Calon Tunggal Menjamur: Tantangan Baru Demokrasi di Pilkada 2024

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semakin marak pada tahun 2024. Di berbagai daerah, kondisi ini menciptakan diskusi yang luas mengenai kualitas demokrasi dan kompetisi politik di Indonesia. Hingga batas akhir pendaftaran, ditemukan beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, menunjukkan betapa fenomena ini terus berkembang. Dengan lebih dari 30 daerah yang berpotensi memiliki calon tunggal, Pilkada 2024 memperlihatkan tantangan serius bagi keberlanjutan demokrasi di tingkat lokal.

Lonjakan Calon Tunggal dan Dukungan Partai Politik

Pada Pilkada 2024, sejumlah besar daerah diperkirakan hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon. Daerah-daerah seperti Surabaya, Gresik, Ngawi, Kediri, Trenggalek, dan Pacitan di Jawa Timur, serta Banyumas di Jawa Tengah, menjadi contoh utama di mana calon tunggal diprediksi akan bertarung melawan kotak kosong. Beberapa daerah lain seperti Bengkulu Utara, Serdang Bedagai, dan Aceh Utara juga menunjukkan tren serupa. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa tren ini tersebar luas di lebih dari 30 daerah.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi, menyebutkan bahwa sebagian besar pasangan calon yang mendaftar mendapat dukungan penuh dari mayoritas partai politik peserta pemilu, bahkan ada yang didukung oleh 18 partai politik. Kondisi ini terjadi meskipun beberapa partai belum memberikan dukungan karena tidak memenuhi syarat ambang batas yang ditetapkan.

Regulasi Pendaftaran dan Perpanjangan Waktu Pendaftaran

Kondisi di mana hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar memaksa KPU untuk memperpanjang masa pendaftaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pilkada. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa apabila hingga akhir masa pendaftaran hanya ada satu pasangan calon yang diterima, dan masih terdapat partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar, maka KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dapat memperpanjang pendaftaran selama tiga hari, yang dalam kasus ini jatuh pada tanggal 2-4 September. Masa pendaftaran tambahan ini didahului oleh periode sosialisasi selama tiga hari, untuk memastikan bahwa seluruh pihak terkait memahami proses dan persyaratan yang berlaku.

Namun, perpanjangan masa pendaftaran ini juga memiliki batasan tertentu. Menurut Anggota KPU RI, Idham Holik, perpanjangan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 135 PKPU No 10/2024. Misalnya, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang belum mendaftar yang dapat mengajukan pasangan calon baru, dengan catatan mereka harus memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah yang telah ditentukan. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, partai-partai politik yang telah mendaftarkan pasangan calonnya dapat mengajukan kembali pasangan calon yang sama dengan komposisi partai politik yang berbeda.

Dinamika Politik di Balik Calon Tunggal

Munculnya calon tunggal dalam Pilkada sering kali menjadi cerminan dari minimnya persiapan partai politik dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi calon pemimpin daerah. Menurut pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, mayoritas calon tunggal biasanya adalah petahana yang memiliki elektabilitas tinggi. Hal ini membuat partai-partai politik enggan mengajukan calon baru yang dianggap memiliki peluang kecil untuk menang.

Lebih jauh lagi, fenomena calon tunggal juga memperlihatkan adanya kekhawatiran partai politik dalam menghadapi petahana. Partai-partai politik cenderung untuk tidak mengambil risiko melawan petahana yang kuat, memilih untuk mendukung mereka demi menghindari kekalahan yang hampir pasti. Akibatnya, kesempatan bagi calon-calon alternatif dari daerah untuk berkontestasi menjadi sangat terbatas.

Tidak hanya itu, fenomena calon tunggal juga sering kali digunakan sebagai strategi politik oleh partai politik. Partai-partai sengaja menunda memberikan rekomendasi hingga masa pendaftaran diperpanjang, untuk meningkatkan daya tawar mereka kepada calon-calon potensial. Dalam situasi seperti ini, mahar politik bisa menjadi lebih tinggi, karena calon-calon tersebut terpaksa membayar lebih untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai yang belum memberikan rekomendasi.

