Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia di Tengah Tekanan Daya Beli yang Melemah

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pada kuartal kedua tahun 2024, ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 5,05 persen, sedikit menurun dari 5,11 persen yang dicatat pada kuartal pertama. Badan Pusat Statistik (BPS) mengidentifikasi penyebab utama perlambatan ini sebagai melemahnya konsumsi rumah tangga, yang merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 54,93 persen. Artikel ini akan mendalami faktor-faktor yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, dampaknya terhadap ekonomi, dan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan ini.

Perlambatan Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, hanya tumbuh 4,91 persen pada kuartal kedua 2024, lebih rendah dibandingkan dengan 5,22 persen pada kuartal kedua 2023 dan 5,52 persen pada kuartal yang sama di tahun 2022. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Mohammad Edy Mahmud, menyebut beberapa sub-kelompok mengalami perlambatan, seperti pakaian dan transportasi. Hal ini tercermin dari melambatnya indeks perdagangan eceran dan riil serta penurunan penjualan kendaraan bermotor pada periode April-Juni 2024.

Tekanan Daya Beli dan Inflasi

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menyoroti bahwa daya beli masyarakat tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan nilai tukar dolar yang tinggi, yang menyebabkan imported inflation. Kondisi ini mempengaruhi harga barang-barang impor dan meningkatkan biaya hidup. Nailul memprediksi bahwa tekanan ini akan berlanjut hingga akhir tahun, dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 4,85-5,05 persen.

Deflasi yang terjadi dalam tiga bulan terakhir dianggap sebagai indikasi melemahnya daya beli masyarakat. Fenomena “makan tabungan,” di mana masyarakat menguras simpanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menunjukkan bahwa pendapatan stagnan sementara biaya hidup terus meningkat. Hal ini paling terlihat pada kelompok kelas menengah ke bawah yang jumlah tabungannya berkurang signifikan.

Dampak Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan

Menurunnya daya beli masyarakat berpotensi menyebabkan masalah yang lebih besar, seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Nailul Huda menjelaskan bahwa menurunnya konsumsi akan membuat produsen mengurangi produksi, yang pada akhirnya mengurangi tenaga kerja. Data terbaru dari Survei Angkatan Kerja Nasional BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,82 persen, atau sekitar 7,20 juta orang, dengan 16,82 persen di antaranya adalah penduduk usia 15-24 tahun.

Penduduk usia 15-24 tahun tanpa kegiatan produktif atau NEET (Not in Education, Employment, or Training) mencapai 9,9 juta orang pada Agustus 2023, setara dengan 22,25 persen dari total populasi usia 15-24 tahun secara nasional. Hal ini menandakan bahwa banyak remaja yang tidak terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan, yang merupakan masalah serius bagi masa depan ekonomi Indonesia.

Peran Belanja Pemerintah

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, Mohammad Faisal, menilai kinerja belanja pemerintah belum optimal dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dengan kontribusi hanya 7 persen dari total PDB, pemerintah masih terlalu mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi. Faisal memperingatkan bahwa jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif terhadap daya beli masyarakat, seperti penambahan pungutan pajak atau peningkatan harga barang-barang yang diatur pemerintah, konsumsi masyarakat, terutama kelas menengah, akan semakin tertekan.

Kebijakan Fiskal dan Moneter

Sejak 2022, pemerintah sering mengeluarkan kebijakan yang dianggap kontradiktif, baik di sisi fiskal maupun moneter. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mencatat adanya kenaikan tarif pajak dan harga minyak dari sisi fiskal, serta kenaikan suku bunga Bank Indonesia yang mengikuti The Fed dari sisi moneter. Esther berpandangan bahwa kebijakan-kebijakan ini telah berkontribusi pada melemahnya ekonomi Indonesia, yang lebih dipengaruhi oleh faktor domestik ketimbang global.

Sektor Manufaktur dan Pertanian

Ekonom Bank Mandiri, Reny Eka Putri, menyoroti sektor manufaktur yang tumbuh di bawah 4 persen sebagai faktor pembatas pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur turun dari 50,7 pada Juni menjadi 49,3 pada Juli 2024, menandakan kontraksi yang terakhir kali dialami saat pandemi pada Agustus 2021. Selain itu, produktivitas sektor pertanian dan perdagangan juga menurun drastis, menurut peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky. Kondisi ini dipengaruhi oleh deindustrialisasi prematur serta penurunan produktivitas pertanian yang signifikan.

Optimisme Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di atas 5 persen tahun ini. Ia yakin bahwa konsumsi dalam negeri akan tumbuh, terutama dengan adanya momen pemilihan kepala daerah serentak pada November yang diperkirakan akan meningkatkan belanja masyarakat. Selain itu, Sri Mulyani juga memprediksi investasi swasta, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), akan tetap terjaga, mempengaruhi konsumsi dan iklim investasi dalam negeri.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Cina, Singapura, Korea Selatan, dan Meksiko. Dengan kondisi fundamental ekonomi yang masih baik di tengah ketidakpastian global, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan mendorong belanja pemerintah dan memberikan fasilitas di sektor konstruksi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV tahun ini. Selain itu, pemerintah juga akan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui bantuan kredit usaha rakyat (KUR).

Strategi Menghadapi Tekanan Ekonomi

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat, pemerintah perlu mengimplementasikan beberapa strategi kunci:

Meningkatkan Efisiensi Belanja Pemerintah: Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran belanja digunakan secara efisien dan tepat sasaran, terutama untuk program-program yang dapat langsung meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
Mengurangi Beban Pajak: Mengurangi pajak yang membebani masyarakat, terutama pajak yang berdampak langsung pada daya beli, dapat membantu meningkatkan konsumsi. Kebijakan fiskal yang lebih ramah terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah akan sangat membantu dalam meningkatkan daya beli.
Meningkatkan Produktivitas Sektor Manufaktur dan Pertanian: Pemerintah harus mendorong peningkatan produktivitas di sektor-sektor utama seperti manufaktur dan pertanian. Ini bisa dilakukan melalui investasi dalam teknologi dan infrastruktur, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha di sektor-sektor tersebut.
Memperkuat Program Jaminan Sosial: Memperkuat program jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan akan membantu mengurangi dampak negatif dari tekanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan Akses terhadap Pembiayaan bagi UMKM: Memberikan akses yang lebih mudah dan luas terhadap pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat membantu meningkatkan produksi dan daya saing UMKM, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Mendorong Investasi Swasta: Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif bagi investasi swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi angkatan kerja muda akan membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2024 akibat melemahnya daya beli masyarakat menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat serta upaya peningkatan produktivitas sektor-sektor utama sangat diperlukan untuk mengatasi perlambatan ini. Dengan strategi yang efektif dan kebijakan yang bijaksana, diharapkan ekonomi Indonesia dapat kembali tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan. Pemerintah, bersama dengan sektor swasta dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. *Mukroni

Foto Kowantaranews