Warteg Bakal Dilarang di IKN, Begini Saran Kowantara

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mulai berjalan usai Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking Nusantara superblock pada 20 Desember 2023 lalu. Rencananya, akan ada hotel bintang 5, hotel bintang 4, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan sekolah internasional di Nusantara Superblock tersebut.

Selain itu, proyek pembangunan infrastruktur dasar juga sudah dimulai seperti kantor, istana presiden, jalan, kantor menteri, instalasi air, dan jembatan.

Namun, dalam proses pembangunan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Basuki Hadimuljono memastikan tidak akan ada warteg (Warung Tegal) di sekitar proyek Ibu Kota Negara (IKN) untuk para pekerja. Pemerintah, kata dia, akan menyiapkan dapur umum untuk para pekerja konstruksi.

Selain warteg, penggunaan bedeng untuk istirahat para pekerja juga tidak diperbolehkan. Tujuannya agar lokasi proyek tidak terlihat kumuh di ibu kota baru yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. Basuki mengatakan pada bulan Februari sampai Maret 2024 akan ada sebanyak 16 ribu pekerja di proyek IKN. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan 22 tower khusus untuk para pekerja.

BACA JUGA : PROFILE KOMUNITAS KOWANTARA, 2020

“Semua masuk ke rusun, hunian pekerja, jadi semua tertib. Sehingga nanti tidak ada bedeng-bedang, enggak ada lagi misalnya kekumuhan warteg-warteg insyaallah. Bukan kita nggak boleh, bukan kita melarang, tidak memperhatikan, tapi semua untuk higienis masuk ke dalam hunian dengan dapur-dapur umum yang lebih baik,” tegasnya, Jumat (22/12/2023) lalu.

Menurutnya, hal ini dilakukan agar pembangunan proyek-proyek besar yang biasa berdampak negatif terhadap kehidupan sosial bisa dihindari.

“Pemerintah menginginkan pekerja proyek di IKN tertib dan disiplin meniru cara kerja perusahaan minyak dan gas (migas),” katanya.

Keberadaan Warung Tegal sendiri di Indonesia sudah sangat menjamur, bahkan berdasarkan data Koperasi Warung Nusantara Bahari Tegal (Kowantara) jumlahnya mencapai 40 ribu.

“Kowantara punya data 10 ribu (jumlah warteg), tapi ada sekitar lebih dari 40 ribu dari data kependudukan dari asal daerah yaitu Kabupaten Brebes, Tegal dan Kota Tegal yang urban ke Jadebotabek dan berprofesi usaha kuliner terutama warteg,” kata Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni, Selasa (26/12/2023).

Sebagai pemilik usaha kuliner yang berasal Kabupaten Tegal atau di pusat Kota Slawi, Mukroni mengatakan pengusaha warteg akan selalu menyediakan makanan dan minuman dengan harga terjangkau.

“Kami akan mengembangkan kuliner di mana pun selagi menu kami diterima, dengan konsep menu rumahan yang sehat dan harga terjangkau,” ujarnya.

Termasuk dengan merambah ibu kota baru jika nanti sudah terbangun dengan sempurna. Menanggapi pernyataan Menteri Basuki soal warteg tidak boleh ada di sekitar proyek IKN, Mukroni mengatakan, pihaknya memberikan beberapa usulan.

Pertama, adalah membuka dialog terbuka dengan pejabat tersebut untuk memahami alasan di balik pandangannya dan menyampaikan perspektif mengenai pentingnya warteg dalam ekonomi lokal.

“Dalam konteks membuka dialog terbuka dengan pejabat, ini berarti memulai percakapan atau pertemuan dengan tujuan untuk saling memahami, membuka pintu komunikasi yang transparan, dan mengatasi perbedaan pandangan,” ujarnya.

Kedua, dengan pendekatan edukatif yakni menyediakan informasi dan data yang mendukung peran positif warteg dalam memberikan lapangan pekerjaan, mendukung perekonomian lokal, dan memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Ketiga, warteg melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang kontribusi positif warteg dan usaha kecil lainnya.

“Warteg dan usaha kecil mendukung pemberdayaan ekonomi lokal dengan menciptakan peluang pekerjaan bagi penduduk setempat, mereka sering kali menjadi sumber penghidupan bagi pemilik usaha dan karyawan lokal. Bahwa warteg menyajikan hidangan-hidangan tradisional yang mencerminkan keanekaragaman kuliner Indonesia. Ini dapat membantu mempertahankan kearifan lokal dan warisan kuliner,” bebernya.

Kolaborasi dengan Komunitas Lokal
Menu makanan rumahan warteg juga memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini mendukung inklusivitas dan keberlanjutan akses pangan karena warteg lokal biasanya mendapatkan bahan baku dari pemasok lokal dan petani setempat.

Keempat, melakukan lobi dan advokasi untuk perubahan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan warteg sebagai bisnis kecil. Utamanya kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan atau pihak berwenang agar mereka membuat keputusan atau perubahan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan warteg sebagai bisnis kecil.

Kelima, warteg akan berkolaborasi dengan komunitas lokal, organisasi kemasyarakatan, untuk memperkuat dukungan bersama. Keenam, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang dapat berdampak pada warteg dan mengidentifikasi apakah ada diskriminasi atau ketidaksetaraan.

“Ketujuh menggelar pertemuan publik atau forum diskusi untuk mendengarkan masukan dan pendapat masyarakat mengenai sikap pejabat terhadap warteg,” tambah Mukroni.

Lalu, kedelapan menggunakan media sosial dan kampanye online untuk membangun dukungan masyarakat dan menyoroti kontribusi warteg. Kemudian, kesembilan menyediakan pelatihan dan dukungan untuk pemilik warteg dalam mengembangkan keahlian mereka, meningkatkan kualitas makanan, dan menyesuaikan dengan perubahan permintaan pasar.

“Terakhir, mendorong inovasi di dalam warteg, seperti menu yang lebih bervariasi, layanan pelanggan yang lebih baik, atau strategi pemasaran yang lebih efektif, untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan bisnis,” tambahnya. ***

Sumber Liputan6.com

Foto Dok. Kowantara