Pilkada 2024: KPU Umumkan Jadwal Pendaftaran dan Revisi Aturan Pencalonan Sesuai Putusan MK

Sharing is caring

Jakarta, Kowantaranews.com -Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Indonesia akan menjadi momentum penting bagi perkembangan politik dan demokrasi di negeri ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini mengumumkan bahwa jadwal pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada akan dibuka pada tanggal 27-29 Agustus 2024, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengumuman ini menandakan dimulainya proses Pilkada yang akan berlangsung di seluruh Indonesia, dengan berbagai perubahan aturan yang telah disesuaikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jadwal Pendaftaran dan Revisi Aturan Pencalonan

Pada Sabtu, 24 Agustus 2024, KPU di seluruh Indonesia mengumumkan tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada 2024. Pada hari yang sama, KPU bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perwakilan pemerintah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar rapat konsinyering di Jakarta untuk membahas revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota.

Revisi PKPU ini sangat penting karena berisi aturan-aturan pencalonan yang harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk persyaratan ambang batas pencalonan dari jalur partai politik dan perhitungan batas usia minimal bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa perubahan PKPU tentang Pencalonan Kepala Daerah merujuk sepenuhnya pada putusan MK Nomor 60 dan 70.

Salah satu perubahan utama dalam revisi PKPU adalah mengenai ambang batas pencalonan. Sesuai dengan Pasal 11 PKPU No. 8 Tahun 2024 yang baru, ambang batas pencalonan untuk kepala daerah harus sesuai dengan putusan MK. Ini berarti partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mencalonkan kepala daerah harus memperoleh suara sah antara 6,5 hingga 10 persen, bergantung pada jumlah pemilih tetap di daerah yang bersangkutan.

Selain itu, revisi PKPU ini juga mengatur tentang syarat usia calon kepala daerah yang tetap dihitung sejak penetapan pasangan calon. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua calon yang mengikuti Pilkada memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk mengenai batasan usia yang sesuai dengan aturan hukum.

Dampak Putusan MK terhadap Konstelasi Politik

Putusan MK yang mengubah syarat ambang batas pencalonan dari jalur partai politik diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap konstelasi politik di Pilkada 2024. Meskipun perubahan aturan pencalonan belum sepenuhnya disahkan, sejumlah elite politik telah mulai melakukan berbagai manuver untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilkada ini.

Anies Rasyid Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, merupakan salah satu contoh figur politik yang aktif dalam melakukan komunikasi politik menjelang Pilkada 2024. Anies diketahui intens berkomunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pada Sabtu siang, ia bahkan mendatangi kantor DPD PDI-P Jakarta di Cakung, Jakarta Timur, untuk bertemu dengan sejumlah petinggi PDI-P, termasuk Ketua DPD PDI-P Jakarta Ady Wijaya dan anggota Fraksi PDI-P DPR, seperti Putra Nababan dan Masinton Pasaribu.

Saat memberikan keterangan pers, Anies menyatakan bahwa pertemuan dengan DPD PDI-P Jakarta bukanlah yang pertama kali. Menurutnya, pertemuan-pertemuan tersebut sudah sering dilakukan sebelumnya dan tidak hanya membahas soal Pilkada, tetapi juga mengenai masa depan Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak hanya terbatas pada upaya untuk memenangkan Pilkada, tetapi juga untuk membangun kerja sama jangka panjang yang lebih luas.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, juga mengungkapkan bahwa Anies merupakan salah satu tokoh yang cukup sering berkomunikasi dengan PDI-P. Namun, ia menegaskan bahwa semua keputusan mengenai pencalonan kepala daerah akan ditentukan berdasarkan hasil rapat internal partai dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Proses Konsultasi dan Kesepakatan Revisi PKPU

Dalam rapat konsinyering yang digelar di Jakarta, Sabtu malam, semua pihak yang hadir sepakat untuk menetapkan revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR pada Minggu, 25 Agustus 2024. Jadwal ini dipercepat sehari dari rencana semula, yang dijadwalkan pada Senin, 26 Agustus 2024. Langkah percepatan ini dilakukan agar proses penyusunan dan penetapan aturan pencalonan dapat segera diselesaikan, mengingat tahapan pendaftaran sudah dekat.

Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sepenuhnya mengacu pada putusan MK. Ia menegaskan bahwa Pasal 11 yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah disusun sesuai dengan putusan MK. Selain itu, KPU juga menegaskan bahwa perubahan ini telah mengakomodasi aspirasi publik yang menginginkan agar aturan Pilkada 2024 disesuaikan dengan putusan MK.

Untuk Jakarta, misalnya, yang memiliki jumlah pemilih tetap antara 6 hingga 12 juta, partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mendaftarkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta harus memperoleh minimal 7,5 persen suara sah pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelumnya. Ini berarti partai politik harus mengantongi minimal 454.855 suara sah agar bisa mengusung calon di Pilkada Jakarta.

Menurut Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, keputusan ini sudah mengakomodasi putusan MK yang menetapkan syarat pencalonan berdasarkan persentase komposisi daftar pemilih tetap. Wahyu juga menyatakan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan proses Pilkada berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memenuhi harapan masyarakat.

Manuver Politik Menjelang Pilkada

Perubahan aturan pencalonan dan penetapan jadwal pendaftaran ini telah memicu berbagai manuver politik dari sejumlah pihak. Para elite politik dan partai-partai politik kini semakin aktif melakukan komunikasi dan negosiasi untuk mengusung pasangan calon yang dianggap memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilkada 2024.

Sejumlah partai politik besar, seperti PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), telah mulai menyusun strategi dan mencari calon-calon potensial yang akan diusung. Mereka tidak hanya berfokus pada calon gubernur atau bupati, tetapi juga mencari calon-calon wakil kepala daerah yang memiliki basis dukungan kuat di daerah-daerah tertentu.

Selain itu, muncul juga fenomena koalisi antarpartai yang diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dalam Pilkada. Koalisi ini biasanya dibentuk untuk memaksimalkan perolehan suara dan memastikan bahwa kandidat yang diusung memiliki dukungan yang cukup untuk memenangkan pemilihan. Koalisi ini juga merupakan bagian dari strategi untuk menghadapi tantangan dari partai-partai lain yang memiliki basis dukungan yang kuat di daerah tertentu.

Tidak hanya di tingkat partai politik, manuver politik juga dilakukan oleh para calon yang berpotensi maju dalam Pilkada. Mereka aktif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok pemilih potensial, untuk menggalang dukungan dan memastikan bahwa mereka memiliki modal politik yang cukup untuk bersaing dalam Pilkada.

Di sisi lain, beberapa pihak mengkritik perubahan aturan ini karena dianggap terlalu cepat dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan publik. Mereka berpendapat bahwa perubahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin berpartisipasi dalam Pilkada. Oleh karena itu, mereka meminta agar KPU dan DPR lebih transparan dan terbuka dalam proses penyusunan aturan Pilkada ini.

Pilkada 2024 akan menjadi ajang pertarungan politik yang sengit di Indonesia, dengan berbagai perubahan aturan pencalonan yang telah disesuaikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. KPU dan DPR telah berupaya untuk memastikan bahwa semua aturan yang berlaku dalam Pilkada 2024 sesuai dengan hukum yang berlaku dan aspirasi masyarakat. Namun, dinamika politik yang terjadi menjelang Pilkada menunjukkan bahwa proses ini tidak akan mudah. Para elite politik dan partai-partai politik harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri dan memastikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan yang ada.

Dengan jadwal pendaftaran yang sudah ditetapkan dan revisi aturan pencalonan yang segera disahkan, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana para calon dan partai politik akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan diri dan memastikan bahwa mereka siap bertarung dalam Pilkada 2024. Semua pihak berharap agar Pilkada ini dapat berjalan dengan lancar, adil, dan demokratis, sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. *Mukroni

Foto Universitas Andalas