Jakarta, Kowantaranews.com – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan menggunakan peraturan perundangan terbaru. Pernyataan ini merujuk pada dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menjadi landasan utama dalam penyusunan peraturan teknis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Putusan MK..
Category Archives: NASIONAL
Jakarta, Kowantaranews.com -Kasus yang melibatkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, telah menarik perhatian publik dan menimbulkan perdebatan di kalangan hukum dan masyarakat. Persoalan ini bermula dari dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ghufron pada tahun 2022, di mana ia dituduh melakukan intervensi untuk memindahkan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan menantu dari..
Jakarta, Kowantaranews.com -Pada bulan Agustus 2024, Indonesia dihadapkan pada gelombang protes publik yang menguat terhadap upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada). Rencana revisi ini terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat, tetapi tampaknya tidak dihormati..
Jakarta, Kowantaranews.com -Dalam dinamika politik yang semakin kompleks dan penuh tantangan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sebuah keputusan penting diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan bahwa rencana pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang semula dijadwalkan pada 22 Agustus 2024 dibatalkan. Dengan demikian,..
Jakarta, Kowantaranews.com -Berita mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada 2024 merupakan peristiwa penting dalam lanskap politik Indonesia. Putusan ini tidak hanya berpengaruh pada jalannya Pilkada, tetapi juga menimbulkan dampak besar terhadap dinamika kekuatan politik, terutama dalam menjaga keseimbangan antara partai-partai politik besar dan aspirasi..
Jakarta, Kowantaranews.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah Indonesia tengah berada di pusaran kritik keras dari berbagai kalangan hukum dan masyarakat sipil. Kritik ini mencuat setelah adanya dugaan pelanggaran konstitusi terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada. Desakan ini muncul terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang tegas mengenai hal tersebut…
Jakarta, Kowantaranews.com -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja diumumkan mengenai perubahan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024 telah mengguncang lanskap politik Indonesia. Dengan putusan yang mengurangi ambang batas suara dari 20% menjadi hanya 7,5%, MK telah membuka peluang yang lebih besar bagi partai-partai kecil dan kandidat independen untuk turut serta dalam..
Jakarta, Kowantaranews.com -Pilkada Jakarta 2024 semakin mendekat, dan dinamika politik di ibu kota pun kian intens. Berbagai manuver dan strategi mulai terlihat dari partai-partai besar, terutama dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang berupaya merumuskan pasangan calon yang akan diusung dalam kontestasi politik tersebut. Salah satu perkembangan paling signifikan adalah keputusan KIM untuk mengusung Ridwan Kamil,..
Jakarta, Kowantaranews.com -Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-79 di Beijing, China, tahun 2024 diselenggarakan dengan penuh kemeriahan dan semangat kebangsaan. Acara yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 2024 ini menjadi ajang perayaan yang mempertemukan masyarakat Indonesia di China, serta para sahabat dari berbagai negara yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia. Bertajuk Gempita..
Jakarta, Kowantaranews.com -Demokrasi Indonesia, yang telah berjuang untuk menegakkan fondasi politiknya sejak Reformasi 1998, saat ini menghadapi tantangan serius. Sebagai negara yang memiliki sistem politik presidensial dengan multipartai yang terfragmentasi, Indonesia berdiri di tepi jurang yang bisa mengancam kelangsungan demokrasinya. Dalam konteks ini, negara kita seolah sedang menghadapi bom waktu politik yang dapat meledak kapan..





