur Tengah.

Ciptakan lapangan kerja baru: Percepat proyek IKN sebagai pusat pertumbuhan baru, dorong investasi di sektor pariwisata berkelanjutan, dan kembangkan ekonomi digital di daerah.

Belanja akhir tahun yang inklusif: Alihkan anggaran ke proyek padat karya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten—daerah dengan PHK tertinggi.

Ekonomi Indonesia memang tumbuh. Tapi pertumbuhan itu belum merata. Angka 5,04% bisa menjadi ilusi jika mayoritas rakyat masih kesulitan membeli beras, bayar listrik, atau sekadar bertahan di tengah ancaman PHK. Pemulihan yang sejati bukan hanya soal GDP, tapi soal berapa banyak dompet rakyat yang kembali terisi.

Jika pemerintah gagal menjembatani kesenjangan ini, maka ancaman stagnasi—atau bahkan resesi ringan—bukan lagi isapan jempol. Triwulan IV adalah ujian nyata. Akankah belanja akhir tahun menjadi penyelamat, atau hanya sekadar angka di laporan keuangan? By Mukroni