Lampu Kuning dari Kelas Menengah RI: Menurunnya Daya Beli dan Dampak Sosial Ekonomi

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Kelas menengah di Indonesia telah lama dianggap sebagai motor penggerak ekonomi dan stabilitas sosial. Mereka adalah konsumen utama yang mendorong permintaan domestik, berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak, dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah dan kesejahteraan kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada perekonomian nasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial yang lebih luas.

Penurunan Jumlah Kelas Menengah

Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), jumlah kelas menengah di Indonesia telah menurun secara signifikan sejak tahun 2018. Pada tahun tersebut, kelas menengah di Indonesia mencapai 60 juta orang, atau sekitar 23 persen dari total populasi. Namun, data terbaru dari tahun 2023 menunjukkan penurunan jumlah tersebut menjadi 52 juta orang, atau hanya 18,8 persen dari total populasi. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun, sekitar 8,5 juta orang mengalami penurunan status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah atau bahkan masuk ke dalam kategori rentan.

Pergeseran ke Calon Kelas Menengah dan Kelompok Rentan

Selain penurunan jumlah kelas menengah, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk yang masuk dalam kategori calon kelas menengah dan kelompok masyarakat rentan. Proporsi penduduk calon kelas menengah meningkat dari 49,6 persen pada tahun 2018 menjadi 53,4 persen, atau setara dengan 144 juta orang pada tahun 2023. Di sisi lain, proporsi kelompok masyarakat rentan juga meningkat dari 18,9 persen pada tahun 2018 menjadi 20,3 persen pada tahun 2023. Teuku Riefky, peneliti LPEM FEB UI, mengindikasikan bahwa perubahan ini menunjukkan pergeseran dari individu yang sebelumnya masuk dalam kelas menengah menjadi calon kelas menengah atau bahkan rentan.

Faktor Penyebab Penurunan

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan populasi kelas menengah adalah melemahnya daya beli kelompok tersebut. Data dari Susenas BPS menunjukkan bahwa penurunan daya beli ini terjadi akibat berbagai alasan, termasuk perlambatan ekonomi, inflasi, dan kebijakan ekonomi yang kurang berpihak kepada kelas menengah. Melemahnya daya beli ini berakibat pada penurunan kemampuan konsumsi dan investasi dari kelas menengah, yang pada gilirannya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Perlambatan Ekonomi dan Inflasi

Perlambatan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah mengurangi pendapatan dan peluang kerja bagi banyak orang di kelas menengah. Inflasi yang tinggi juga telah mengikis daya beli masyarakat, membuat harga barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Hal ini menyebabkan banyak keluarga kelas menengah kesulitan untuk mempertahankan standar hidup mereka.

Kebijakan Ekonomi yang Kurang Berpihak

Selain itu, kebijakan ekonomi yang kurang berpihak kepada kelas menengah juga turut berkontribusi terhadap penurunan daya beli mereka. Kebijakan perpajakan yang lebih menekankan pada pajak konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat membebani kelas menengah yang merupakan konsumen utama. Sementara itu, program-program bantuan sosial seringkali lebih fokus pada kelompok masyarakat miskin, sementara kebutuhan kelas menengah kurang mendapat perhatian.

Dampak pada Perekonomian Nasional

Penurunan jumlah kelas menengah dan melemahnya daya beli mereka memiliki dampak signifikan pada perekonomian nasional. Kelas menengah dikenal sebagai penggerak utama konsumsi domestik, yang merupakan salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan berkurangnya jumlah kelas menengah yang mampu berbelanja, tingkat konsumsi domestik menurun, mengakibatkan perlambatan dalam sektor ritel dan jasa. Selain itu, penurunan investasi dari kelas menengah juga mempengaruhi sektor-sektor lain, termasuk properti dan pendidikan.

Sektor Ritel dan Jasa

Penurunan daya beli kelas menengah berdampak langsung pada sektor ritel dan jasa. Toko-toko, restoran, dan penyedia layanan lainnya melihat penurunan penjualan dan pendapatan karena konsumen dari kelas menengah mengurangi pengeluaran mereka. Hal ini dapat menyebabkan penutupan bisnis, pemutusan hubungan kerja, dan peningkatan pengangguran.

Sektor Properti

Kelas menengah juga merupakan pembeli utama properti residensial. Penurunan daya beli mereka berarti lebih sedikit orang yang mampu membeli rumah atau apartemen, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan sektor properti. Pengembang properti mungkin menunda atau membatalkan proyek-proyek baru, yang berdampak pada sektor konstruksi dan tenaga kerja terkait.

Pendidikan dan Kesehatan

Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga terkena dampak. Banyak keluarga kelas menengah mungkin harus menarik anak-anak mereka dari sekolah swasta atau mengurangi investasi dalam pendidikan tinggi karena keterbatasan anggaran. Demikian pula, mereka mungkin menunda atau menghindari perawatan kesehatan yang tidak mendesak, yang dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan mereka.

Antisipasi dan Kebijakan yang Diperlukan

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang proaktif dan berpihak kepada kelas menengah. Pemerintah perlu fokus pada upaya peningkatan daya beli masyarakat melalui berbagai cara, termasuk peningkatan upah minimum, pengendalian inflasi, serta penyediaan insentif pajak bagi kelas menengah. Selain itu, program-program pelatihan dan peningkatan keterampilan juga penting untuk memastikan bahwa kelas menengah memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Peningkatan Upah dan Pengendalian Inflasi

Langkah pertama yang dapat diambil adalah peningkatan upah minimum untuk membantu meningkatkan daya beli kelas menengah. Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti melalui kebijakan moneter yang ketat dan pengawasan harga barang kebutuhan pokok.

Insentif Pajak

Penyediaan insentif pajak bagi kelas menengah dapat membantu meringankan beban keuangan mereka. Misalnya, pengurangan tarif pajak penghasilan atau pemberian kredit pajak untuk pengeluaran tertentu, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi kelas menengah.

Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan

Program pelatihan dan peningkatan keterampilan juga penting untuk memastikan bahwa kelas menengah memiliki akses ke pekerjaan yang lebih baik dan peluang pendapatan yang lebih tinggi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Kondisi Sosial dan Potensi Keresahan

Penurunan kelas menengah tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada kondisi sosial. Kelas menengah yang tidak sejahtera dapat menjadi sumber keresahan sosial yang signifikan. Ketidakpuasan mereka terhadap kondisi ekonomi dapat memicu protes dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi kelas menengah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi mereka.

Ketidakpuasan dan Protes

Ketidakpuasan kelas menengah terhadap kondisi ekonomi dapat memicu protes dan gerakan sosial. Mereka yang merasa bahwa upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidup tidak dihargai atau diperhatikan oleh pemerintah mungkin akan mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui aksi protes atau gerakan politik.

Ketidakstabilan Politik

Kelas menengah yang tidak puas juga dapat berkontribusi pada ketidakstabilan politik. Dalam banyak kasus, gerakan politik yang signifikan dimulai dari ketidakpuasan kelas menengah yang merasa bahwa sistem politik dan ekonomi tidak lagi mewakili kepentingan mereka. Hal ini dapat mengarah pada perubahan politik yang mendadak dan tidak terduga.

Penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia merupakan lampu kuning yang perlu diantisipasi dengan serius. Kelas menengah memiliki peran penting dalam perekonomian dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan kelas menengah. Kebijakan yang proaktif, inklusif, dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kelas menengah tetap menjadi penggerak utama perekonomian dan tetap sejahtera dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat mengembalikan kekuatan kelas menengahnya dan memastikan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyatnya. *Mukroni

Foto Kowantaranews