Megawati Soekarnoputri: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Langgar Konstitusi

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -5 Agustus 2024 – Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, kembali menegaskan posisinya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dalam sebuah acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Balai Samudra, Jakarta, Megawati menekankan bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

Megawati yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menolak keras wacana tersebut pada sekitar tahun 2022. Ia mengungkapkan bahwa penolakannya didasarkan pada pemahaman mendalam mengenai konstitusi dan hukum negara. “Saya tahu hukum kok,” ujar Megawati dengan tegas. Dia menambahkan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden jelas melanggar konstitusi yang telah ditetapkan sejak era reformasi.

Hubungan dengan Presiden Jokowi

Meskipun Megawati menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden, ia menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap baik-baik saja. Dalam pidatonya, Megawati menjelaskan bahwa meskipun mereka berbeda pandangan mengenai isu tersebut, komunikasi dan pertemuan antara dirinya dan Presiden Jokowi terus berlanjut dengan lancar, baik di Istana maupun di luar Istana.

“Saya sama Presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, saya tidak mau ketika diminta tiga periode (lantas renggang). Karena, saya katanya tidak mau memperpanjang (jabatan presiden). Lho, saya tahu hukum kok (sehingga menolak memperpanjang),” ujar Megawati.

Megawati menekankan bahwa perbedaan pandangan tidak semestinya merusak hubungan baik antara pimpinan negara dan partai. Ia menyatakan bahwa penolakannya terhadap perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah persoalan pribadi, melainkan soal kepatuhan terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.

Pilihan Politik pada Pemilu 2024

Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Megawati dan Presiden Jokowi menjadi sorotan publik, terutama menjelang Pemilu 2024. Megawati memilih dan mendukung pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Sementara itu, Presiden Jokowi memilih dan mendukung pasangan Prabowo Subianto dan putranya, Gibran Rakabuming Raka. Pemilu 2024 akhirnya dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran, dengan pasangan Ganjar-Mahfud menempati posisi ketiga setelah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka

Dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka, Megawati menyerahkan secara simbolis duplikat bendera pusaka kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Hadir dalam acara tersebut Wakil Dewan Pengarah BPIP Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, serta jajaran pimpinan BPIP dan para gubernur serta penjabat gubernur se-Indonesia.

Pentingnya Menjaga Semangat Kemerdekaan

Megawati juga mengingatkan bahwa Indonesia baru 79 tahun merdeka dan semangat kemerdekaan harus terus dijaga. Ia menekankan pentingnya kerja keras, gotong royong, dan komitmen untuk mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Megawati mengkritik para pejabat yang terlena dengan kekuasaan dan melupakan semangat kemerdekaan.

“Masak, kalian yang sudah merasakan kemerdekaan terlalu luluh, tidak lagi memikirkan yang akan terjadi kalau kalian sendiri tidak punya semangat kemerdekaan. Maunya cuma enak-enak saja. Hanya berpikir untuk mendapat kekuasaan, setelah itu kenyamanan,” kata Megawati.

Ia juga mengkritik para pejabat yang tidak peduli dengan masalah-masalah rakyat, seperti tingginya angka stunting di berbagai daerah. Megawati menantang para pejabat untuk lebih sering mengunjungi daerah-daerah di Indonesia ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurutnya, kunjungan ke daerah seharusnya bukan hanya dilakukan saat mencari kekuasaan.

“Coba bayangkan jangan hanya pergi ke luar negeri saja, datanglah ke seluruh daerah 38 provinsi. Coba bayangkan, masa hanya karena begitu saja tidak mau untuk melihat republik kita yang tercinta. Apakah hanya ingin mendapatkan kuasa, hanya menjadi pejabat? Nonsense, enggak akan langgeng!” tegas Megawati.

Konstitusi dan Tiga Periode

Megawati menjelaskan bahwa penolakannya terhadap perpanjangan masa jabatan presiden didasarkan pada kajian konstitusi dan konsultasi dengan ahli tata negara. Ia menekankan bahwa konstitusi melarang perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Perubahan konstitusi terkait masa jabatan presiden dilakukan pada era reformasi untuk mencegah kekuasaan absolut dan menjaga demokrasi.

“Mana ahli hukum? Itu ranah konstitusi, saya enggak punya hak katakan boleh atau tidak, itu mesti MPR, karena apa? Dari presiden seumur hidup waktu reformasi diubah TAP MPR-nya, saya tanya ahli tata negara, TAP-nya masih berlaku? Yes,” kata Megawati.

Seruan untuk Memikirkan Masa Depan Bangsa

Dalam pidatonya, Megawati juga mengingatkan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan dan keadilan sosial belum selesai. Ia menyerukan agar semua pihak terus bekerja keras dan berpikir jangka panjang untuk masa depan bangsa. Menurutnya, semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama harus menjadi dasar dalam setiap langkah pembangunan.

Megawati menekankan bahwa masa depan bangsa tidak bisa hanya ditentukan oleh ambisi kekuasaan semata. Ia berharap agar semua pihak, terutama para pejabat, lebih mementingkan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam acara tersebut, Megawati kembali menegaskan bahwa menjaga konstitusi adalah tanggung jawab bersama. Ia mengingatkan bahwa perubahan konstitusi terkait masa jabatan presiden telah dilakukan dengan alasan yang kuat pada era reformasi, dan upaya untuk mengubahnya kembali demi kepentingan tertentu harus ditolak.

Megawati juga mengingatkan bahwa hubungan baik antara pimpinan negara dan partai adalah hal yang penting, meskipun ada perbedaan pandangan. Ia berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa.

Dengan semangat kemerdekaan dan komitmen untuk keadilan sosial, Megawati menekankan bahwa perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik harus terus dilanjutkan. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga konstitusi, semangat gotong royong, dan kepedulian terhadap rakyat sebagai dasar dalam setiap langkah pembangunan negara. *Mukroni

Foto Kowantaranews