Mengurai Bom Waktu Politik: Menyikapi Kerapuhan Demokrasi Indonesia

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Demokrasi Indonesia, yang telah berjuang untuk menegakkan fondasi politiknya sejak Reformasi 1998, saat ini menghadapi tantangan serius. Sebagai negara yang memiliki sistem politik presidensial dengan multipartai yang terfragmentasi, Indonesia berdiri di tepi jurang yang bisa mengancam kelangsungan demokrasinya. Dalam konteks ini, negara kita seolah sedang menghadapi bom waktu politik yang dapat meledak kapan saja jika tidak ditangani dengan bijak. Artikel ini akan menguraikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi kita dan menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga kestabilan politik.

1. Kerapuhan Sistem Presidensial di Indonesia

Sistem politik Indonesia, yang mengadopsi model presidensial, memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Dalam sistem ini, presiden memegang kekuasaan eksekutif utama dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen kecuali dalam kasus pelanggaran berat. Meskipun hal ini memberikan stabilitas dalam jangka pendek, sistem ini cenderung menimbulkan konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Ketidakselarasan antara presiden dan parlemen bisa menyebabkan apa yang dikenal sebagai “the divided government,” di mana presiden hanya mendapatkan dukungan minoritas dari parlemen. Ini berpotensi menyebabkan kebuntuan dalam pengambilan keputusan, memperlambat reformasi, dan menimbulkan ketidakstabilan politik. Apalagi, dalam sistem multipartai yang sangat terfragmentasi seperti Indonesia, potensi konflik antara presiden dan berbagai partai politik sangat tinggi.

2. Dampak Ekonomi dan Sosial terhadap Demokrasi

Krisis ekonomi dan ketidakstabilan sosial memperburuk kerentanan sistem politik kita. Ketika ekonomi sedang menghadapi kesulitan, misalnya, inflasi tinggi, pengangguran, dan ketidakpastian pasar, ketidakstabilan politik sering kali mengikuti. Dalam situasi seperti itu, presiden mungkin menghadapi tekanan yang semakin besar dari parlemen dan publik. Hal ini bisa menambah ketegangan antara lembaga-lembaga pemerintah dan menghambat efektivitas kebijakan.

Lebih lanjut, konflik horizontal dan ketegangan sosial yang luas memperburuk keadaan. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial bisa memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, perbedaan politik dan ideologi yang ada dalam sistem multipartai sering kali diperburuk oleh ketidakpuasan sosial. Ini bisa mengarah pada konflik yang lebih dalam antara berbagai kelompok politik dan lembaga pemerintah.

3. Kesenjangan dalam Representasi dan Dukungan Publik

Dalam sistem presidensial, presiden dapat terpilih dengan dukungan minoritas suara, sementara mayoritas rakyat mungkin merasa tidak terwakili dengan baik. Misalnya, jika seorang presiden terpilih dengan 40% suara sementara dua kandidat lainnya mendapatkan 35% dan 25%, presiden yang terpilih memegang kekuasaan yang besar meskipun tidak mewakili mayoritas. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan publik dan memperburuk polarisasi politik.

Sistem multipartai yang terfragmentasi juga menyulitkan pencapaian konsensus dan koalisi yang stabil. Akibatnya, pengambilan keputusan menjadi lebih sulit dan lambat. Ini juga mengarah pada ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam pemerintahan, di mana kebijakan dapat berubah secara drastis tergantung pada kekuatan koalisi yang ada.

4. Pelajaran dari Studi Internasional

Penelitian oleh Adam Przeworski dan koleganya menunjukkan bahwa sistem presidensial cenderung menghadapi risiko kegagalan yang lebih besar dibandingkan dengan sistem parlementer, terutama di negara-negara dengan ekonomi yang sedang berkembang atau dalam krisis. Penelitian ini menemukan bahwa demokrasi dalam sistem presidensial yang ekonominya tumbuh dapat mengalami kegagalan lebih cepat dibandingkan sistem parlementer dalam kondisi yang sama.

Temuan ini menunjukkan bahwa sistem presidensial mungkin tidak cocok untuk negara dengan struktur politik dan sosial yang kompleks seperti Indonesia. Dalam situasi di mana terdapat konflik horizontal dan ketidakstabilan ekonomi, sistem parlementer, yang memungkinkan lembaga eksekutif untuk dijatuhkan oleh parlemen dan sebaliknya, dapat memberikan fleksibilitas dan harmoni yang lebih besar.

5. Rekomendasi untuk Menyikapi Kerapuhan Demokrasi

Untuk menjaga kestabilan demokrasi di Indonesia, beberapa langkah strategis perlu diambil:

a. Evaluasi Kembali Sistem Politik

Mengingat tantangan-tantangan yang ada, penting untuk mempertimbangkan kembali sistem politik yang ada. Beberapa pengamat menyarankan agar Indonesia beralih ke sistem parlementer yang dapat memberikan lebih banyak stabilitas dan harmoni antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sistem parlementer memungkinkan untuk koreksi cepat terhadap kesalahan politik dan memperbaiki ketidakselarasan antara pemerintah dan parlemen.

b. Membangun Koalisi yang Stabil

Dalam jangka pendek, presiden dan wakil presiden perlu memastikan bahwa mereka memperoleh dukungan mayoritas dari parlemen. Hal ini dapat dicapai dengan membentuk koalisi yang stabil dan tidak terlalu beragam. Koalisi yang solid dan koheren akan memungkinkan presiden untuk menerapkan kebijakan dengan lebih efektif dan mengurangi ketegangan politik.

c. Memperkuat Sistem Checks and Balances

Penting untuk memperkuat sistem checks and balances dalam pemerintahan. Ini termasuk memperkuat peran lembaga-lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga-lembaga ini harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan.

d. Meningkatkan Keterlibatan Publik

Keterlibatan publik dalam proses politik juga sangat penting. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi tentang kebijakan pemerintah. Peningkatan partisipasi publik dapat membantu mengurangi ketidakpuasan dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

Demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar. Sistem presidensial yang diterapkan dalam konteks multipartai yang terfragmentasi dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan memperburuk konflik sosial dan ekonomi. Untuk menjaga kestabilan dan kelangsungan demokrasi, penting untuk mengevaluasi kembali sistem politik, membangun koalisi yang stabil, memperkuat sistem checks and balances, dan meningkatkan keterlibatan publik.

Jika langkah-langkah ini diambil dengan serius dan efektif, Indonesia dapat menghindari bahaya bom waktu politik dan membangun fondasi demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk masa depan. *Mukroni

Foto Kompas