Category Archives: POLITIK

Jakarta, Kowantaranews.com -Dalam dinamika politik Indonesia, pembahasan mengenai regulasi pemilihan kepala daerah menjadi isu yang sangat penting dan krusial. Pada Minggu, 25 Agustus 2024, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah mencapai kesepakatan untuk menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024. Revisi ini mengakomodasi putusan..

Jakarta, Kowantaranews.com — Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2024 menjadi ajang konsolidasi yang sangat penting bagi partai tersebut dalam menentukan arah dan strategi politik ke depan. Diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, pada tanggal 24-25 Agustus 2024, muktamar ini hampir dipastikan mengukuhkan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB untuk periode 2024-2029. Ini akan..

Jakarta, Kowantaranews.com -Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Indonesia akan menjadi momentum penting bagi perkembangan politik dan demokrasi di negeri ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini mengumumkan bahwa jadwal pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada akan dibuka pada tanggal 27-29 Agustus 2024, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengumuman ini menandakan dimulainya proses Pilkada..

Jakarta, Kowantaranews.com -ada Jumat, 23 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, menyatakan sikap tegas pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Keputusan ini disampaikan setelah rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. Sikap tegas Jokowi ini disampaikan di tengah polemik..

Jakarta, Kowantaranews.com – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan menggunakan peraturan perundangan terbaru. Pernyataan ini merujuk pada dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menjadi landasan utama dalam penyusunan peraturan teknis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Putusan MK..

Jakarta, Kowantaranews.com -Pada bulan Agustus 2024, Indonesia dihadapkan pada gelombang protes publik yang menguat terhadap upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada). Rencana revisi ini terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat, tetapi tampaknya tidak dihormati..

Jakarta, Kowantaranews.com     -Berita mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada 2024 merupakan peristiwa penting dalam lanskap politik Indonesia. Putusan ini tidak hanya berpengaruh pada jalannya Pilkada, tetapi juga menimbulkan dampak besar terhadap dinamika kekuatan politik, terutama dalam menjaga keseimbangan antara partai-partai politik besar dan aspirasi..

Jakarta, Kowantaranews.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah Indonesia tengah berada di pusaran kritik keras dari berbagai kalangan hukum dan masyarakat sipil. Kritik ini mencuat setelah adanya dugaan pelanggaran konstitusi terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada. Desakan ini muncul terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang tegas mengenai hal tersebut…