Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia di Tengah Tekanan Utang

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian investor di seluruh dunia kembali tertuju pada kebijakan The Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat. Sidang The Fed yang berlangsung pada Rabu, 31 Juli 2024, memberikan sinyal kuat bahwa suku bunga akan turun pada September mendatang. Meskipun keputusan penurunan suku bunga belum diambil saat itu juga, harapan akan penurunan suku bunga ini memberikan angin segar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Artikel ini akan mengulas dampak penurunan suku bunga The Fed, peringkat kredit Indonesia, risiko eksternal yang dihadapi, serta tantangan dan strategi pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan utang.

Dampak Penurunan Suku Bunga The Fed

Penurunan suku bunga The Fed dipandang sebagai kabar baik bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dengan suku bunga yang lebih rendah, dana investasi global cenderung mencari tempat yang lebih menguntungkan, termasuk obligasi pemerintah Indonesia yang menawarkan imbal hasil menarik. Ini bisa menjadi dorongan signifikan bagi perekonomian Indonesia yang sedang berusaha mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Investasi asing yang masuk ke Indonesia dapat memperkuat nilai tukar rupiah dan membantu menstabilkan pasar keuangan. Selain itu, arus masuk dana investasi ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur dan pembangunan lainnya yang menjadi prioritas pemerintah. Namun, meskipun prospek ini terlihat positif, tantangan masih banyak mengintai, terutama terkait dengan pengelolaan utang pemerintah.

Peringkat Kredit Indonesia dan Optimisme S&P Global

Pada tanggal 30 Juli 2024, S&P Global, salah satu lembaga pemeringkat utama di dunia, mempertahankan peringkat kredit Indonesia dalam kategori layak investasi, BBB/A-2, dengan outlook stabil. Keputusan ini didasarkan pada penilaian bahwa Indonesia masih mampu mengatasi gejolak pasar global meskipun situasi politik dan ekonomi dunia masih penuh ketidakpastian. S&P optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan akan mencapai rata-rata sekitar 5 persen per tahun, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat.

Namun, di balik optimisme ini, S&P juga mencatat beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah potensi gejolak karena penurunan harga berbagai komoditas ekspor Indonesia. Hal ini bisa terjadi akibat meluasnya konflik di Timur Tengah atau perang dagang yang semakin intensif antara Cina dan negara-negara Barat. Penurunan harga komoditas dapat memperburuk tren penurunan pendapatan ekspor Indonesia, yang pada akhirnya bisa mengancam keseimbangan eksternal negara ini.

Risiko Eksternal dan Tantangan yang Dihadapi

Penurunan harga komoditas ekspor bukan satu-satunya risiko yang dihadapi Indonesia. Konflik global dan perang dagang yang berkepanjangan juga bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi negara ini. Jika pendapatan ekspor terus menurun, surplus perdagangan Indonesia bisa tergerus, mengakibatkan defisit pada neraca transaksi berjalan dan neraca pembayaran.

Dalam konteks ini, menjaga keseimbangan eksternal menjadi sangat penting. Pemerintah harus mampu mengelola risiko-risiko ini dengan bijak, termasuk dengan diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan nilai tambah produk-produk ekspor Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa investasi asing yang masuk tidak hanya berfokus pada sektor-sektor tertentu, tetapi juga merata ke berbagai sektor ekonomi untuk menciptakan stabilitas yang lebih berkelanjutan.

Pergantian Pemerintahan dan Tantangan Utang

Pergantian pemerintahan yang akan terjadi dua bulan lagi menambah dinamika tersendiri. Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih, akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga disiplin fiskal dan memastikan bahwa utang pemerintah tidak meningkat secara eksesif. Pasar masih menelaah apakah pemerintahan baru ini akan mampu menjaga disiplin fiskal dan tidak menambah utang secara berlebihan.

Menurut S&P, pasar masih dapat mengakomodasi kenyataan bahwa pemerintahan baru mungkin harus menambah utang. Namun, ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Pertama, tambahan utang baru pemerintah setiap tahun tidak boleh melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua, anggaran untuk membayar bunga utang setiap tahun tidak boleh melebihi 15 persen dari penerimaan pemerintah.

Batas Utang dan Kondisi Aktual

Berdasarkan data terbaru, PDB Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar Rp 21,9 triliun dengan asumsi pertumbuhan 5 persen. Ini berarti batas tambahan utang pemerintah tahun ini maksimal adalah Rp 658,3 triliun. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah berencana menambah utang sebesar Rp 648 triliun, yang nyaris menyentuh batas maksimal yang ditetapkan.

Sedangkan untuk batas pembayaran bunga utang yang maksimal 15 persen dari penerimaan pemerintah, angka ini justru sudah terlampaui. Tahun lalu, rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pemerintah mencapai 16,9 persen, dan tahun ini berdasarkan APBN 2024, rasio tersebut naik menjadi 17,9 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu sangat berhati-hati dalam menambah utang, karena ruang untuk menambah utang sudah sangat terbatas.

Strategi Pemerintah Baru dalam Mengelola Utang

Dalam menghadapi kondisi ini, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto harus mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola utang. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah meningkatkan efisiensi belanja pemerintah dan mengurangi pemborosan. Pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan pendapatan, baik melalui peningkatan penerimaan pajak maupun dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Selain itu, diversifikasi sumber pendanaan juga menjadi penting. Pemerintah dapat mencari alternatif pendanaan selain utang, seperti melalui kemitraan dengan sektor swasta atau investor asing dalam bentuk investasi langsung. Pemerintah juga bisa memanfaatkan sumber-sumber pendanaan internasional yang lebih murah dan fleksibel.

Baca juga : Kekhawatiran Kowantara Terhadap Minyak Goreng Kemasan Palsu

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Meskipun ada sentimen positif terkait penurunan suku bunga The Fed, nilai tukar rupiah masih bertahan di atas Rp 16.200 per dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa pasar masih menunggu kepastian dari pemerintahan baru mengenai pengelolaan keuangan pemerintah.

Kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola utang dan menjaga stabilitas fiskal sangat penting. Pemerintah perlu memberikan sinyal yang jelas dan tegas bahwa mereka akan menjaga disiplin fiskal dan tidak akan menambah utang secara eksesif. Transparansi dalam pengelolaan utang dan keuangan negara juga perlu ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan pasar.

Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, menjaga stabilitas ekonomi Indonesia menjadi tantangan yang tidak mudah. Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto harus mampu mengelola utang dengan bijak, menjaga disiplin fiskal, dan memastikan bahwa investasi asing yang masuk dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian. Dengan strategi yang tepat dan kebijakan yang bijaksana, Indonesia dapat menghadapi tekanan utang dan menjaga stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. *Mukroni

Foto identitas.co.id