Baca juga : Pilkada 2024: KPU Umumkan Jadwal Pendaftaran dan Revisi Aturan Pencalonan Sesuai Putusan MK

Dampak Negatif pada Demokrasi dan Partisipasi Publik

Fenomena calon tunggal menimbulkan kekhawatiran akan masa depan demokrasi di tingkat lokal. Menurut Titi Anggraini, pengajar Hukum Pemilu di Universitas Indonesia, adanya calon tunggal dapat membuat masyarakat apatis dan kehilangan kepercayaan terhadap partai politik. Ini karena partai politik dianggap gagal menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik yang dapat menawarkan keragaman pilihan politik bagi warga.

Selain itu, fenomena ini juga menurunkan kualitas kompetisi dalam Pilkada. Ketika hanya ada satu calon yang bersaing melawan kotak kosong, esensi dari demokrasi yang kompetitif menjadi hilang. Pemilih tidak lagi dihadapkan pada pilihan yang beragam dan adu gagasan antara kandidat, melainkan pada pilihan yang terbatas dan tidak menarik. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilihan, karena mereka merasa pilihan mereka tidak memiliki dampak yang signifikan.

Di beberapa daerah, situasi ini bahkan memicu gerakan politik aktif di kalangan pemilih untuk mendukung kolom kosong sebagai bentuk protes politik. Misalnya, pada Pilkada Makassar 2018, calon tunggal dikalahkan oleh kolom kosong, menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pilihan yang tersedia. Fenomena ini menggambarkan bagaimana ketidakpuasan terhadap sistem politik dapat mendorong pemilih untuk mencari alternatif yang lebih radikal.

Tantangan Bagi KPU dan Solusi Potensial

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi tantangan besar dalam mengelola Pilkada di daerah-daerah yang hanya diikuti oleh calon tunggal. Sepinya kompetisi membuat Pilkada menjadi kurang menarik, baik bagi pemilih maupun bagi pengamat. KPU harus bekerja lebih keras untuk menyosialisasikan kepada pemilih tentang pilihan yang mereka miliki, termasuk memilih kolom kosong jika merasa tidak puas dengan satu-satunya calon yang tersedia.

Selain itu, kehadiran pemantau pilkada yang terakreditasi juga sangat penting untuk memastikan proses Pilkada berjalan dengan adil dan transparan. Pemantau ini dapat memainkan peran penting dalam mengawasi jalannya Pilkada dan memastikan bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi, terutama di daerah dengan calon tunggal. Mereka bahkan bisa memiliki kedudukan hukum apabila terjadi perselisihan hasil yang bermuara ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk mengurangi fenomena calon tunggal, partai politik harus meningkatkan persiapan mereka dalam Pilkada. Hal ini termasuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi calon yang lebih baik, serta membuka ruang bagi kandidat alternatif untuk berkontestasi. Partai politik juga harus berani mengambil risiko dengan mengajukan calon-calon baru, meskipun melawan petahana yang kuat.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada 2024 menjadi cerminan dari berbagai masalah yang dihadapi oleh demokrasi lokal di Indonesia. Kurangnya persiapan partai politik, dominasi petahana, dan strategi politik pragmatis adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah calon tunggal. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas kompetisi dalam Pilkada, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik dan demokrasi itu sendiri.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi yang lebih mendalam dalam sistem politik, terutama dalam hal kaderisasi dan rekrutmen calon oleh partai politik. Selain itu, KPU dan lembaga-lembaga terkait harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa proses Pilkada berjalan dengan adil dan kompetitif, sehingga demokrasi di tingkat lokal dapat berkembang dengan sehat dan dinamis. *Mukroni

Foto Kowantaranews